Rabu, 28 September 2016

Tax Amnesty RI Jadi Salah Satu Tersukses di Dunia, Ini Datanya

 Tax Amnesty RI Jadi Salah Satu Tersukses di Dunia, Ini Datanya

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty tinggal menghitung hari dan akan berakhir 30 September 2016. Dalam 3 bulan terakhir, program tax amnesty ternyata cukup menarik banyak peminat. Uang ribuan triliun rupiah dari deklarasi dan ratusan triliun dari repatriasi mengalir deras masuk ke dalam negeri. Saking derasnya dana yang masuk membuat dolar AS keok ke level Rp 12.936.


Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual menyebutkan, program tax amnesty di Indonesia merupakan salah satu yang tersukses di dunia. Lihat saja, dalam rentang waktu 3 bulan saja, uang ribuan triliun rupiah sudah terkumpul. Dari dana repatriasi saja, bahkan sudah mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Ini merupakan angka yang cukup tinggi.

"Tax amnesty kita bisa dibilang jadi tersukses di dunia," ucap David kepada detikFinance, Selasa (27/9/2016).

Sebagai perbandingan, David menyebutkan, negara-negara lain yang pernah menerapkan program tax amnesty hanya mampu mencatatkan pendapatan dari tax amnesty tidak lebih dari 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kecuali Argentina yang mencapai 1,5% dari PDB. Misalnya India hanya 0,6% dari PDB, Italia 0,1% dari PDB, New Zealand di bawah 1% dari PDB, begitu juga dengan Irlandia, dan Turki di bawah 1% dari PDB.

"Kita termasuk sukses. Dana dari program tax amnesty terkumpul ribuan triliun rupiah, repatriasi ratusan triliun. Kita goverment revenue dari tax amnesty masuk di atas 1%," sebut dia.

Sementara khusus untuk repatriasi saja, kata David, Indonesia juga termasuk menjadi yang tersukses di dunia setelah Italia.

"Repatriasi Italia sampai 3,5% terhadap PDB, negara-negara lainnya kurang dari 1%, kita mendekati 2% dari PDB untuk dana repatriasi, padahal kita baru jalan 2-3 bulan, ini masih berjalan, jadi kita lebih tinggi dari semua," tandasnya. (drk/hns/detik/amimazda.com)

Sri Mulyani: Kalau Tidak Mau Turun Gunung soal Pajak, Saya yang Datangi Gunungnya

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai sikap para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang serempak datang ke kantor pajak untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sri Mulyani: Kalau Tidak Mau Turun Gunung soal Pajak, Saya yang Datangi Gunungnya


Bahkan, beberapa pengusaha senior juga turut hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pak Rosan (Ketua Umum Kadin) hari ini bawa sesepuh juga. Kalau masalah pajak turun gunung semuanya. Karena kalau enggak turun, saya yang datangi gunungnya," ujar Menkeu disambut tawa para pengusaha, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Salah satu pengusaha senior yang turut hadir dan ikut dalam konferensi pers yakni MS Hidayat. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin, Hidayat juga pernah menjadi Menteri Perindustrian pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya yakin ini (kehadiran pengusaha Kadin) akan sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada akhirnya akan berguna bagi seluruh jajaran pengusaha Indonesia untuk melihat berbagai peluang dan tambah kesempatan kerja," kata Sri Mulyani.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyebutkan, selain MS Hidayat, pengusaha yang ikut program tax amnesty di antaranya Sandiaga Uno, Anindya Bakrie, Franky wijaya, dan Putri K Wardhani.

"Jadi jangan dilihat berapa (yang hadir) hari ini, tetapi gerakan yang memang bergulir. Kadin tidak hanya menyampaikan 'Yuk kita declare', tetapi merepatriasi dana. Kami imbau 'Yuk kita bawa pulang dananya'," kata Rosan.

Baca: WOW.. Pengusaha Lapor Harta Serempak, Dana "Tax Amnesty" Tembus Rp 2.500 Triliun

WOW.. Pengusaha Lapor Harta Serempak, Dana "Tax Amnesty" Tembus Rp 2.500 Triliun

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Usai para pengusaha "kakap" Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaporkan harta serempak ke Ditjen Pajak, jumlah dana tax amnesty langsung melonjak pesat.

WOW.. Pengusaha Lapor Harta Serempak, Dana "Tax Amnesty" Tembus Rp 2.500 Triliun


Berdasarkan data Ditjen Pajak yang dikutip Kompas.com, Selasa (27/9/2016) Pukul 18.00 WIB, jumlah harta yang dilaporkan ke negara mencapai Rp 2.476 triliun.

Jumlah harta itu tetap didominasi oleh harta yang dideklarasikan di dalam negeri sebesar Rp 1.695 triliun.

Sedangkan harta yang dideklarasikan di luar negeri mencapai Rp 654 triliun.

Adapun harta dari luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) mulai tembus Rp 127 triliun.

Sementara uang tebusan yang masuk langsung ke kas negara sebesar Rp 53,4 triliun.

Dibandingkan data Senin (26/9/2016) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan kepada negara mencapai Rp 1.927 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri masih dominan mencapai Rp 1.308 triliun dan deklarasi harta luar negeri Rp 520 triliun.

Sedangkan dana repatriasi Rp 98,5 triliun dengan total uang tebusan yang masuk ke kas negara mencapai Rp 45 triliun.

Artinya pelaporan harta tax amnesty naik Rp 549 triliun hanya dalam waktu 24 jam saja.

Sebelumnya, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Selasa siang.

Tujuannya yakni untuk menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hadir diantaranya Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, Anindya Bakrie, MS Hidayat, Bambang Soesatyo, hingga pengusaha Sandiaga Uno.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons positif pelaporan harta serentak oleh para pengusaha.

Ia juga mengaku senang sebab dengan pelaporan harta itu jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara langsung bertambah.

"Saya menyambut baik dan gembira," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.
Selasa, 27 September 2016

Humas Polda Metro: Reza Artamevia Mengaku Saksikan Gatot Cabuli Korbannya

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Reza Artamevia (RA) dalam kasus dugaan pencabulan oleh Gatot Brajamusti.

Humas Polda Metro: Reza Artamevia Mengaku Saksikan Gatot Cabuli Korbannya


Sebagai informasi, Reza dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Senin (26/9/2016). Selama enam jam diperiksa, Reza mendapat 39 pertanyaan.

"Kemarin RA sudah berikan keterangan memang menyaksikan itu (pencabulan)," ungkap Awi kepada wartawan, Selasa sore.

"Iya mengetahui karena Reza sudah lama dekat ya," katanya.

Awi menambahkan, berdasarkan keterangan Reza dan saksi lain, pencabulan itu dilakukan setelah perempuan yang menjadi korbannya diberi asfat yang ternyata sabu.

"Membuka kasus dugaan pelecehan menyimpang yang dilakukan oleh Aa GB. Melakukan tindakan asusila, Aa GB mengisap asfat dan setelah dilakukan pemeriksaan itu sabu," ucapnya.

Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti terkait sabu yang ditemukan di kediaman Gatot di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

"Saat penggeledahan di rumah Gatot, sabu dan barang-barang terkait sabu ditemukan. Korban diperdaya dengan modus sabu. Diberikan kepada korban dan saat tidak berdaya, dilakukan pelecehan seksual," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, dua perempuan melaporkan Gatot Brajamusti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencabulan dan pelecehan seksual.

Kecewa Tidak Dipilih, Yusril: Satu Pelajaran bagi Saya, Jangan Mudah Memercayai Orang Lain

AMIMAZDA.COM - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengambil hikmah dari kegagalannya mengajukan diri sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Kecewa Tidak Dipilih, Yusril: Satu Pelajaran bagi Saya, Jangan Mudah Memercayai Orang Lain


Yusril gagal mencalonkan diri karena ia tidak diusung partai politik mana pun. 

“Satu pelajaran bagi saya bahwa jangan mudah memercayai orang,” kata Yusril saat dihubungi ANTARA News di Jakarta, Selasa.

“Anda bayangkan, kita sudah fight selama delapan bulan, sudah downgrade petahana dari 34 persen, tiba-tiba di tikungan ada orang lain mulai ambil start ketika lawan sudah dalam posisi lemah,” tutur Yusril.

Apalagi, lanjut dia, orang tersebut tidak berperan apa-apa dalam membuat kedudukan lawan politik menjadi lemah.

Sebelumnya, Yusril optimistis mendapat dukungan dari partai-partai politik untuk bersaing dengan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI 2017.

Yusril yakin karena terus menjalin komunikasi dengan pimpinan parpol untuk menjaring dukungan.

Beberapa pekan lalu, Yusril bahkan sudah meresmikan dan melantik "Relawan Duta Yusril" di sekitar Rusun Angke, Jembatan Besi, Jakarta Barat.

Acara itu juga bertepatan dengan deklarasi dukungan warga untuk memenangkan Yusril menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Nyatanya, partai Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDI-P mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, kemudian PAN, PKB, Demokrat, dan PPP, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Sementara itu, Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Gagal Jadi Cagub DKI, Yusril Mundur Jadi Pihak Terkait Gugatan Ahok di MK

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri menjadi pihak terkait dalam permohonan cuti petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengunduran diri disampaikan Yusril ke MK pada Senin (26/9/2016) pagi.

Gagal Jadi Cagub DKI, Yusril Undur Diri Jadi Pihak Terkait Gugatan Ahok di MK


"Saya megajukan surat kepada Ketua MK dengan alasan saya potensial menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI, sebagaimana Ahok potensial jadi cagub," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, setelah pada tanggal 23 September 2016 lalu diputuskan bahwa Yusril tak ikut pencalonan, maka ia mengundurkan diri. Alasannya, Yusril tidak lagi memiliki legal standing.

Yusril menyerahkan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mengajukan diri menjadi pihak terkait. Dua pasangan itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Yusril sebelumnya memaparkan alasan keikutsertaannya menjadi pihak terkait dalam uji materi atau judicial review (JR) Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya yang insya Allah akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta punya kepentingan,” kata Yusril di MK, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Tak Jadi Ketua Timses Ahok, Nusron: Yang Penting Ahok Menang

AMIMAZDA.CO - Jakarta - Meski sempat didaulat jadi Ketua Timses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nusron Wahid tak akan didaftarkan ke KPU sebagai Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Nusron pun memberikan penjelasan.

Tak Jadi Ketua Timses Ahok, Nusron: Yang Penting Ahok Menang


Nusron, yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Partai Golongan Karya, juga tak mempersoalkan siapa yang memimpin tim kampanye.

"Yang penting Ahok-Djarot menang dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022," kata Nusron melalui percakapan di WhatsApp, Senin, 26 September 2016.

"Sejak awal yang namanya tim pemenangan itu dibahas bersama antara Ahok dengan gabungan partai-partai pengusung. Karena dulu PDIP belum bergabung dan belum ada Pak Djarot, tentunya belum melibatkan Djarot dan PDIP. Maka ditunjuklah saya untuk melakukan komunikasi. Waktu saya ditunjuk pun, saya mengatakan bersedia, dengan catatan mendapatkan izin dari Pak Jokowi untuk cuti atau mundur dari BNP2TKI, kalau nanti sudah resmi diumumkan oleh KPU," kata Nusron kepada detikcom, Selasa (27/9/2016).

"Ini sesuai dengan UU dalam konteks kapasitas saya sebagai pejabat negara. Tugas tim sebelum penetapan adalah menyiapkan administrasi dan komunikasi politik serta kelompok masyarakat antara tiga partai dan Teman Ahok," imbuh Nusron.

Karena sekarang sudah resmi Ahok-Djarot, dan pengusung bertambah menjadi 4 partai, maka tentunya Ahok-Djarot harus membahas lagi dengan partai-partai untuk menentukan siapa timnya, serta komposisinya, disusun secara bersama. Nusron tak mempersoalkan dirinya tak lagi jadi Ketua Timses Ahok.

"Secara pribadi kami tidak mempersoalkan siapa yang menjadi ketua tim. Yang penting Ahok-Djarot menang dan menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Tapi sebagai ketua koordinator bidang pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa Sumatera, saya tetap akan terlibat mengendalikan proses pemenangan Pilgub di DKI, sebab ini bagian dari tanggung jawab tugas kepartaian. Disamping juga wajib mengendalikan pemenangan di 52 daerah-daerah lainnya di Jawa dan Sumatra," katanya.

Bagi Nusron, hal ini merupakan hal yang biasa dan tidak istimewa dalam sebuah bangunan teamwork dan menejemen koalisi secara bersama dalam sebuah momentum Pemilu

"Saya kan Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Jawa-Sumatera. Tugas saya memang mengendalikan proses pemenangan Pemilu di seluruh Jawa dan Sumatera. Yang jelas yang didaftarkan di KPU tidak ada nama saya. Tapi tetap turun tangan, sebab ini tugas dan kewajiban partai," pungkasnya. 
(van/erd)

Temui Wiranto, GP Ansor Minta Pemerintah Tindak Tegas Ormas Radikal Anti-Pancasila

AMIMAZDA.COM - Gerakan Pemuda Ansor beraudiensi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Temui Wiranto, GP Ansor Minta Pemerintah Tindak Tegas Ormas Radikal Anti-Pancasila


Dalam pertemuan tersebut GP Ansor menyampaikan beberapa hal terkait ancaman radikalisme, terorisme dan  mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Sekretaris Jenderal GP Ansor Adung A.Rochman mengatakan, pada pertemuan itu pihaknya meminta Wiranto menindak tegas kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang secara nyata ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.

"Kami meminta Menko Polhukam untuk bisa mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang nyata-nyata ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain, apakah itu khilafah islamiyah dan lain sebagainya," ujar Adung saat ditemui usai pertemuan.

Adung menegaskan, GP Ansor sebagai salah satu organisasi pemuda Islam moderat, akan selalu memberikan dukungan terhadap Pemerinta dan berkomitmen untuk menegakkan eksistensi Pancasila dan NKRI.

Selain persoalan radikalisme, dalam pertemuan itu GP Ansor juga menyatakan dukungan agar Pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Menurut Adung, jika pemerintah tidak menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ada, dikhawatirkan akan menjadi beban sejarah bagi generasi muda. Di sisi lain, kata Adung, Pemerintah Jokowi-JK pernah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Itu kan sudah menjadi komitmen, akan diselesaikan supaya tidak menjadi beban bagi generasi menadatang. Pak menteri menyatakan sudah punya strategi yang tepat, tetapi tidak disampaikan detailnya. Saya kira kita tunggu kiprah beliau," ungkapnya.

Rupiah Menguat Tajam Tembus Rp 12.000 Per Dollar AS

AMIMAZDA.COM - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak menguat tajam di perdagangan hari ini, Senin (27/9). Rupiah meninggalkan level Rp 13.000-an per USD.

Rupiah Menguat Tajam Tembus Rp 12.000 Per Dollar AS


Mengutip data Bloomberg, Rupiah menguat tajam ke level Rp 12.950 per USD yaitu pukul 10.20 WIB. Pagi tadi, Rupiah dibuka di level Rp 13.030 per USD.

Sepanjang Agustus lalu, Rupiah tercatat melemah 0,39 persen. Salah satu penyebabnya adalah sentimen rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed).

"Pelemahan nilai tukar Rupiah lebih dipengaruhi oleh sentimen eksternal terkait waktu kenaikan Fed Fund Rate paska FOMC minutes Juli 2016," ujar Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di kantornya, Jakarta, Kamis (22/9).

Namun, Agus memperkirakan nilai tukar Rupiah akan kembali menguat pada pertengahan September di level 0,8 persen.

"Didorong oleh meningkatnya aliran modal asing, seiring dengan meredanya sentimen terkait waktu kenaikan suku bunga AS pada September 2016 dan berlanjutnya implementasi UU Tax Amnesty," jelasnya.

Ke depan, bank sentral akan menjaga nilai tukar Rupiah agar tetap stabil. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya," tutup Agus.
Sabtu, 24 September 2016

Dewan Pembina Demokrat: Repot kalau Pilih Cagub yang Mendadak Muncul dan Hanya Berteori

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menilai, partai politik bertanggung jawab menghadirkan calon pemimpin bangsa yang profesional.

Dewan Pembina Demokrat: Repot kalau Pilih Cagub yang Mendadak Muncul dan Hanya Berteori


Menurut Hayono, calon pemimpin, termasuk yang menjadi kepala daerah DKI Jakarta tak bisa disiapkan secara mendadak.

"Kalau begitu nanti repot. Demokrasi kita bisa demokrasi dadakan. Itu tidak boleh terjadi," kata Hayono di Posko Muda Mudi Ahok, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

Hayono mengatakan, dari ketiga calon kepala daerah yang diusung saat ini, hanya pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat yang matang persiapan memimpin Jakarta.

"Saya melihat dari ketiga calon ini yang tidak dadakan hanya Ahok-Djarot. Sehingga dengan demikian pilihan saya jatuh kepada kedua orang ini," kata Hayono.

Menurut Hayono, masyarakat membutuhkan pemimpin yang siap bekerja mengatasi kompleksnya permasalahan di Jakarta.

"Rakyat Jakarta membutuhkan gubernur yang siap bekerja. Bukan gubernur yang baru dalam konsep dan teori," tambah mantan Menpora itu.
Terkait dengan diusungnya Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni oleh Partai Demokrat, Hayono merasa kedua nama tersebut baru belakangan ia ketahui.

Selama ini, lanjut Hayono, tidak ada pembicaraan kepada dirinya maupun jajaran partai terkait pengusungan Agus-Sylviana.

"Setahu saya jajaran partai nggak ada yang tahu (nama Agus-Sylvia). Tahunya baru belakangan. Mungkin waktunya tidak cukup ya," kata mantan peserta Konvensi Demokrat itu.

Karena itu, Hayono merasa persiapan Demokrat dalam mengusung Agus-Sylviana belum cukup matang.

"Tapi itu tadi, nggak boleh dadakan. Bagaimana sih persiapan partai kan harus matang, apalagi partai besar. Malu kita," ucap Hayono.

Koalisi Cikeas secara mengejutkan mengusung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Setidaknya, ada empat partai yang memberikan dukungan kepada pasangan Agus-Sylviana.

Keempat partai itu ialah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika digabungkan, jumlah kursi yang dimiliki keempat partai itu di DPRD DKI ada 28 kursi.

Tetap Dukung Ahok, Ruhut: Kalau Demokrat Enggak Suka, Silahkan Pecat Aku!

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku siap menghadapi segala risiko karena berbeda sikap dengan Partai Demokrat terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. 


Ruhut konsisten dengan keputusan mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Sementara Demokrat memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Kalau Demokrat enggak suka aku, silahkan pecat aku," kata Ruhut saat dihubungi kompas.com, Jumat (23/9/2016).

Ruhut meyakini, keputusannya untuk mendukung Ahok-Djarot adalah yang terbaik. Pada akhirnya, ia meyakini Ahok-Djarot lah yang akan memenangi pertarungan meski harus menghadapi putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Aku tak pernah punya rasa takut bos. Aku bicara kebenaran," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Namun Ruhut menegaskan, ia tak akan mengikuti langkah Boy Sadikin yang keluar dari PDI-P karena tak sejalan dengan keputusan partai.

Menurut dia, kasus dirinya dan Boy berbeda. Boy mundur karena berambisi menjadi Gubernur DKI, namun PDI-P memutuskan mendukung Ahok.

Sementara Ruhut sama sekali tak berambisi menjadi Gubernur DKI sehingga tidak perlu sakit hati dengan keputusan Demokrat mendukung Agus-Sylviana.

Ia hanya menyesalkan langkah Demokrat yang memilih Agus. Sebab, jika Agus kalah di DKI, maka karir politiknya akan tamat.

"Aku enggak kebayang kalau Agus kalah, dibunuh karirnya oleh partai yang aku banggakan," ucap Ruhut.

Partai Demokrat memutuskan mengusung Agus-Sylviana Murni berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sebelumnya, pasangan Ahok-Djarot sudah lebih dulu mendaftar ke KPU dengan diusung PDI-P, Hanura, Golkar, dan Nasdem.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera baru akan mengumumkan calonnya pada Jumat siang ini.

Ruhut sudah dinonaktifkan oleh Yudhoyono dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Dia mensinyalir pencopotan dirinya karena sejumlah elite Demokrat yang tak suka dengan keputusannya mendukung Ahok.

Tolak Keputusan SBY, Anggota Dewan Pembina Demokrat Dukung Ahok-Djarot

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan dukungannya pada pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017.



Sikap Hayono tersebut berbeda dengan keputusan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni.

"Sejak awal saya sudah mendukung Ahok karena saya melihat bahwa sebagai petahana, Ahok-Djarot memiliki prestasi sangat baik. Padahal secara efektif baru menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur kurang dari dua tahun," ujar Hayono di Posko Muda Mudi Ahok, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

Menurut Hayono, Ahok-Djarot merupakan pasangan harmonis yang mencalonkan diri kembali bukan untuk memperebutkan kekuasaan. Ia menganggap Ahok-Djarot ingin terus berprestasi dan melayani masyarakat Jakarta.
"Saya melihat keduanya selama ini fokus bagaimana bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta," tambah Hayono.

Oleh sebab itu, dirinya merasa optimistis prestasi Ahok-Djarot bisa lebih gemilang jika diberi kesempatan satu periode tambahan memimpin Jakarta.

"Beliau mesti diperpanjang menuntaskan tugasnya sampai selesai. Kalau perlu dipilih kembali di 2017," kata Hayono.

Selain Hayono, politisi Demokrat Ruhut Sitompul sudah lebih dulu mengaku mendukung Ahok. Ia mengaku siap dipecat atas sikap bersebrangan itu.

"Aku mendukung kalau Demokrat mengusung kadernya sendiri. Agus bukan kader Partai Demokrat, Agus kader TNI," kata Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/9/2016).

Ruhut pun mengaku sedih. Ia memandang, Agus yang memilki masa depan cerah di TNI justru dipaksa terjun ke dunia politik. Ia menilai, karier Agus akan habis apabila ia kalah di DKI Jakarta.

"Aku enggak kebayang kalau Agus kalah, dibunuh kariernya oleh partai yang aku banggakan," ucap Ruhut.
Jumat, 23 September 2016

Gerindra ungkap alasan ogah usung Yusril jadi Cagub DKI

AMIMAZDA.COM - Enam partai politik masih belum menentukan sikap di Pilgub DKI 2017. Mereka masih melakukan lobi-lobi politik tentang siapa yang bakal dicalonkan sebagai lawan petahana Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Gerindra ungkap alasan ogah usung Yusril jadi Cagub DKI


Poros Cikeas, Demokrat, PAN, PKB dan PPP belum mau mengumumkan calon. Padahal para ketua umumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy sudah berembuk sejak kemarin malam di Puri Cikeas, Bogor, kediaman SBY.

Sementara dua partai sisa, Gerindra dan PKS juga menggelar rapat di tempat berbeda yakni kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana juga hadir Presiden PKS Sohibul Iman.

Tarik menarik antara empat dan dua partai ini terjadi. Gerindra ngotot ingin mencalonkan Sandiaga Uno sebagai gubernur. Sementara poros Cikeas, ingin menempatkan Sandiaga di nomor dua, sementara calon gubernur antara Yusril Ihza Mahendra dan Anies Baswedan.

Sumber merdeka.com mengungkap alasan kenapa Gerindra tak mau mencalonkan Yusril Ihza Mahendra sebagai calon gubernur. Karena alasan inilah, tarik menarik antara poros Cikeas dan Gerindra terjadi.

"Mohon maaf saja, Yusril itu kan ketua umum partai lain, masak mau dicalonkan oleh Gerindra," kata sumber itu yang juga pimpinan partai Gerindra.

Hingga saat ini lobi masih terus dilakukan antar kedua kubu. Poros Cikeas bahkan menjanjikan sudah ada satu nama yang bakal diusung dalam Pilgub nanti yang akan diumumkan pada Pukul 23.00 WIB.

"Nanti malam Insya Allah akan diumumkan," kata Zulkifli Hasan di Puri Cikeas.

Yusril Ihza Mahendra sendiri sudah bertemu dengan Prabowo. Selama hampir satu jam, mereka berbicara soal pemilihan gubernur DKI 2017.

Pertemuan digelar di kediaman keluarga Prabowo Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut hadir dalam pembicaraan itu.

"Saya telepon mau ketemu, diminta datang ke Kebayoran," kata Yusril kepada merdeka.com, Kamis (22/9).

Sejumlah partai menyiapkan skenario melawan Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para petinggi PPP, PAN dan PKB di Cikeas, minus Gerindra dan PKS.

"Tadi malam satu jam lebih sama Pak Prabowo, kesimpulannya tetap Sandiaga, harga mati. Sudah final," ungkap Menteri Sekretaris Negara itu.

Sikap keras Prabowo itu, kata Yusril, karena melihat perolehan kursi di DPRD DKI. "Katanya enggak bisa Gerindra kan kedua terbesar, jika tak usung calon sendiri bisa diprotes pengurus daerah," tuturnya.

[rnd/merdeka/amimazda.com]

Gagal Jadi Cagub DKI, Yusril Ihza Mahendra Merasa Kecewa

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dipastikan gagal maju dalam bursa calon kepala daerah DKI Jakarta 2017. Realitas politik tersebut membuat Yusril mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya untuk ikut dalam pertarungan merebutkan kursi orang nomor satu di Jakarta.

Gagal Jadi Cagub DKI, Yusril Ihza Mahendra Merasa Kecewa

Ucapan maaf dan terima kasih ditujukan Yusril kepada para ulama, habaib, ustaz, muballigh, relawan, politikus, aktivis, wartawan, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh masyarakat yang telah mendukungnya untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI.

“Saya mohon maaf pula, jika telah mengecewakan para pendukung karena ketidakberhasilan saya maju sebagai calon. Saya memetik hikmah dan sekaligus introspeksi atas semua yang terjadi,” kata Yusril ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/9).

Yusril memastikan, kegagalannya ikut bertarung pada pilkada DKI akan dihadapi dengan sabar oleh dia dan keluarganya. Karena bagi Yusril, politik bukan permainan kekuasaan yang menonjolkan kepentingan sesaat.

“Terima kasih dengan tulus ikhlas sudah membantu saya dalam proses pencalonan Gubernur DKI. Bahwa upaya ini tidak berhasil, semua saya serahkan pada kehendak Allah yang Maha Kuasa,” tuturnya.

Selain itu, Yusril juga mengucapkan selamat kepada pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Poros Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Ucapan selamat juga dia tujukan kepada kandidat yang akan diumumkan oleh koalisi Partai Gerinda dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini.

Menurut Yusril, keputusan yang dibuat oleh partai non pendukung petahana hari ini bisa jadi menimbulkan rasa puas dan rasa kecewa bagi sebagian warga. “Namun apapun juga perasaannya, itulah realitas politik yang kita hadapi,” katanya.

Agus Harimurti dan Sylviana resmi digadang oleh Poros Cikeas untuk menjadi lawan bagi pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djaraot Syaiful Hidayat. Agus-Sylviana diagendakan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI hari ini, hari terakhir pendaftaran bakal cagub-cawagub Jakarta.

Keputusan mengusung Agus-Sylviana dilakukan pada Jumat dini hari setelah pertemuan maraton digelar di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, sejak Rabu malam (21/9) hingga Jumat dini hari. (rdk)

Panglima TNI Tegaskan Tentara Harus Mundur jika Ikut Pilkada

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, setiap anggota militer harus mengundurkan diri dari kedinasan jika menjadi peserta Pilkada. Hal itu tertuang di dalam undang-undang dan aturan internal TNI.

Panglima TNI Tegaskan Tentara Harus Mundur jika Ikut Pilkada


"Aturan di TNI, setiap anggota militer yang akan menjadi calon peserta Pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer," ujar Panglima TNI sebagaimana dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Jumat (23/9/206).

Mundurnya bakal calon kepala daerah dari kedinasan militer, kata Gatot, demi menjamin netralitas institusi militer dalam proses demokrasi dan politik.

Gatot berjanji, TNI tidak akan menghalang-halangi anggotanya yang ingin terjun ke dalam dunia politik.

Namun, personel TNI itu harus mengikuti syarat aturan perundangan yang berlaku terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia politik.

"Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat Pilkada dia sudah bukan militer lagi," ujar Gatot.

Gatot sekaligus menekankan netralitas TNI dalam Pilkada. Jika ada oknum TNI yang tak netral dalam Pilkada, Gatot meminta publik melaporkannya ke TNI. 

"Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya, sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum," ujar dia.

Ketentuan bagi anggota TNI yang ikut dalam pemilihan umum merujuk pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Surat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Adapun, ketentuan yang dimuat di dalam Surat Telegram Panglima TNI, yakni : 

Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dan mengikuti Pilkada, agar membuat Surat Pengunduran Diri dari anggota TNI dan PNS TNI. Surat Pengunduran Diri tidak dapat ditarik kembali.

Kedua, selama dalam proses Pemilu Legislatif yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI.

Ketiga, anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri mengikuti Pilkada, agar membuat Surat Pengunduran Diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada dan tidak dapat ditarik kembali.

Keempat, anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta PIlkada wajib menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan Keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada kepada KPU.

Kelima, apabila tidak terpilih menjadi anggota Legislatif dan Pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kermbali menjadi anggota TNI dan PNS TNI.

Keenam, selama dalam proses Pemilu Legislatif dan Pilkada tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

Koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Saat ini, Agus adalah perwira menengah TNI dengan pangkat mayor infanteri.

Pengamat: SBY Masih Mimpi Punya "Power" untuk Atur Negeri Ini

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berusaha menunjukkan pengaruhnya dalam perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pengamat: SBY Masih Mimpi Punya "Power" untuk Atur Negeri Ini


Hal itu terlihat dari upaya SBY untuk membangun Koalisi Cikeas yang terdiri dari empat parpol, yakni Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keempat partai itu pun bersepakat untuk mengusung putra SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang dipasangkan dengan Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Sylviana Murni.

"Poros Cikeas itu adalah poros SBY. SBY masih bermimpi punya power untuk mengatur negeri ini," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/9/2016).

Menurut Ikrar, agar lebih mudah dalam membangun koalisi, Presiden keenam RI itu mendekati partai-partai yang memang belum mempunyai calon yang jelas untuk diusung pada Pilgub DKI.

Di sisi lain, SBY menolak untuk bergabung dengan koalisi pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang sudah terbentuk terlebih dulu.

Ikrar menilai, Koalisi Cikeas ini mengingatkan kepada koalisi yang dibangun SBY pada 10 tahun masa pemerintahannya dulu.

"Mereka yang ikut dalam koalisi itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan SBY-JK dan SBY Boediono," ucap Ikrar.

PKB, PAN, dan PPP selama ini memang dikenal sebagai koalisi "setia" bagi pemerintahan SBY selama berkuasa dari tahun 2004-2014. Ketiga partai itu seolah "reuni" kembali pada Pilkada DKI Jakarta kali ini.

Di sisi lain, Ikrar melihat koalisi yang dibangun oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan pada Koalisi Merah Putih di "kompetisi" Pemilihan Presiden 2014 lalu.

KMP yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat itu sebenarnya terdiri dari lima parpol. Namun, Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah meninggalkan KMP dan bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra dan PKS dua partai yang masih tersisa di Koalisi Merah Putih, yang masih seiring sejalan dan senasib sepenanggungan," kata Ikrar.

Gerindra dan PKS sempat dilobi untuk masuk Koalisi Cikeas, tetapi menolak. Kedua parpol berencana akan mengumumkan calon yang diusungnya pada siang ini.

Adapun koalisi pendukung petahana Ahok-Djarot yang sudah terbentuk terlebih dahulu, menurut Ikrar, adalah murni koalisi baru.

Koalisi ini terbentuk karena magnet Ahok yang memiliki elektabilitas cukup tinggi untuk memenangi Pilgub DKI Jakarta. Sejumlah parpol pun akhirnya mengambil langkah realistis dengan mengusung Ahok.

"Ahok 'sebau-bau' mulutnya dalam mengeluarkan pernyataan, tetapi ke mana pun dia pergi, walau katanya mau didemo, tetapi tetap warga malah ber-selfie ria," ucap Ikrar.
Kamis, 22 September 2016

Amien Rais: Akan Ada Paket Pasangan yang Mengejutkan dari PAN

AMIMAZDA.COM - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tiba-tiba mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Amien Rais: Akan Ada Paket Pasangan yang Mengejutkan dari PAN


Kedatangannya ialah untuk menemui Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua Umum PAN.

"Kemarin saya dengar Ketua Umum PAN bilang akan ada kejutan terkait Pilgub DKI. Makanya, saya datang ke sini, nanti saya kasih tahu setelah ini," kata Amien.

Ia juga mengaku penasaran apa kejutan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Makanya, ini saya juga mau tahu ada kejutan apa lagi ini terkait Pilgub DKI, apalagi ini yang ngomong akan ada kejutan Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR," ujar Amien.

Amien memastikan kedatangannya kali ini tidak terkait pernyataannya yang hendak mengusulkan pemecatan Zulkifli Hasan dari Ketua Umum PAN jika mendukung Basuki Tjahaja Purnama.

"Tidak terkait ucapan saya yang dulu tentang pemecatan Ketua Umum PAN. Nanti akan ada paket pasangan yang mengejutkan. Nah, itu apa. Nanti kita lihat," kata mantan Ketua MPR itu.

Demokrat: Agus Harimurti Yudhoyono Layak Jadi Cagub DKI

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Koalisi Partai Demokrat (PD), PAN, PKB, dan PPP akan mengumumkan pasangan cagub DKI yang mereka usung malam ini di Cikeas. Sempat ada beberapa nama cagub DKI yang digodok keempat parpol itu, siapa yang akhirnya diusung? 

Demokrat: Agus Harimurti Yudhoyono Layak Jadi Cagub DKI


Ditanya terkait hal ini Waketum PD Syarief Hasan enggan bicara. Syarief meminta publik menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan di kediaman SBY Puri Cikeas, Bogor, Kamis (22/9/2016) pukul 23.00 WIB malam nanti.

Sejumlah nama yang sempat digodok dalam rapat-rapat empat ketum parpol di Cikeas antara lain Yusril Ihza Mahendra, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno. Namun nama Agus Harimurti Yudhoyono sempat menguat. 

Syarief menilai sosok Agus Harimurti Yudhoyono ini mumpuni. Punya pengalaman dan banyak gelar master.

"Layak lah. Dia kan punya gelar masternya tiga, di Amerika, di Singapura, itu kan universitas terkenal semua," kata Syarif Hasan saat berbincang dengan detikcom.

"Dia juga pernah penugasan di Lebanon, sekolah manajemennya juga bagus. Pengalamannya kan di dunia internasional sudah banyak," Syarief.

Lalu apakah Agus Harimurti yang dinilai layak ini yang akan diusung maju Pilgub DKI oleh PD, PAN, PKB, dan PPP? Lalu bagaimana dengan kariernya di militer?

Isu santernya demikian. Kabarnya ia akan diduetkan dengan Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni. Benarkah? kita tunggu saja.


(van/dnu)

Presiden Jokowi "Todong" Arifin Panigoro Ikut Amnesti Pajak

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Taipan Arifin Panigoro mengaku "ditodong" oleh Presiden Joko Widodo untuk mengikuti program amnesti pajak.

Presiden Jokowi "Todong" Arifin Panigoro Ikut Amnesti Pajak


Hal itu dilakukan saat Presiden melakukan sosialisasi amnesti pajak di depan konglomerat-konglomerat, di Istana Negara pada Kamis (22/9/2016).

"Aku sudah ditodong hari Selasa, aku harus (daftar amnesti pajak)," ujar Arifin seusai sosialisasi.

Ketika ditanya siapa yang menodongnya, Arifin mengatakan, "Oh, ya Presiden-lah."

Arifin berkomitmen mendaftarkan diri menjadi peserta amnesti pajak.
Akan tetapi, dia mengaku ada agenda ke luar negeri dan baru dapat mengurus pendaftaran pada pekan depan.

Arifin mengapresiasi pemerintah yang melonggarkan waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi amnesti pajak.

"Buat pengusaha kalau dilonggarkan lebih baik. Tapi ya mudah-mudahan kita selesai semua minggu depan," ujar dia.

Selain Arifin, sejumlah konglomerat di Indonesia juga tampak hadir, antara lain Alim Markus, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Oesman Sapta Odang.