Sabtu, 27 Agustus 2016

Dianggap Mendiskeditkan, PDIP Akan Polisikan "Teman Ahok"

Dianggap Mendiskeditkan, PDIP Akan Polisikan "Teman Ahok"

AMIMAZDA.COM - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) mengancam akan melaporkan Relawan Teman Ahok ke polisi karena dianggap mendiskreditkan PDI Perjuangan.

Ketua DPN Repdem, Wanto Sugito mengungkap hal ini di kantornya, Jumat (26/8/2016), Menurutnya, Relawan Teman Ahok mengeluarkan pernyataan tak berdasar dengan menyebut PDI Perjuangan meminta syarat kepada Ahok jika ingin diajukan menjadi Cagub DKI.

"Kami meminta mereka meminta maaf. Atau secara institusi sayap partai, Repdem akan melaporkannya ke polisi karena pencemaran nama baik induk organisasi kami, " ujar  Wanto Sugito.

"Jika tidak ditertibkan langsung oleh Ahok. Berarti Teman Ahok direstui oleh Ahok utk mendiskreditkan PDI Perjuangan ataupun kelompok lain yg belum resmi dukung Ahok," tuduhnya lagi.

Pihaknya menuntut Relawan Teman Ahok untuk menjelaskan ,"syarat" yang dimaksud dan apakah pernah tertuang secara tertulis kepada Basuki atau Ahok.

Menteri Susi: Ekspor Hasil Laut RI Naik 7,34%, Tembus Rp 27 T

Menteri Susi: Ekspor Hasil Laut RI Naik 7,34%, Tembus Rp 27 T

AMIMAZDA.COM - Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tengah berbahagia lantaran volume ekspor hasil laut Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,34% pada semester I-2016 dibandingkan periode yang sama di 2015.

Kenaikan volume ekspor juga dibarengi dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 4,28% menjadi US$ 2,092 miliar atau setara Rp 27,1 triliun (asumsi US$ 1 = Rp 13.000) dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 2,006 miliar.

"Januari-Juni 2016 volume ekspor naik 7,34%. Nilai ekspor naik 4,28%," terang Susi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).

Sedangkan volume impor mengalami penurunan sebesar 14,83% dari 154.810 ton ke 131.847 ton. Nilai impor mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,11% dari US$ 198,75 menjadi US$ 198,97 miliar. Data tersebut terhitung sejak Januari 2015 hingga Juni 2016.

"Volume impor turun 14,83%, nilai impor naik 0,11%," ujar Susi.

Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai transaksi per tahunnya mencapai US$ 825 juta dengan volume 94.397 ton. Kemudian disusul oleh Jepang dengan nilai transaksi US$ 300 juta dengan volume 54.834 ton.

"Negara tujuan ekspor pertama Amerika Serikat US$ 825 juta dengan volume 94.397 ton, kemudian Jepang US$ 300 juta dengan volume 54.834," tutur Susi.

Sisanya disusul oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan total transaksi US$ 271 juta dan volume 134.248 ton per tahunnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan nilai ekspor hasil laut sebesar US$ 5,36 miliar hingga akhir tahun atau naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar US$ 3,48 miliar.

"Target akhir tahun nilai ekspor Indonesia US$ 5,36 miliar dibandingkan tahun lalu cuma US$ 3,48 miliar," tutup Susi.
(feb/feb/detik/amimazda.com) 

Jokowi: Saya Ingin Ekonomi Naik Sedikit Demi Sedikit, Tapi Tidak Turun

Jokowi: Saya Ingin Ekonomi Naik Sedikit Demi Sedikit, Tapi Tidak Turun

AMIMAZDA.COM - Jakarta -Perekonomian Indonesia berada dalam tren perlambatan sejak beberapa tahun terakhir. Namun diyakini, titik terendahnya terjadi pada 2015. Tahun ini, diharapkan sudah ada kenaikan, meski tidak signifikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, perlambatan ekonomi sebenarnya sudah terasa sejak empat tahun silam. Pasca harga komoditas, khususnya pertambangan dan perkebunan, secara perlahan mulai turun.

"Sejak 2011 kita turun, turun, turun. Negara lain juga begitu. Sehingga 2015 pada kondisi hanya 4,79%," terangnya di depan pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Senior HIPMI Indonesia pada acara Dialog Nasional di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Pada kuartal I-2016, ekonomi mampu tumbuh 4,91% atau di atas rata-rata realisasi perekonomian pada 2015. Kemudian kuartal II naik lagi menjadi 5,18%.

"Kuartal III dan seterusnya saya harapkan naik sedikit-sedikit, jangan turun," ujar Jokowi.

Akan tetapi, dengan realisasi tersebut, Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Di mana cuma mampu tumbuh sekitar 1%, bahkan ada yang sudah mengalami resesi.

"Pertumbuhan ekonomi, negara dekat kita. Turun 1%, turun 1,8% bahkan ada yang sudah minus. Kondisi kita paling berat memang tahun kemarin," jelasnya.

Negara dengan pertumbuhan tinggi saat ini memang masih dipegang oleh China. Meskipun sudah menurun cukup drastis, dari yang tadinya 10% menjadi sekitar 6%. Kemudian adalah India.

"Kalau dibandingkan negara lain, posisinya seperti ini pada kuartal yang sama. India memang (masih tinggi) karena investasi yang masuk luar biasa. China turun jadi 6,7%," papar Jokowi.

Jokowi yakin, bila semua unsur di negara ini dapat bergerak cepat, maka semua tantangan dapat dihadapi. Ekonomi bisa tumbuh tinggi dan kemiskinan dapat segera teratasi.

"Kita negara besar, kekayaan besar, Sumber Daya Manusia (SDM) juga nggak kalah. Jangan masuk dalam keragu-raguan. Sekarang ada tantangan, begitu kita masuk dengan serius pasti menang," imbuhnya.
(mkl/drk/detik/amimazda.com)

Jokowi: DPR Enggak Usah Banyak Produksi Undang Undang, Cukup 5 Tapi Berkualitas!

Jokowi: DPR Enggak Usah Banyak Produksi Undang Undang, Cukup 5 Tapi Berkualitas!

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Pemerintah tengah gencar memangkas regulasi yang tumpang tindih karena dinilai menghambat investasi. Presiden Jokowi pun meminta DPR tak perlu terlalu banyak membuat undang-undang.

"Saya sudah sampaikan ke DPR, Pak Ketua sekarang kita enggak usah banyak produksi undang-undang," kata Jokowi saat memberi sambutan pada Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI Indonesia (ISHI) Tahun 2016 di Raffless Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Saat ini pemerintah gencar melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Perizinan di perda pun dikurangi.

"Di sini kita potong hapus perda. Kalau produksi UU muncul, PP harus ada, PP ada perpres ada, permen harus ada, itu pergub juga ada," imbuh Jokowi.

Hadir pula Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dalam acara tersebut. Selain itu juga ada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menperin Airlangga Hartarto.

"Jadi dikit-dikit sajalah, enggak usah 40 (UU), 5 cukup tapi kualitasnya," kata Jokowi.

Jokowi merasa komunikasinya dengan parlemen sudah baik. Sehingga dia yakin apa yang dimintanya kini bisa sejalan dengan kebijakan di DPR.

Diwawancara terpisah usai acara, Ketua DPR setuju dengan pernyataan Jokowi. "Bagus dong! Makanya kamu (media) jangan dorong-dorong terus," kata Ade Komarudin.
(bag/jor/detik/amimazda.com)
Jumat, 26 Agustus 2016

Ahok: Kasih Tahu Yusril, yang Pasti Pak Jokowi dan Ahok Itu Temannya Ibu Mega

Ahok: Kasih Tahu Yusril, yang Pasti Pak Jokowi dan Ahok Itu Temannya Ibu Mega

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi komentar pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, soal klaimnya didukung PDI-P.

Beberapa waktu lalu, Yusril menyampaikan bahwa Basuki alias Ahok berani melakukan klaim tersebut karena ada Presiden RI Joko Widodo di belakang Ahok.

Ahok pun santai menanggapi hal itu. Menurut dia, memang ada hubungan yang dekat antara dia, Jokowi, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Yang pasti Pak Jokowi dan Ahok itu teman Ibu Mega. Kasih tahu Yusril ya he-he-he," ujar Ahok di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Kamis (25/8/2016).

"Yang pasti, kata Ibu Mega, Ahok itu sahabatnya Pak Jokowi. Ya kan, Pak Jokowi itu temannya Ahok," kata Ahok.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Mereka memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Meski DPD PDI-P DKI Jakarta bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan, belakangan sinyal PDI-P menguat kembali mengusung petahana Ahok-Djarot.

Kuatnya sinyal dukungan tersebut setelah adanya pertemuan di kantor DPP PDI-P pada (17/8/2016) lalu. Pertemuan itu dilaksanakan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto, Ahok, dan Djarot. 

Wali Kota Jaksel: Lanjutkan Saja, Enggak Ada Urusan dengan Ratna Suram

Wali Kota Jaksel: Lanjutkan Saja, Enggak Ada Urusan dengan Ratna

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan tetap membongkar puluhan bangunan yang berada di pinggiran rel kereta api, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Dia tidak peduli warga mengajak Ratna Sarumpaet melakukan penolakan.

"Lanjut saja, enggak ada urusan dengan Ratna (Sarumpaet)," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, dalam pesan singkatnya, seperti dikutip dari Warta Kota, Kamis (25/8/2016).

Dia mengatakan, penertiban bangunan yang berada di tanah negara akan tetap dilaksanakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Rencananya, penertiban bangunan akan dilakukan pada awal September 2016 mendatang.

Pemkot Jakarta Selatan mau merelokasi warga Rawajati ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Namun, sebagian besar warga menolak. Hanya ada lima KK yang baru mendaftar Rusun Marunda.

Hingga saat ini, pihak Kecamatan Pancoran dan Kelurahan Rawajati sedang melakukan pendekatan persuasif dengan warga Rawajati.

Sementara itu, saat datang ke Rawajati, Ratna Sarumpaet menilai, penggusuran merupakan kebijakan yang otoriter. Dia menyebut warga Rawajati digusur tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu dan tak diberikan tempat tinggal layak.


"Masa mau menggusur tak ada SP 1, 2, dan 3. Itu terlalu otoriter namanya. Pemerintah kan tahu itu tidak benar, kenapa masih mau menggusur?" kata Ratna, Kamis (25/8/2016).

"Saya akan ajak warga bertemu DPRD agar dihentikan dulu deh ini. Lalu, dongeng-dongeng rusunawa memanusiakan juga hentikan sekalian."

"Ini saja Kalibata City yang seharusnya jadi rusunami sekarang disewa-sewakan tanpa ada surat. Sedang warga sini mana ada yang diajak ke situ," ucapnya. (Bintang Pradewo)

"Terima Kasih Pak Ahok, Warga Tak Jadi Digusur"

"Terima Kasih Pak Ahok, Warga Tak Jadi Digusur"

AMIMAZDA.COM - Warga RW 02, Kelurahan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena telah menegur Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi terkait keterlibatan Pemerintah Kota Jakbar dalam rencana penggusuran permukiman mereka.

Ahok meminta Pemkot Jakarta Barat untuk tidak mencampuri konflik lahan di sana karena lahan tersebut bukan milik Pemprov DKI.

"Terima kasih Pak Ahok, udah banyak bantu kami, warga enggak jadi digusur," kata salah satu warga, Amey (63), saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (26/8/2016).

Pemkot Jakarta Barat telah menangguhkan penggusuran rumah warga. Amey pun kini merasa lebih tenang.
"Lumayan legaan dikit. Wali Kota enggak berani turun tangan udah bagus. Dari SP-3 sampai  sekarang udah enggak ada lagi (yang datang untuk menggusur)," kata dia.

Hal serupa diucapkan warga lainnya, Liana (70). Dia bersyukur karena Pemkot tidak jadi menggusur rumah yang dia huni selama puluhan tahun itu.

"Kami bersyukur sama Tuhan. Tuhan enggak akan meninggalkan kami," ucap Liana.

Selain berterima kasih kepada Ahok, warga juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Marsudi dan anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, karena telah membantu mereka juga.

Prasetio dan Arif telah mengunjungi permukiman warga pada Senin laluuntuk meninjau langsung kondisi di sana. Keduanya pun meminta Pemkot Jakarta Barat tidak ikut campur.

"Saya terima masih sama Pak Ahok, Ketua DPRD Pak Prasetio, terima kasih udah bantu kami. Dia bantu kami tanpa pamrih, terutama Pak Arif," tutur warga lainnya, Nugroho (61).

Warga berharap Ahok dan Prasetio dapat membantu mereka lagi sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat hak milik (SHM).

Mereka sudah tinggal puluhan tahun di sana. Warga merujuk pada pasal 60 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal itu menyebutkan warga dapat mengajukan SHM apabila sudah tinggal lebih dari 20 tahun di sebuah lahan.

"Mudah-mudahan Pak Ahok bisa bantu kami seterusnya, jangan sampe ada mafia-mafia tanah lagi. Kalau bisa sampe dibikinin sertifikat soalnya sudah puluhan tahun. Jadi biar lebih aman lagi," kata Amey.
Pemkot Jakarta Barat sebelumnya menerbitkan SP-1 hingga SP-3 atas permohonan pemilik SHM tanah tersebut.

Buwas: Freddy Budiman Pembunuh Massal, Setelah Dieksekusi Malah Jadi Seperti Pahlawan

Buwas: Freddy Budiman Pembunuh Massal, Setelah Dieksekusi Malah Jadi Seperti Pahlawan

AMIMAZDA.COM - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menyebutkan video testimoni Freddy Budiman yang masih ada di Kemenkum HAM belum bisa dijadikan barang bukti terkait "nyanyian Freddy Budiman".

"Artinya Video itu kan cerita, semua cerita, perlu dibuktikan dengan fakta, kita cari fakta. Tidak bisa kalau cerita apalagi oleh seorang tersangka. Tersangka itu kan bisa cerita saja," kata Budi Waseso usai memberi pengarahan acara Pembekalan dan Pengukuhan Kader Pemuda Anti Narkoba Provinsi Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (25/8/2016).

Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menyayangkan "nyanyian Freddy Budiman" itu ramai setelah Freddy dieksekusi mati sehingga tidak bisa lagi klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Selain itu hanya berupa cerita tanpa bukti.

"Kalau dilakukan sebelum eksekusi, bisa kita klarifikasi, cek kebenaran. Sekarang tidak mungkin lagi," tegasnya.

"Kalau ada nilai hukum bisa (jadi alat bukti). Kalau cerita, tidak bisa," imbuh Buwas.

Terkait aliran dana, lanjut Buwas, sudah ada kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusurinya dan sampai sejauh ini belum ada aliran dana mencurigakan terkait kasus Freddy ke oknum Polri maupun BNN.

"Termasuk BNN dan Polri yang dicurigai itu oleh PPATK sudah ditelusuri. Penelusuran rekening anggota BNN sudah dilakukan. Sampai sejauh ini belum ditemukan aliran mencurigakan berkaitan dengan itu. Tapi ditelusuri pembuktian lain, misal ada pemberian sesuatu," terangnya.

Buwas juga mengatakan kepada 400 kader Pemuda Anti Narkoba dari 10 Kabupaten di Jawa Tengah bahaya narkoba termasuk menjelaskan sepak terjang Freddy melakukan "pembunuhan massal" lewat narkoba karena tetap beraksi meski di balik jeruji besi. Ironisnya akhir-akhir ini Freddy dianggap pahlawan dengan nyanyiannya.

"Freddy itu pembunuh massal. Setelah dia dieksekusi, dia malah jadi seperti pahlawan. Seolah rekayasa aparat, korban. Ini upaya melemahkan aparat agar bandar tetap eksis," ujar Buwas kepada para kader Pemuda Anti Narkoba. 
(alg/dra/detik/amimazda.com)
Kamis, 25 Agustus 2016

Sandiaga: Pak Ahok Mau Jaga APBD, tetapi APBD Sudah Diawasi Rakyat dan DPRD

Sandiaga: Pak Ahok Mau Jaga APBD, tetapi APBD Sudah Diawasi Rakyat dan DPRD

AMIMAZDA.COM - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menilai alasan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mau cuti untuk kampanye demi ingin menjaga penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) DKI kurang tepat.

Menurut Sandiaga, penyusunan APBD kini diawasi secara ketat oleh beberapa elemen.

"Sekarang APBD sudah diawasi rakyat. Warga Jakarta bisa melihat, wakil rakyat di DPRD juga bisa melihat," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis (25/8/2016).

Ahok sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan cuti bagi petahana dalam UU Pilkada. Ahok menginginkan agar petahana yang tidak mau kampanye tidak harus cuti pada masa kampenye pilkada. Namun UU Pilkada menetapkan, petahana harus cuti untuk kampanye selama empat bulan jelang pilkada berlangsung.

Sandiaga mengatakan, ia ragu dengan alasan gugatan Ahok terkait aturan cuti bagi petahana itu. Ia khawatir alasan Ahok menjaga APBD hanya untuk melegitimasi kampanye menggunakan fasilitas negara.
"Jangan sampai APBD yang dijaga prosesnya Pak Gubernur malah jadi legitimasi Pak Gubernur melakukan kampanye dengan benturan kepentingan, conflict of interest dengan fasilitas negara yang sudah dilindungi undang-undang," kata Sandiaga.

Merasa Punya 28 Kursi, Teman Ahok; Kenapa PDIP Enggak Nyalonin Sendiri Satu Paket?

Merasa Punya 28 Kursi, Teman Ahok; Kenapa PDIP Enggak Nyalonin Sendiri Satu Paket?

AMIMAZDA.COM - Pendiri relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, berharap PDI Perjuangan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri ketimbang menarik Ahok menjadi calon wakil gubernur.

Amalia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menilai seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kayaknya (PDIP) kepedean. Kenapa dia memilih Ahok gitu lho. Kenapa dia enggak nyalonin sendiri beserta satu paket?" ucap Amalia, sebelum acara peresmian Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Kendati demikian, Amalia menegaskan Ahok'>Teman Ahok tidak dalam posisi menyetir pencalonan Ahok. Menurut Amalia, keputusan menjadi cagub atau cawagub sepenuhnya diserahkan kepada Ahok.

"Kalau tanya ke Ahok'>Teman Ahok, kita mau Ahok jadi gubernur lagi. Terus, kalau tanya Bapak jadi cawagub gimana? Ya tanya ke Pak Ahok, mau nggak jadi cawagub? Kalau mau ya kita mau gimana," kata Amalia.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD DKI Jakarta.

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).*

Teman Ahok: PDI-P "Kepedean" karena Ingin Ahok Jadi Cawagub

Teman Ahok: PDI-P "Kepedean" karena Ingin Ahok Jadi Cawagub

AMIMAZDA.COM - Pendiri relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, berharap PDI Perjuangan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri ketimbang menarik Ahok menjadi calon wakil gubernur.

Amalia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menilai seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kayaknya (PDI-P) kepedean. Kenapa dia memilih Ahok gitu lho. Kenapa dia enggak nyalonin sendiri beserta satu paket?" ucap Amalia, sebelum acara peresmian Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016). 


Kendati demikian, Amalia menegaskan Teman Ahok tidak dalam posisi menyetir pencalonan Ahok. Menurut Amalia, keputusan menjadi cagub atau cawagub sepenuhnya diserahkan kepada Ahok. 

"Kalau tanya ke Teman Ahok, kita mau Ahok jadi gubernur lagi. Terus, kalau tanya Bapak jadi cawagub gimana? Ya tanya ke Pak Ahok, mau nggak jadi cawagub? Kalau mau ya kita mau gimana," kata Amalia. 

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD DKI Jakarta. 

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi. 

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Kalo PDI-P Bergabung, Nasdem: Apapun yang Terjadi Ahok Cagubnya!

Kalo PDI-P Bergabung, Nasdem: Apapun yang Terjadi Ahok Cagubnya!

AMIMAZDA.COM - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menegaskan bahwa koalisinya akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 tetap sebagai calon gubernur, bukan calon wakil gubernur.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira yang menilai bahwa seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilgub DKI.

"Yang kami pertaruhkan adalah figur. Karena itu, yang leading sebagai front runner adalah Ahok. Karena itu menurut kami, sepantasnya yang jadi gubernur adalah Ahok. Kalau partai lain ingin bergabung itu menjadi bagian pasangan saja untuk cawagub," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memilih pasangan yang akan diajak maju ke Pilgub DKI, namun ia menegaskan partainya akan meminta Ahok untuk konsisten maju sebagai cagub.

"Kami akan menasehati kepada Pak Ahok agar kalau ingin jadi cagub ya tetap jadi cagub apapun yang terjadi," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD.

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).