Jumat, 01 Juli 2016

Menteri Susi: Monggo Berdebat, Saya Tetap akan Tenggelamkan Kapal Illegal Fishing!

Susi: Monggo Berdebat, Saya Tetap akan Tenggelam Kapal Illegal Fishing

AMIMAZDA.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempersilahkan semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, berdebat terkait penindakan kapal illegal fishing.

Namun, ia mengatakan akan tetap pada pendiriannya. "Jadi Kejaksaan, MA, monggo (berdebat), saya tetap, kapal pencuri ikan akan saya tenggelamkan," ujar Susi saat menutup Rakornas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum dan penegak hukum terkait penindakan kapal-kapal illegal fishing.

Namun ia mengatakan bahwa tindakan Satgas yang ia pimpin merupakan langkah untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Selain itu banyak pula aturan-aturan yang tumpang tindih terkait penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia.

Meski begitu, ia meminta semua stakeholder yang terkait dengan penegakkan hukum terhadap illegal fishing kompak memprioritaskan kedaulatan negara.

"Tetapi kalau kita berbenturan dengan urusan ini (aturan), kapan kita selesai?," kata Susi.

"Silahkan ahli hukum kita berdebat, eksekutor di lapangan tidak boleh. Saya ingin eksekutor tetap sesuai kecepatan kerja, tegas dan lugas," lanjut menteri nyentrik itu.

Habis Buka Puasa Bersama, Tertawa dan Berpose Bersama Dengan Komisioner KPK, Lalu ditangkap!

Habis Buka Puasa Bersama, Tertawa dan Berpose Bersama Dengan Komisioner KPK, Lalu ditangkap!

AMIMAZDA.COM - I Putu Sudiartana, legislator dari Partai Demokrat, mungkin tak menyangka. Senin (27/6/2016) dia berbuka puasa bersama dengan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

Selang dua hari, dia ditangkap KPK. Bahkan tertangkap tangan. Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga menerima suap. Kolega Putu di Komisi III DPR juga sempat heran dengan penangkapan ini.

"Teman-teman di WhatsApp lihat Pak Putu akrab dengan pimpinan karena habis bukber. Kawan-kawan bilang ada apa? Kok habis senyum-senyum dan ketawa-ketawa dengan pimpinan KPK lalu ada apa," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa, Rabu (29/6/2016).

Bahkan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, seusai buka puasa bersama, Putu sempat berfoto bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. Putu juga berpose bersama dua Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Saut Situmorang.

Dua hari kemudian, Basaria di depan wartawan, menjelaskan alasan dan kronologis penangkapan Putu. Kantor Putu di DPR pun digeledah dan disegel KPK. 

Pria kelahiran Bongkasa, Bali 8 Desember 1971 ini duduk di Kursi DPR setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2014. Dia pernah mencalonkan diri jadi Wakil Gubernur Bali berpasangan dengan Gede Winasa pada Pilkada Bali 2013-2018. Tapi gagal.

Menurut LHKPN yang dilaporkan saat mencalonkan diri jadi wakil gubernur Bali atau tiga tahun lalu, Putu memiliki total aset senilai Rp 12, 5 miliar. Dari jumlah itu Rp 11, 7 miliar merupakan harta tak bergerak.

Korupsi APBN

Putu ditangkap terkait rencana pembangunan 12 ruas jalan yang anggarannya berasal dari APBN-P 2016.

"Kasusnya ini terkait pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Nilainya Rp 300 miliar. Itu latar belakangnya," ujar Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (29/6/2016).

Total dalam kasus ini, KPK mengamankan enam orang, yakni Putu, Noviyanti (Sekretaris Putu), Muchlis (suami dari Noviyanti), Suhemi (pengusaha), Yogan Askan (pengusaha), Suprapto (Kepala Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat).

Setelah pemeriksan 1 x 24 jam, Muchlis dilepas. Lima lainnya jadi tersangka.

Putu, Novianti dan Suhemi diduga sebagai penerima suap. Mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Yogan Askan dan Suprapto sebagai pemberi suap. Mereka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana.

"MCH (Muchlis) kami lepas karena dia hanya menjadi tempat singgah, yang paling bertanggungjawab adalah istrinya, NOV (Novianti). Namun sewaktu-waktu, apabila penyidik memerlukan keterangannya, dia akan kami panggil," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan.

Penangkapan Kader Demokrat Termasuk OTT Meski Hanya Ada Bukti Transfer

Penangkapan Kader Demokrat Termasuk OTT Meski Hanya Ada Bukti Transfer

AMIMAZDA.COM - Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana menyatakan, penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader Partai Demokrat di DPR, I Putu Sudiartana, layak diberi status Operasi Tangkap Tangan (OTT), meskipun alat buktinya hanya berupa bukti transfer.

"Jadi, menilai itu termasuk OTT apa tidak, kita harus mengacu ke KUHAP, di KUHAP kan tertulis bahwa OTT itu pengertiannya kan penangkapan di saat terjadinya transaksi, dan transaksi bisa berupa fisik atau nonfisik seperti lewat transfer," ujar Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2016).

Ganjar pun membantah pernyataan Partai Demokrat yang menilai bahwa bukti OTT KPK cukup lemah karena bukti transfer yang ditemukan KPK tidak mengarah kepada Putu.

"Sekarang begini, tidak mungkin kan pihak yang menyuap langsung mentransfer ke pihak menerima suap, pasti ada perpanjangan tangan yang mewakili mereka agar mereka tak mudah tertangkap, begitu pun dalam bukti transfer kali ini," kata Ganjar.

Dia pun menyatakan pastinya KPK memiliki penjelasan yang kuat terkait alat bukti yang ditemukannya berupa bukti transfer.

"Dan penjelasan mengenai alat bukti yang ditemukan KPK tersebut memang bukan konsumsi publik, dan hanya akan digunakan dalam persidangan, pastinya KPK punya alasan untuk itu, dan itu bisa mereka pertanggungjawabkan di persidangan nanti," tutur Ganjar.

Ganjar menambahkan, jika Demokrat ingin membantah status OTT yang disematkan KPK, Demokrat bisa menggunakan argumen waktu penangkapan, bukan menggunakan argumen mengenai keharusan adanya uang dalam bentuk fisik saat penangkapan.

"Jadi kalau mereka mau membantah itu bukan OTT, dicek saja waktu penangkapan dan waktu transfer atau penerimaan transfernya berdekatan atau tidak dengan penangkapannya, kalau iya, berarti masuk ke dalam kategori OTT," papar Ganjar.

"Karena pengertian OTT itu kan penangkapan saat sedang atau sesaat setelah berlangsungnya transaksi. Kalau penangkapan dilakukan sesaat setelah transfer, itu namanya tetap OTT," lanjut Ganjar

Taufik: Ahok pasti kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Yakin Deh!

Taufik: Ahok pasti kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Yakin Deh!

AMIMAZDA.COM -  JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik yakin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pasti kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Faktor penentunya, menurut Taufik, adalah sikap Ahok selama ini yang dinilainya tidak santun.

"Udeh deh Ahok kalah. Yakin deh. Siapa sih yang demen orang enggak beradab?" kata Taufik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Ia menilai, Ahok bersikap buruk selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Salah satu contohnya, kata Taufik, Ahok pernah memarahi seorang ibu yang mempertanyakan pencairan dana KJP.

Ketika itu, Ahok menyebut ibu tersebut sebagai maling.

"Kalau beradab, enggak mungkin nuding ibu-ibu kerudung maling. Mestinya ditanya, bukan dituding maling, sederhana," tambah Taufik.

Di sisi lain, Taufik yakin salah satu dari tiga nama bakal calon gubernur yang dipertimbangkan Gerindra akan memenangi Pilkada DKI 2017.

Ketiga nama itu adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; pengusaha Sandiaga Uno; dan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Tiga nama itu diketahui sudah melewati mekanisme penjaringan Gerindra.

"Gerindra sudah punya calon. Sudah sering saya bunyikan. Salah satunya pasti jadi gubernur," ucap Taufik.

Saat ini, kesempatan Ahok untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur perseorangan semakin terbuka setelah relawannya, Teman Ahok, berhasil mengumpulkan 1 juta data KTP dukungan warga sebagai syarat pencalonan independen.

Selain itu, sudah ada tiga partai politik, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura, yang mendukung Ahok.
Perolehan kursi tiga partai tersebut di DPRD DKI telah memenuhi syarat untuk mengajukan
calon kepala daerah sendiri.

Namun, hingga kini, Ahok belum memutuskan apakah dirinya akan ikut pilkada melalui jalur partai atau perseorangan.

Kamis, 30 Juni 2016

Panen Lagi, KPK Tangkap Panitera PN Jakarta Pusat

Lagi, KPK Tangkap Panitera PN Jakarta Pusat

AMIMAZDA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan, Kamis (30/6/2016).

Kali ini, KPK kembali melakukan penangkapan terhadap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Benar," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Kamis malam, saat dikonfirmasi.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan detail dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

Berdasarkan informasi, panitera tersebut ditangkap terkait kasus suap yang berhubungan perkara hukum di PN Jakpus.

Selain panitera, KPK juga dikabarkan menangkap dua orang lainnya.

Takut Citra Partai Tercoreng, Demokrat: KPK Harus Ubah Keterangan soal OTT I Putu Sudiartana

Takut Citra Partai Tercoreng, Demokrat: KPK Harus Ubah Keterangan soal OTT I Putu Sudiartana

AMIMAZDA.COM - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi penyematan status Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kadernya di DPR, I Putu Sudiartana.

Sebab, penjelasan KPK dalam jumpa persnya Rabu (29/6/2016) malam, dinilai kurang menggambarkan proses OTT yang lazim.

"Seperti yang kita saksikan tadi, itu kurang memperlihatkan proses OTTnya. Karena proses OTT kan harusnya menunjukan adanya transaksi yang melibatkan saudara Putu, tapi kan tadi tidak," ujar Amir saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Amir merasa jika penangkapan I Putu Sudiartana diberi status sebagai OTT, maka akan sangat mencoreng citra partai.

"Sekarang KPK sudah menetapkan bahwa saudara Putu di-OTT oleh KPK, tapi kan penjelasannya tidak memadai layaknya OTT, yakni penangkapan saat transaksi berlangsung, saudara Putu kan tidak seperti itu prosesnya," papar Amir.

Oleh karena itu, dia berharap KPK bisa memberikan penjelasan yang memadai terkait hal tersebut. Demokrat pun tak akan membantah apabila penjelasan dari KPK memang memadai.

"Jadi kalau memang andai kata KPK mau mengklarifikasi status OTT-nya menjadi penangkapan biasa karena tidak bisa memberi penjelasan memadai, kami terima saja, asal jangan belum pasti OTT, tapi sudah dibilang OTT, itu berat buat kami," lanjut dia

Seperti diberitakan, I Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III DPR menjadi salah satu dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan.

Dia pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Putu lantaran dia bukanlah anggota komisi yang membawahi infrastruktur. Selain itu, Putu juga bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Adian Napitupulu: Rekapitulasi Data KTP "Teman Ahok" Tak Masuk Akal!

Adian Napitupulu: Rekapitulasi Data KTP "Teman Ahok" Tak Masuk Akal!

AMIMAZDA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, mengungkapkan rekapitulasi 1 juta data KTP dukungan bagi Basuki Tjahaka Purnama atau Ahok untuk maju pada Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen oleh "Teman Ahok" tak masuk akal.

Pasalnya, rekapitulasi itu dilakukan hanya dalam waktu tujuh jam oleh 140 relawan. Padahal rekapitulasi itu tidak hanya menghitung, tetapi juga menyortir data KTP ganda, mencocokan antara KTP dan formulir dukungan. Langkah selanjutnya adalah memasukan data-data pemilik KTP atau SIM, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat.

"Walau tidak percaya, tapi jujur saja saya salut pada keberanian Teman Ahok untuk menganggap rakyat mudah dibodohi, walau dengan cerita yang paling tidak masuk akal sekalipun, seperti cerita rekapitulasi 1 juta KTP," kata Adian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Adian tak ikut dalam rekapitulasi. Namun mengatakan punya dasar pertimbangan yang logis untuk tidak memercayai klaim Teman Ahok. Ia mengikuti informasi yang didapat dari media terkait jumlah relawan, waktu rekapitulasi hingga jumlah data KTP yang direkapitulasi Teman Ahok.

Menurut Adian, kecepatan rata-rata relawan Teman Ahok memeriksa, membandingkan dan memasukan nama, NIK, alamat adalah 3,5 detik untuk satu KTP.

Adian menjelaskan, setiap data KTP terdiri dari 16 angka NIK, minimal lima huruf nama, 12 hingga 14 angka dan huruf tempat tanggal lahir serta 30 angka dan huruf alamat.

"Kira-kira dalam 3,5 detik relawan Teman Ahok harus memeriksa KTP, membandingkan dengan Formulir Dukungan lalu menekan huruf atau angka di key board komputer minimal 63 kali dan maksimal bisa lebih dari 100 kali," kata Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) itu.

Maka, tambah Adian, ia tak akan memercayai rekapitulasi 1 juta data KTP Teman Ahok. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, mempercayai rekapitulasi itu sama saja dengan berkhianat pada ilmu pengetahuan dan nalar.

Sebelumnya, Adian mengaku diundang oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, yang saat ini bergabung dengan Teman Ahok untuk datang saat verifikasi 1 juta data KTP. Namun ia mengatakan tidak akan hadir dalam verifikasi itu.

"Bagaimana mungkin saya membuang waktu selama lima atau enam jam hanya untuk duduk dan mendengar paparan dari kesimpulan cerita yang saya tidak ikuti langsung prosesnya setiap hari. Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan melalui telepon, karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak-tebak buah manggis," ujar Adian, Selasa kemarin.

KPK: I Putu Sudiartana sebagai Makelar Proyek di DPR

KPK: I Putu Sudiartana sebagai Makelar Proyek di DPR

AMIMAZDA.COM - Posisi I Putu Sudiartana yang duduk di Komisi III DPR menimbulkan kecurigaan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, Sudiartana diduga kuat menerima suap terkait rencana pembangunan 12 ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara Komisi III adalah komisi yang mengurusi Hukum, HAM dan Keamanan dan dari daerah pemilihan Bali.

"Itu masih dalam pengembangan mengapa dalam kondisi prasarana jalan tapi bisa (mengurusi). Kami terus terang belum tahu," kata Wakil Ketua KPK, La Ode Muhamad Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Syarif mengakui pihaknya masih terus mengembangkan kasus tersebut. Syarif juga enggan menjawab apakah uang tersebut juga mengalir ke partai.

"Sampai saat ini belum ada. Itu seharusnya kami tidak bisa kemukakan atas strategi penyelidikan dan penyidikan," kata dia.

Menurut Syarif, pihaknya belum menemukan keterlibatan Sudiartana dengan komisi lain yang membidangi pembangunan infrastruktur.

"Sampai sekarang tentang keterlibatan yang bersangkutan berhubungan komisi lain belum kami dapatkan dan sedang dipelajari," kata dia.

Syarif mengatakan pihaknya sedang mempelajari apakah proyek tersebut melalui dana aspirasi atau melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kasus tersebut bermula dari rencana pembangunan 12 ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar dari APBN-P 2016 yang digagas Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto.

Suhemi, pengusaha rekan Sudiartana, kemudian mengaku kepada Suprapto memiliki jaringan di DPR RI untuk memuluskan rencana tersebut.

"SHM yang memiliki link dengan seorang anggota DPR memberikan janji. Dia akan bisa menyiapkan dan mengabulkan proyek itu dan akan dapatkan untuk Sumatera Barat," Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat memberikan keterangan pers di kantornya, kemarin.

Suprapto kemudian menghubungi pengusaha Yogan untuk menyiapkan dana. Uang tersebut kemudian disiapkan Yogan dan diserahkan ke Suprapto dan diteruskan ke Sudiartana. Sudiartana sendiri menggunakan tiga rekening. Satu diantaranya adalah rekening Muchlis dan tak satupun rekening itu adalah milik dia.

Sudiartana menerima tiga kali transfer sejumlah Rp 500 juta. KPK juga menyita uang 40 ribu Dolar Singapura dari rumah Sudiartana. Kata Basaria, uang tersebut terpisah dari transfer.

Kader Demokrat Ditangkap KPK, SBY Langsung Kumpulkan Petinggi Partai di Cikeas

Kader Demokrat Ditangkap KPK, SBY Langsung Kumpulkan Petinggi Partai di Cikeas

AMIMAZDA.COM - JAKARTA - Begitu mendengar kadernya ditangkap KPK, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung mengumpulkan petinggi partainya di Cikeas, Bogor.

Rapat internal itu berlangsung di Cikeas, Bogor. "Bapak (SBY) melakukan rapat untuk mendapatkan informasi yang lengkap," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Imelda Sari.

Ia menegaskan Partai Demolrat konsisten dalam pemberantasan korupsi. "Ini sejalan apa yang dikatakan Ketum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat). Kami semua saat ini menunggu penjelasan KPK," tuturnya.

Imelda mengaku telah mencoba menghubungi KPK, namun belum berhasil. Ia mengatakan kasus tersebut merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu.

"Kalau buat kami ada pakta integritas. Jika seseorang menyalahi pakta integritas ya ada konsekuensinya," ujarnya.

Mengenai posisi Putu Sudiartana sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Imelda juga tidak mengetahui apakah terkait dengan partai.

"Tunggu KPK. Dia di Komisi III DPR, bukan di Badan Anggaran (Banggar)," kata Imelda. (baca: BREAKING NEWS: Empat Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Terjaring OTT KPK)

Ahok: 'Dia Pikir Saya Demen Duit, Saya Sudah Bilang, Aku Enggak Demen Duit'

Ahok: 'Dia Pikir Saya Demen Duit, Saya Sudah Bilang, Aku Enggak Demen Duit'

AMIMAZDA.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menaruh curiga ketika Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji melaporkan uang gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar. Apalagi, dia sempat ditawari uang tersebut secara halus, Januari 2016 lalu.

Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, dia langsung menyuruh Ika untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

"Saya sudah bilang, saya sudah marah sejak Januari. Saya sudah bilang selidiki karena pikir ada yang enggak beres nih. Sampai ada yang berani mau halus-halus."

"Dia pikir saya demen duit. Saya sudah bilang, aku enggak demen duit. Aku demennya ribut," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/6/2016).

Kemarin, Ahok menuding ada bagi-bagi uang sekitar Rp 200 miliar yang dilakukan anak buahnya terkait pembelian lahan untuk lokasi pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
Uang gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar diduga bagian dari uang Rp 200 miliar itu. Ahok menduga uang gratifikasi juga mengalir ke oknum lurah. Sebab, berdasarkan informasi dari mantan Sekretaris Kelurahan, mantan Lurah Cengkareng Barat ketika itu membela Toeti.

"Mesti cek itu lurahnya terima duit enggak. Kalau terima harus dipidanakan," ujar Ahok.
Toeti mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 4,6 hektar dan selanjutnya dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Kemudian, terungkap bahwa lahan yang dijualnya ternyata lahan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Ahok meyakini gratifikasi yang diberikan Toeti ada kaitannya dengan proses pembelian lahan yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Jessi Carina)