Jumat, 26 Agustus 2016

Buwas: Freddy Budiman Pembunuh Massal, Setelah Dieksekusi Malah Jadi Seperti Pahlawan

Buwas: Freddy Budiman Pembunuh Massal, Setelah Dieksekusi Malah Jadi Seperti Pahlawan

AMIMAZDA.COM - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menyebutkan video testimoni Freddy Budiman yang masih ada di Kemenkum HAM belum bisa dijadikan barang bukti terkait "nyanyian Freddy Budiman".

"Artinya Video itu kan cerita, semua cerita, perlu dibuktikan dengan fakta, kita cari fakta. Tidak bisa kalau cerita apalagi oleh seorang tersangka. Tersangka itu kan bisa cerita saja," kata Budi Waseso usai memberi pengarahan acara Pembekalan dan Pengukuhan Kader Pemuda Anti Narkoba Provinsi Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (25/8/2016).

Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menyayangkan "nyanyian Freddy Budiman" itu ramai setelah Freddy dieksekusi mati sehingga tidak bisa lagi klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Selain itu hanya berupa cerita tanpa bukti.

"Kalau dilakukan sebelum eksekusi, bisa kita klarifikasi, cek kebenaran. Sekarang tidak mungkin lagi," tegasnya.

"Kalau ada nilai hukum bisa (jadi alat bukti). Kalau cerita, tidak bisa," imbuh Buwas.

Terkait aliran dana, lanjut Buwas, sudah ada kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusurinya dan sampai sejauh ini belum ada aliran dana mencurigakan terkait kasus Freddy ke oknum Polri maupun BNN.

"Termasuk BNN dan Polri yang dicurigai itu oleh PPATK sudah ditelusuri. Penelusuran rekening anggota BNN sudah dilakukan. Sampai sejauh ini belum ditemukan aliran mencurigakan berkaitan dengan itu. Tapi ditelusuri pembuktian lain, misal ada pemberian sesuatu," terangnya.

Buwas juga mengatakan kepada 400 kader Pemuda Anti Narkoba dari 10 Kabupaten di Jawa Tengah bahaya narkoba termasuk menjelaskan sepak terjang Freddy melakukan "pembunuhan massal" lewat narkoba karena tetap beraksi meski di balik jeruji besi. Ironisnya akhir-akhir ini Freddy dianggap pahlawan dengan nyanyiannya.

"Freddy itu pembunuh massal. Setelah dia dieksekusi, dia malah jadi seperti pahlawan. Seolah rekayasa aparat, korban. Ini upaya melemahkan aparat agar bandar tetap eksis," ujar Buwas kepada para kader Pemuda Anti Narkoba. 
(alg/dra/detik/amimazda.com)
Kamis, 25 Agustus 2016

Sandiaga: Pak Ahok Mau Jaga APBD, tetapi APBD Sudah Diawasi Rakyat dan DPRD

Sandiaga: Pak Ahok Mau Jaga APBD, tetapi APBD Sudah Diawasi Rakyat dan DPRD

AMIMAZDA.COM - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menilai alasan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mau cuti untuk kampanye demi ingin menjaga penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) DKI kurang tepat.

Menurut Sandiaga, penyusunan APBD kini diawasi secara ketat oleh beberapa elemen.

"Sekarang APBD sudah diawasi rakyat. Warga Jakarta bisa melihat, wakil rakyat di DPRD juga bisa melihat," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis (25/8/2016).

Ahok sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan cuti bagi petahana dalam UU Pilkada. Ahok menginginkan agar petahana yang tidak mau kampanye tidak harus cuti pada masa kampenye pilkada. Namun UU Pilkada menetapkan, petahana harus cuti untuk kampanye selama empat bulan jelang pilkada berlangsung.

Sandiaga mengatakan, ia ragu dengan alasan gugatan Ahok terkait aturan cuti bagi petahana itu. Ia khawatir alasan Ahok menjaga APBD hanya untuk melegitimasi kampanye menggunakan fasilitas negara.
"Jangan sampai APBD yang dijaga prosesnya Pak Gubernur malah jadi legitimasi Pak Gubernur melakukan kampanye dengan benturan kepentingan, conflict of interest dengan fasilitas negara yang sudah dilindungi undang-undang," kata Sandiaga.

Merasa Punya 28 Kursi, Teman Ahok; Kenapa PDIP Enggak Nyalonin Sendiri Satu Paket?

Merasa Punya 28 Kursi, Teman Ahok; Kenapa PDIP Enggak Nyalonin Sendiri Satu Paket?

AMIMAZDA.COM - Pendiri relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, berharap PDI Perjuangan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri ketimbang menarik Ahok menjadi calon wakil gubernur.

Amalia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menilai seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kayaknya (PDIP) kepedean. Kenapa dia memilih Ahok gitu lho. Kenapa dia enggak nyalonin sendiri beserta satu paket?" ucap Amalia, sebelum acara peresmian Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Kendati demikian, Amalia menegaskan Ahok'>Teman Ahok tidak dalam posisi menyetir pencalonan Ahok. Menurut Amalia, keputusan menjadi cagub atau cawagub sepenuhnya diserahkan kepada Ahok.

"Kalau tanya ke Ahok'>Teman Ahok, kita mau Ahok jadi gubernur lagi. Terus, kalau tanya Bapak jadi cawagub gimana? Ya tanya ke Pak Ahok, mau nggak jadi cawagub? Kalau mau ya kita mau gimana," kata Amalia.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD DKI Jakarta.

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).*

Teman Ahok: PDI-P "Kepedean" karena Ingin Ahok Jadi Cawagub

Teman Ahok: PDI-P "Kepedean" karena Ingin Ahok Jadi Cawagub

AMIMAZDA.COM - Pendiri relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, berharap PDI Perjuangan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri ketimbang menarik Ahok menjadi calon wakil gubernur.

Amalia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menilai seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kayaknya (PDI-P) kepedean. Kenapa dia memilih Ahok gitu lho. Kenapa dia enggak nyalonin sendiri beserta satu paket?" ucap Amalia, sebelum acara peresmian Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016). 


Kendati demikian, Amalia menegaskan Teman Ahok tidak dalam posisi menyetir pencalonan Ahok. Menurut Amalia, keputusan menjadi cagub atau cawagub sepenuhnya diserahkan kepada Ahok. 

"Kalau tanya ke Teman Ahok, kita mau Ahok jadi gubernur lagi. Terus, kalau tanya Bapak jadi cawagub gimana? Ya tanya ke Pak Ahok, mau nggak jadi cawagub? Kalau mau ya kita mau gimana," kata Amalia. 

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD DKI Jakarta. 

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi. 

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Kalo PDI-P Bergabung, Nasdem: Apapun yang Terjadi Ahok Cagubnya!

Kalo PDI-P Bergabung, Nasdem: Apapun yang Terjadi Ahok Cagubnya!

AMIMAZDA.COM - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menegaskan bahwa koalisinya akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 tetap sebagai calon gubernur, bukan calon wakil gubernur.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira yang menilai bahwa seharusnya Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilgub DKI.

"Yang kami pertaruhkan adalah figur. Karena itu, yang leading sebagai front runner adalah Ahok. Karena itu menurut kami, sepantasnya yang jadi gubernur adalah Ahok. Kalau partai lain ingin bergabung itu menjadi bagian pasangan saja untuk cawagub," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memilih pasangan yang akan diajak maju ke Pilgub DKI, namun ia menegaskan partainya akan meminta Ahok untuk konsisten maju sebagai cagub.

"Kami akan menasehati kepada Pak Ahok agar kalau ingin jadi cagub ya tetap jadi cagub apapun yang terjadi," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira sebelumnya menilai harusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon wakil gubernur jika ingin diusung oleh PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab, PDI-P memiliki modal 28 kursi DPRD.

Sementara, Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura baru mengantongi 23 kursi.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi cawagub. Kalau dia punya 23 kursi, kami punya 28 kursi. Lebih banyak dong," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Ada Nama Artidjo Alkostar di Komposisi Hakim, Mantan Ketua PTUN Medan Cabut Kasasi

Ada Nama Artidjo Alkostar di Komposisi Hakim, Mantan Ketua PTUN Medan Cabut Kasasi

AMIMAZDA.COM - Mantan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto Putro mencabut permohonan kasasinya di Mahkamah Agung. 

Pencabutan itu setelah pihak Tripeni melihat komposisi hakim yang bakal menangani kasasinya. Hakim Agung Artidjo Alkostar salah seorang dari tiga hakim yang tergabung dalam majelis. 

Dua hakim lainnya, Krisna Harahap dan MS Lumme.

Belum terkonfirmasi alasan Tripeni membatalkan ajuannya. Yang pasti, pencabutan kasasi dibenarkan Hakim Agung Krisna Harahap.

"Yang bersangkutan‎ akhirnya memutuskan untuk membatalkan permohonan kasasinya," kata Hakim Agung Krisna Harahap di Jakarta, Kamis (25/8/2016), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelumnya, Tripeni dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Ia terbukti menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan ke PTUN Medan. 

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan di PTUN Medan. Saat OTT, KPK menyita 15 ribu Dollar Amerika dan 5 ribu Dollar Singapura di ruangan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

Tripeni menyadari bahwa menerima pemberian uang dari Kaligis saat berkonsultasi gugatan perkara merupakan hal yang salah. 

Sejumlah uang tersebut dimaksudkan agar gugatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumut dengan Kaligis sebagai kuasa hukum dikabulkan. 

Gugatan itu terkait dengan pengujian wewenang kejaksaan tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus dana bantuan sosial, bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), serta terkait penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara

Saat itu, Majelis hakim PTUN Medan pun sepakat mengabulkan sebagian permohonan dari Kaligis. 

Karena dianggap bekerja sama dengan KPK, Tripeni Irianto Putro ditetapkan menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam kasus ini. Penetapan tersebut diteken oleh pimpinan KPK pada 23 September 2015.

Ditakuti Koruptor

Hakim Agung Artidjo Alkostar dikenal sebagai hakim "galak" dalam menjatuhkan hukuman. Terutama bagi para koruptor.

Vonis berat menanti terpidana koruptor jika kasasinya ditangani Artidjo. Ketukan "palu" Artidjo begitu menakutkan.

Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi pernah ditangani Artidjo. Sebut saja Luthfi Hasan Ishaaq, Angelina Sondakh, Akil Mochtar, hingga Anas Urbaningrum.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, terjerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Luthi mendapatkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider 1 tahun kurungan.

Pengadilan banding menjatuhi Luthfi hukuman penjara dan denda yang sama seperti pengadilan tingkat pertama.

Di tingkat kasasi, vonis untuk Luthfi naik menjadi 18 tahun penjara dan hak politiknya pun dicabut.

Politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh terjerat kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang dan korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bekas Puteri Indonesia ini divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis banding tak berubah dari pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat kasasi, Angelina dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terjerat dalam kasus korupsi. Permohonan kasasi Akil Mochtar, yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, Akil tetap menjalanihukuman penjara seumur hidup.

Hakim Agung Artidjo memperberat hukuman terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setelahmenolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Tak Boleh Ditolerir

Artidjo menyadari dirinya ditakuti terpidana korupsi. Menurut Artidjo, penarikan pengajuan kasasi karena mengetahui dirinya menjadi ketua sidang, kerap terjadi.

"Terakhir ini banyak juga yang cabut laporan, banyak sekali. Begitu tahu saya yang sidang, bersama Pak Lumme (Hakim Agung MS Lumme), dicabut," ujar Artidjo di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/8/2016).

Artidjo mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Penindakannya pun sama sekali tidak boleh ditolerir.

Sehingga, tak jarang hukuman terdakwa kasus korupsi diperberat begitu maju di meja kasasi.

"Artinya ada kasus, biasanya dikenakan pasal 3 yaitu penyalahgunaan kewenangan. Tapi sebenarnya melawan hukum dan memperkaya diri sehingga beralih ke pasal 2, hukumannya lebih berat," kata Artidjo

Tolak Penggusuran, Warga Rawajati Akan Undang Yusril, Ratna Suram, dan Dhani

Tolak Penggusuran, Warga Rawajati Akan Undang Yusril, Ratna Suram, dan Dhani

AMIMAZDA.COM - Sebanyak 160 warga RT 09 RW 04 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, menolak direlokasi ke Rusun Marunda.

Mereka beralasan lokasi rusun tersebut jauh dari lokasi awal mereka tinggal.

Seorang warga yang membuka usaha fotokopi, Imam (45), Selasa (23/8/2016), tampak sibuk mendesain spanduk berisi penolakan warga terhadap rencana relokasi.

Imam mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar acara pada Kamis (25/8/2016) dengan mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, aktivis Ratna Sarumpaet, dan musisi Ahmad Dhani untuk mendeklarasikan penolakan.

"Bersama aliansi-aliansi terkait juga. Kami tidak mau digusur seenaknya," kata Imam saat ditemui di kiosnya, Selasa.
Kendati demikian, Imam percaya bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan bertindak bijaksana untuk memperbaiki kehidupan warganya.

Hanya saja, ia menyayangkan bahwa selama ini warga hanya berhadapan dengan lurah setempat dan tidak pernah menemui kata sepakat dengan pejabat yang lebih tinggi.

"Kalau bisa ditunda dulu sampai ada rusun di Jakarta Selatan. Kami sangat mendukung program pemerintah, tapi kalau direlokasinya ke Marunda ya nanti menyusahkan kami," kata dia.

Kekecewaan yang sama disampaikan Siti (26). Wanita yang tengah mengandung anak pertamanya itu mengaku sudah sejak lahir menempati sepetak rumah di Rawajati.

Ia bingung mencari sumber penghasilan jika direlokasi. "Sehari-hari kerja saya usaha jualan jus. Kalau bisa ya pindah yang dekatlah," ujar dia.

Warga lainnya, Isa (43), hanya bisa merasa sedih beberapa hari terakhir mendengar percakapan soal rencana penggusuran.

Isa yang membuka sebuah warteg itu masih menyekolahkan keempat anaknya.

Ia mengatakan, selama hampir 30 tahun menetap di Rawajati, sedianya warga diberikan tempat tinggal dan kehidupan yang layak.

"Anak-anak semua sedih dengarnya. Saya sama mereka maunya ya tetap di sinilah kalau bisa. Enggak usah ada penggusuran," kata Isa.

Pembongkaran kawasan Rawajati rencananya dilakukan pada 1 September mendatang.

Sebanyak 60 keluarga diperkenankan mendaftarkan diri ke kelurahan untuk mendapatkan unit di Rusun Marunda maupun los di Pasar Tebet Timur sebagai tempat usaha yang baru.

Tolak Penggusuran, Ratna Suram Pertanyakan Peruntukan Kalibata City

Tolak Penggusuran, Ratna Suram Pertanyakan Peruntukan Kalibata City

AMIMAZDA.COM - Sejumlah warga Rawajati, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016), menyuarakan penolakan untuk direlokasi ke rusun Marunda, Jakarta Utara.

Dalam deklarasi penolakan itu, warga dan Ratna Sarumpaet, yang getol mengecam kebijakan relokasi warga oleh Pemprov DKI Jakarta, mempertanyakan peruntukan Apartemen Kalibata City yang letaknya bersebelah dengan permukiman mereka.

"Saya dan warga minta DPRD, dihentikan dulu deh dongeng-dongeng rusunawa, dongeng bahwa ini memanusiakan. Ini aja Kalcit (Kalibata City), rusunami, sekarang disewa-sewakan tanpa ada surat-surat," kata Ratna di Jalan Rawajati Barat.

Kalibata City yang disubsidi pemerintah disebut telah menjadi tempat komersial dan dihuni warga berpenghasilan tinggi. Warga mengeluhkan mengapa mereka harus dipindah ke Rusun Marunda yang jauh di Jakarta Utara.

"Kami nggak ditawarin di sini!" sahut warga.

"Artinya kalau pemerintah mau mengajak rakyat teratur, mereka teratur dong, mereka sendiri nggak teratur, ini apa maksudnya sekarang jadi komersial," kata Ratna.
Ratna menyebut rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk relokasi warga hanyalah iming-iming yang diheboh-hebohkan. Ia percaya warga kesulitan hidup di rusun.

"Kalau buat saya ini alat penipuan," kata Ratna.

PDIP Sebut Ahok Pantasnya Jadi Cawagub, Nasdem: Itu Tidak Lazim!

PDIP Sebut Ahok Pantasnya Jadi Cawagub, Nasdem: Itu Tidak Lazim!

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan Basuki T Purnama (Ahok) seharusnya menjadi wakil dari Djarot Saiful Hidayat jika ingin maju bersama PDIP di Pilgub DKI 2017. 


Partai Nasdem sebagai pendukung Ahok menganggap ucapan Andreas tersebut hanya gurauan politik.

"Itu kan kita harus lihat hal itu siapa yang bicara. Misalnya sekjen atau paling tidak orang yang dipercayakan untuk bicarakan itu kita bisa sikapi serius. Pernyataan itu menurut hemat saya tidak terlalu serius. Jadi itu ya sudah jangan dianggap serius, " ujar Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Dia menjelaskan posisi Ahok sebagai calon gubernur tidak bisa diganggu gugat. Dalam analisanya, Taufiqulhadi menyebutkan nama Ahok masih yang paling diinginkan masyarakat Jakarta.

"Itu gurauan politik menurut saya. Kalau dalam pemahaman kita yang sekarang mendapat skor tinggi dalam pemahaman masyarakat juga melalui polling ya Pak Ahok. Jadi Pak Ahok yang harus kita majukan," urainya.

"Itu kan tidak tepat, tidak terlalu patut dalam politik. Itu tidak lazim, melanggar asas kepatutan dalam masyarakat. Misal istri jadi suami, suami jadi istri. Itu kan ditertawakan di masyarakat nanti. Masyarakat berpikir ini pasangan serius atau tidak," sambung anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Andreas Hugo Pareira mengatakan, menurut kalkulator politiknya, Ahok seharusnya jadi wakil gubernur di kontestasi Pigub DKI 2017 mendatang.

"Kalau menurut kalkulator politik, seharusnya Pak Ahok jadi wakil. Kalau dia punya 23 kursi, kita punya 28 kursi, lebih banyak dong," kata Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). 
(wsn/tor/detik/amimazda.com)

Ahok: Kalau Tak Suka Saya Enggak Usah Demo, Cukup Jangan Pilih di Pilgub 2017

Ahok: Kalau Tak Suka Saya Enggak Usah Demo, Cukup Jangan Pilih di Pilgub 2017

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau sekaligus meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Ahok sedikit bercerita tentang kinerjanya memperbaiki rusun tersebut.

Ahok mengatakan, waktu dirinya datang ke Rusun Pesakih di masa-masa rusun baru berdiri, banyak warga yang mengeluhkan jalanan yang berdebu karena belum diaspal. Ahok pun mencari jalan untuk membuat jalanan di rusun tersebut bagus.

"Waktu saya ke sini, banyak yang ngomel, jalan jelek, berdebu. Wah, memang ya jadi pegawai bapak ibu susah, saya ini kuli memang. Duit enggak ada, aku cari. Saya bilang (ke Kepala Dinas PU Bina Marga DKI) itu jalan mesti digaruk, masa dibikin tinggi-tinggi," kata Ahok di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).

Dikatakan Ahok, hasil garukan aspal lama di beberapa jalan di Jakarta, kemudian dimanfaatkan untuk membuat jalan di Rusun Pesakih. Permintaan itu disampaikannya langsung ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DKI Yusmada Faizal.

"Itu tolong dihotmix sisa garukannya. Mulus-mulus saja tuh tahun ini jalannya. Ini Hemat karena tidak ada niat nyolong. Ini buang aspal sudah berapa biayanya, bisa main. Untuk itu kita jadi Hemat. Bapak ibu enggak usah khawatir, kami akan Hemat uang bapak ibu," kata Ahok.

Untuk itu, Ahok pun menegaskan kepada warga apa yang dilakukannya semata untuk warga DKI. Jika warga tidak suka dengan apa yang dikerjakannya, dia meminta agar jangan memilih dirinya kembali di Pilgub DKI mendatang.

"Kalau tidak suka sama saya tidak apa-apa, enggak usah demo, yang penting tidak usah pilih saya lagi di Februari 2017 nanti. Jangan pura-pura sukam Kalau tidak suka, terus pilih saya, nanti bapak ibu menderita lima tahun, karena saya pasti menekan lagi, enggak boleh colong-colong. Saya juga senang kalau ada yang lebih baik dari saya," kata Ahok. 

Ahok pun berpesan kepada penghuni rusun agar bisa menjaga unit dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Karena Pemprov DKI sudah berusaha untuk memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang baik.

"Kami akan bantu, asalkan bapak ibu jangan main sinetron. Saya bisa baca muka orang bohong atau tidak. Saya ilmu Diponegoro punya lah sedikit," kata Ahok. 
(rjo/hri/detik/amimazda.com)

PKS: Fahri Hamzah Tinggal Menghitung Hari di DPR

PKS: Fahri Hamzah Tinggal Menghitung Hari di DPR

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Fahri Hamzah sudah dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun masih keukeuh ingin mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Setelah kemarin anggota PKS yang juga telah dipecat, Gamari Sutrisno, resmi diganti dari DPR, nasib Fahri disebut tinggal menghitung hari.

Tim Kuasa Hukum DPP PKS Zainudin Paru optimis bisa membuat Fahri segera meninggalkan kursi empuk Wakil Ketua DPR.

"Gamari kan dipecat PKS juga berdasarkan keputusan Majelis Tahkim, Fahri juga gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bersalah dan yang memutuskan majelisnya adalah orang yang sama," kata Zainudin saat dihubungi, Kamis (25/8/2016).

Menurutnya persoalan ini sudah clear, Fahri seharusnya bisa legowo meletakkan jabatannya. Dia menambahkan, sudah semestinya Fahri mencontoh sikap Gamari yang dengan rendah hati menerima keputusan partainya.

"Beliau juga pernah mengajukan gugatan, kemudian beliau sadar, kemudian prosesnya berjalan. SK pemerintah sudah turun dari Presiden dan dia (Gamari -red) secara sadar mencabut gugatannya di pengadilan karena sudah ada proses di DPR," kata Zainudin.

Ia menjelaskan, kehadiran Fahri di gedung parlemen tidak jelas sebagai representasi dari mana. Posisi Fahri saat ini seharusnya sudah dijabat oleh kader PKS lainnya, Ledya Hanifa.

"Kalau PKS sudah clear, kita sudah mengajukan dia digantikan. Sudah jelas disampaikan dia sudah diberhentikan sebagai anggota partai dari semua jenjang. Kedua jabatannya sudah digantikan oleh Bu Ledia Hanifa. Kemudian selanjutnya kalau dia diberhentikan oleh partai, sebagaimana UU parpol, sebagaimana UU MD3 dia seharusnya sudah tidak bisa jadi DPR.

Jadi kalau dia duduk di sana atas representasi mana? Partai apa?" paparnya.

"Kita lihat saja, kalau saya sudah menyampaikan kalau Pak Gamari sudah seperti itu berarti Pak Fahri berarti tinggal menghitung hari. Jadi Fahri tinggal menghitung hari di DPR," sambung dia.


(wsn/tor/detik/amimazda.com)

Disebut Psikopat, Ahok: Mungkin Lulung Baca Hasil Tes Kejiwaannya Sendiri

Disebut Psikopat, Ahok: Mungkin Lulung Baca Hasil Tes Kejiwaannya Sendiri

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang biasa dipanggil Haji Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta memiliki gangguan kejiwaan. Ahok pun menanggapi santai tudingan itu.

Ahok mengatakan, jika dia divonis mengalami gangguan kejiwaan, maka tidak akan mungkin dia menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau aku ada gangguan kejiwaan... makanya gua bilang, Haji Lulung! Lu jangan dekat-dekat sama gua, bahaya lu!" kata Ahok di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).

Dalam tudingannya kepada Ahok, Lulung mengaku mendapat keterangan dari dua dokter bahwa tes kejiwaan Ahok menunjukkan hasil psikopat. Ahok kaget dengan pernyataan Lulung itu.

"Itu mah fitnahnya gila benar. Kan gua bilang, gangguan jiwa gua itu masih pas garisnya. Kalau sudah lewat enggak boleh jadi gubernur. Kan keluarnya sehat jasmani dan rohani, lolos, masih pas," kata Ahok.

Ahok menduga, Lulung salah membaca laporan tes kejiwaan.

"Mana gua tahu (dia dapat dugaan dari mana -red). Gua aja baca laporan tes kejiwaan gua lulus kok. Tahu dari mana? Gua curiga jangan-jangan Lulung baca tes kejiwaan dia sendiri. Karena dia benci sama gua, terus kebaca Abraham Lunggana berubah jadi Basuki Tjahaja Purnama," seloroh Ahok.


(wsn/tor/detik/amimazda.com)