Senin, 25 Juli 2016

Maruarar Sirait: Ada yang Ingin Memisahkan PDI-P dengan Ahok

Maruarar Sirait: Ada yang Ingin Memisahkan PDI-P dengan Ahok

AMIMAZDA.COM - Maruarar Sirait: Ada yang Ingin Memisahkan PDI-P dengan Ahok, JAKARTA; Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, hubungan partainya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok sebenarnya sangat baik. Namun, menurut dia, ada pihak-pihak yang ingin memisahkan PDI-P dengan Ahok.

Oleh karena itu, partai berlambang banteng tersebut hingga kini belum memutuskan mendukung Ahok untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Ada orang yang ingin memisahkan PDI-P dan Ahok," kata Maruarar saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Maruarar enggan menyebut siapa pihak yang dimaksud. Yang jelas, lanjut dia, pihak tersebut adalah lawan PDI-P dan Ahok dalam pilgub.

"Suara PDI-P tinggi di DKI. Kalau Ahok didukung PDI-P, tidak ada kontestasi politik lagi. Tentu lawan PDI-P dan lawan Ahok berkepentingan agar ini tidak bersatu," kata dia.

Maruarar mengaku, secara pribadi menginginkan agar partainya mendukung Ahok. Terlepas dari kekurangannya, ia menganggap Ahok sudah menunjukkan kinerja maksimal selama menjabat Gubernur DKI.

Dia meyakini, pada akhirnya akan ada titik temu dimana PDI-P akan memutuskan untuk mendukung Ahok untuk kembali memimpin DKI Jakarta.

Survei Membuktikan, Elektabilitas Jokowi Terus Naik, Prabowo Turun

Survei Membuktikan, Elektabilitas Jokowi Terus Naik, Prabowo Turun

AMIMAZDA.COM - Survei Membuktikan, Elektabilitas Jokowi Terus Naik, Prabowo Turun, Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya yang menyatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo meningkat mencapai 32,4 persen per Juni 2016. Angka ini naik dari sebelumnya 31,1 persen pada Maret lalu. Selanjutnya, menyusul di peringkat kedua Prabowo Subianto dengan elektabilitas 9,4 persen, turun dari sebelumnya 12,8 persen.

"Nama-nama lain di bawah tiga persen," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas, sesi paparan survei bertajuk 'Kinerja Pemerintah Dua tahun Pilpres' di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Ahad, 24 Juli 2016.

Sirojudin berujar tren dukungan untuk Jokowi terus meningkat dalam kurun waktu setahun belakangan. "Sebaliknya Prabowo menurun," ucapnya.

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi yang dinilai semakin membaik dan produktif hingga pertengahun tahun ini. "Pada kelompok yang tidak puas kinerja Jokowi, dukungan terhadap Prabowo lebih tinggi dibanding kepada Jokowi," kata Sirojudin.

Terdapat dua bidang yang dinilai paling menunjukan perkembangan dan memuaskan yaitu pembangunan infrastruktur sebesar 71 persen dan pelayanan kesehatan yang terjangkau sebesar 61 persen. "Bidang lain kepuasannya di bawah 50 persen," ujar dia.

Meski demikian, Sirojudin menuturkan lebih banyak masyarakat yang menyatakan kinerja pemerintah Jokowi tidak menunjukan perubahan signifikan dalam program pemerataan kesejahteraan dan memberantas korupsi.

Survei ini digelar SRMC pada 22-28 Juni 2016 mencakup 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka terhadap 1.027 responden yang memiliki hak pilih. Sementara itu, margin of error rata-rata survei ini adalah 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut ini adalah elektabilitas 10 besar tokoh menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menurut survei SMRC:

1. Joko Widodo (32,4 persen)
2. Prabowo Subianto (9,4 persen)
3. Susilo Bambang Yudhoyono (2,6 persen)
4. Hary Tanoesudibjo (1,9 persen)
5. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (1,4 persen)
6. Tri Rismaharini ( 0,6 persen)
7. Megawati Soekarnoputri (0,5 persen)
8. Ridwan Kamil (0,4 persen)
9. Surya Paloh (0,3 persen)
10. Maemun Zubair ( 0,3 persen)
11. Lainnya (1,9 persen)

GHOIDA RAHMAH/TEMPO/AMIMAZDA.COM

Jokowi Ke Relawan: Jika ada Pejabat yang Tak Becus Kerja, Laporkan Ke Saya!

Jokowi Minta Relawannya Laporkan Pejabat yang Tak Becus Kerja!

AMIMAZDA.COM - Jokowi Minta Relawannya Laporkan Pejabat yang Tak Becus Kerja! JAKARTA; Presiden Joko Widodo meminta para relawannya melaporkan jika ada pejabat pemerintahan yang tidak beres dalam bekerja. Jokowi berjanji akan segera mengevaluasi pejabat tersebut.

"Kalau ada yang belum betul, bisikkan ke saya. Di instansi, di kementerian yang belum betul, di direktorat jenderal mana, bisikin ke saya," kata Presiden Jokowi dalam acara Silaturahim Nasional pendukung Jokowi di Wisma Serbaguna, Jakarta, Minggu (24/7/2016) malam.

Jokowi mengatakan, dengan bantuan relawannya yang berjumlah cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah, maka dia akan lebih mudah mendapatkan informasi pejabat yang tidak beres dalam bekerja.

"Kalau ada (pejabat) di daerah (yang tidak beres) juga bisiki ke saya," tambah Jokowi.

Jokowi menyinggung soal proyek-proyek yang bertahun-tahun mangkrak pengerjaannya. Ia meyakini hal tersebut bisa terjadi karena birokrasi yang tidak beres.

Jokowi tak ingin hal serupa terjadi di pemerintahannya.

"Kita tak mau lagi ada jalan tol yang sudah 20 tahun berhenti. Pasti di situ ada masalah dan pasti masalahnya di birokrasi kita," ucap Jokowi
Minggu, 24 Juli 2016

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Terus Meningkat

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Terus Meningkat

AMIMAZDA.COM - Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Terus Meningkat, JAKARTA; Mayoritas masyarakat makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan. Hal tersebut tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015. Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen.
"Tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat, terus menanjak. Dari 41 persen ke 67 persen. Masyarakat memperesepsi kinerja Jokowi dengan kabinetnya sangat memuaskan," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas.

Masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ini pun berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Jika pilpres digelar saat waktu survei, maka responden yang memilih Jokowi 32,4 persen. Pesaing terberat Jokowi, Prabowo Subianto, hanya dipilih oleh 9,4 responden.

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menilai, banyak anggota masyarakat yang tidak puas dengan hal-hal yang terkait kesejahteraan sosial karena Jokowi memang tak mengambil jalan pintas dalam membangun pemerintahannya. Ia mencontohkan kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM dan mengalihkannya ke infrastruktur.

"Hal ini terkonfirmasi dari bagaimana kepuasan publik terhadap infrastruktur itu sangat tinggi. Memang itu pilihan yang dilakukan Jokowi. Membangun infrastruktur tidak instan," kata dia.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, pada awal masa pemerintahan Jokowi belum bisa mengonsolidasikan kekuatan politik di sekitarnya.
Akibatnya, dalam menyusun kabinet, memilih Kapolri, hingga mengambil kebijakan strategis, Jokowi terjebak dengan kepentingan parpol pendukungnya dan publik tidak puas dengan itu.

"Akibatnya, baru 3 bulan pemerintahan berjalan, masa bulan madunya sudah berakhir," kata Burhan.

Namun setelah PPP, Golkar, dan PAN masuk ke pemerintahan, Jokowi lebih bisa mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Jokowi bisa mengambil pilihan dengan bebas. Hal ini terlihat dari penolakan Jokowi terhadap revisi UU KPK dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri.
"Jokowi punya bargaining position yang kuat untuk mengatakan tidak kepada partai pendukungnya," ucap Burhan.

Survei SMRC ini dilakukan pada 22-28 Juni 2016. Jumlah responden adalah 1.220 dipilih secara random. Margin of error adalah 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen

Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak!

Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak!

AMIMAZDA.COM - Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak, JAKARTA; Presiden Joko Widodo bakal menang telak jika pemilihan presiden digelar saat ini. Prediksi itu tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 32,4 persen responden mengaku akan memilih Jokowi sebagai Presiden. Pesaing Jokowi pada pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto hanya dipilih oleh 9,4 responden.

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mendapat angka 2,6 persen, disusul Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (1,9 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (1,4 persen) persen.

Sementara tokoh lainnya tak ada yang memperoleh angka diatas 1 persen. Saat responden diberi sejumlah nama pilihan, hasilnya tetap sama.
Elektabilitas Jokowi kini mencapai 44 persen. Disusul Prabowo Subianto (15,3 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (5,3 persen) dan Hary Tanoesoedibjo (3,9 persen)

Lalu, Basuki Tjahaja Purnama (3,2 persen) dan Ridwan Kamil (2,1 persen). Nama lain mendapatkan suara di bawah dua persen.

Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, elektabilitas Jokowi yang tinggi tak terlepas dari kepuasan masyarakat terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Per Juni 2016, Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

Angka ini terus naik sejak Juni tahun lalu, dimana masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen. "Makin tinggi tingkat kepuasan publik, makin tinggi eletbilitas Jokowi," kata Sirojudin.

Sirojudin menjabarkan, dari 67 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi, 57 persennya menyatakan akan memilih Jokowi. Sementara dari 30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, hanya 16 persennya yang memilih mantan wali kota Solo itu.

Sementara 30 persen lainnya memilih Prabowo. "Kalau trennya positif sampai 2019, kita memprediksi Jokowi sulit dikalahkan," tambah Sirojudin.
Politisi PDI-P Maruarar Sirait mengaku senang dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai memilih calon berdasarkan kinerjanya.

"Kalau kinerja jadi ukuran, bangsa ini akan mempunyai jadi harapan jadi bangsa yang maju. Saya harap ini yang didorong. Bukan primordial, apa agama suku etnisnya, tapi bagaimana integritas dan kinerjanya," ucap dia.

Survei SMRC ini berlangsung pada 22-28 Juni 2016. Jumlah responden adalah 1220 dipilih dengan metode random. Margin adalah 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sabtu, 23 Juli 2016

Ketua Pengurus (JIC): Pak Ahok Ini Bagus Kerjanya, Jalanan Bersih, Kali Bersih

Ketua Pengurus (JIC): Pak Ahok Ini Bagus Kerjanya, Jalanan Bersih, Kali Bersih

AMIMAZDA.COM - Ketua Pengurus (JIC): Pak Ahok Ini Bagus Kerjanya, Jalanan Bersih, Kali Bersih, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadiri halalbihalal Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur. Dia dimintai para ulama untuk menyumbang pembangunan masjid.

Acara itu diadakan di kediaman Ketua Pengurus Jakarta Islamic Center (JIC) KH Ahmad Sodri di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ahok yang datang mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam bercorak biru langsung bersalaman dengan para ulama yang hadir.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian duduk di barisan paling depan bersama para ulama lainnya.

Begitu datang, tanpa basa-basi Sodri langsung menodong Ahok dengan sejumlah pertanyaan. Termasuk soal jumlah sumbangan yang akan diberikannya untuk pembangunan Masjid Sodri Asshidqi tak jauh dari kediamannya.

"Saya sedang bangun masjid. 4.000 meter persegi, sekarang sudah dicor. Saya lagi mau pasang lantai granit 700 meter persegi. Kiai yang lain udah pada nyumbang, tinggal gubernur belum," ujar Sodri di lokasi, Sabtu (23/7/2016).

Pernyataan itu menimbulkan gelak tawa dari pada undangan yang hadir. Ahok pun tampak tertawa saja sambil membenarkan posisi kaca mata yang dikenakan.

"Pak Ahok ini bagus kerjanya. Jalanan bersih, kali bersih. Bisa bangun masjid di Balai Kota. Giliran sembahyang dia ninggalin saya. Dia bilang, 'udah lu salat, gua kan belum dapet hidayah," kata Sodri.

Mendengar permintaan itu, Ahok tak kehabisan akal dalam menjawab segala candaan yang dilontarkan Sodri. Ahok kemudian ingat cerita ayahanda soal pembangunan masjid.

Suami Veronica Tan itu tidak pernah lupa nasihat ayahanda ketika ada orang datang meminta sumbangan pembangunan masjid atau tempat ibadah lainnya. Ayahanda saat itu diminta cepat untuk menyumbang.

"Kirim batu sama pasir dulu. Kenapa, kalau masjid itu diperluas, direhab tetep barang kamu enggak hilang. Kalau terakhir, cat seng kalau diperluas hilang," cerita Ahok.

Dia mengerti betul, dalam ajaran Islam, diyakini pahala akan terus mengalir selama bantuan terhadap masjid itu masih digunakan.

"Aku lagi pikir nih, granit dipindahin dicongkel enggak nih. Kalau enggak, saya sumbang setengah juga berani. Ini itungan dagang aja," kelakar Ahok.

Pria 3 anak ini sebenarnya paling tidak mau datang ke acara masjid atau pesantren semacam ini. Posisinya sebagai gubernur membuat isu pencitraan sangat mudah berembus.

"Kalau sumbang kiai Sodri enggak bisa. Mobil lu lebih banyak dari gua. Tapi, urusan masjid, urusan pahala beda bos," ujar Ahok.

Jokowi: Berantas Jaksa Penghambat Penegakan Hukum dan Keadilan

Jokowi: Berantas Jaksa Penghambat Penegakan Hukum dan Keadilan

AMIMAZDA.COM - Jokowi: Berantas Jaksa Penghambat Penegakan Hukum dan Keadilan, JAKARTA; Prisiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 dalam akun jejaring sosial Facebook.

Ia mengingatkan bila jaksa sebagai satu pilar penegak hukum yang utama.

"Kejaksaan perlu meraih kepercayaan publik dengan memperbanyak jaksa yang jujur dan profesional," kata Jokowi dalam akun facebooknya @Jokowi, Jumat (22/7/2016).

Dikatakan dia, sifat jujur dan profesional merupakan sosok jaksa yang diidamkan seluruh lapisan masyarakat.

"Teruskan perubahan, berantas jaksa yang menghambat terwujudnya penegakan hukum dan keadilan," katanya.

Dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 di lapangan utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung.

Kata dia, masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.

"Nama kita selalu tercoreng akibat ulah kita sendiri dalam penanganan perkara. Butuh energi lama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, tahun ini, puluhan jaksa dikenakan sanksi ringan hingga berat akibat sejumlah pelanggaran.

Para jaksa diminta menahan diri untuk tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum.

"Bukannya dengan menyiasati aturan hukum, menghindari diri agar tidak tertangkap tangan dan melakukan strategi lainnnya yang tidak perlu dilakukan," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa para jaksa yang melanggar kode etik dan profesi serta melanggar hukum akan ditindak tegas.

Hal ini perlu diterapkan guna memulihkan citra Kejaksaan Agung di mata masyarakat.

"Kami tidak akan toleransi terhadap pelanggaran hukum mereka karena akan mencoreng nama dan martabat Korps Adhyaksa," katanya.

Saut: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal Rekaman "ORDER" Pasal

Saut Situmorang: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal "ORDER" Pasal

AMIMAZDA.COM - Saut Situmorang: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal Rekaman "ORDER" Pasal, JAKARTA; Penuntut umum pada KPK memutar rekaman sadapan telepon antara Prasetio Edi Marsudi dan M Taufik dalam sidang lanjutan perkara suap di balik pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta. Dalam rekaman itu, Prasetio dan Taufik bicara soal 'order' pasal dalam raperda tersebut.

Bahkan nama bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan turut masuk dalam rekaman. Namun suara Aguan saat itu masuk dalam rekaman mengenai pembahasan harga NJOP tanah reklamasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa penyidik KPK profesional. Saut menyebut bahwa penyidik KPK tahu apa yang harus ditindaklanjuti terhadap fakta persidangan tersebut.

"Penyidik KPK itu profesional," kata Saut saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).

"Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan berikutnya (terkait dengan rekaman yang diputar di sidang Ariesman)," sambung Saut menegaskan.

Namun Saut tak merinci apa yang akan dilakukan KPK tersebut. Apakah nantinya bakal ada penyelidikan baru terkait hal tersebut atau tidak, KPK belum memastikannya.

Dalam persidangan dengan terdakwa eks Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, Rabu (20/7) terungkap adanya percakapan antara Prasetio Edi dan M Taufik yang membicarakan tentang order pasal. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK memutar rekaman sadapan telepon antara Prasetio dan Taufik.

Berikut isi rekaman sadapan telepon antara Prasetyo dan Taufik:

P: Oh ya ya ya. Terus apa lagi?
T: Pasal yang per diorder udah beres semua. Tinggal pasal sanksi aja udah.
P: Iya iya iya kenapa lagi?
T: Besok kelar
P: Apa lagi bro?
T: Besok udah
P: Oh gitu ya
T: Hmmm
P: He eh
T: Apa ada perintah lagi?
P: Ya nanti, beresin
T: Ya lu kirimlah anjing!
P: Leh.. om!

Jaksa kemudian mengkonfirmasi ke Prasetyo dan Taufik soal order pasal yang terdengar dalam rekaman sadapan tersebut. Namun, Prasetyo dan Taufik sama-sama mengelak.

"Saya ini kan orangnya suka bercanda, jadi ya itu terbawa. Tidak ada itu order-order pasal," kata Prasetyo.

Senada dengan Prasetyo, Taufik pun membantah adanya order pasal dalam raperda reklamasi. Dia berkilah, ada keputusan fraksi yang menolak beberapa pasal usulan Pemprov DKI.

"Yang ada itu keputusan fraksi yang keberatan dengan draft yang diajukan Pemprov, kalau order tidak ada lah," ungkap Taufik.

Dalam dakwaan Ariesman Widjaja, terungkap adanya satu pasal dalam raperda yang menjadi akar masalah alotnya pembahasan. Pasal itu adalah pasal yang mengatur tentang kewajiban kontribusi tambahan yang dibebankan kepada perusahaan pengembang yang mendapatkan izin reklamasi.

Adapun pasal yang menjadi ujung pangkal permasalahan adalah Pasal 116. Pasal 116 ayat (6) dalam Raperda RTRKSP ini mengatur tentang sistem pengenaan kewajiban. Pengenaan kewajiban ini dijelaskan dalam pasal (5), yang meliputi:
1. Kewajiban
2. Kontribusi
3. Tambahan kontribusi

Sementara di Pasal 116 ayat (11) dijelaskan bahwa tambahan kontribusi seperti yang dimaksud dalam ayat (10) dihitung sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual di tahun tambahan kontribusi dikenakan. 
(dhn/rvk)

Berkelit, Prasetio Sebut Obrolan 'Order' Pasal dengan M Taufik Hanya Candaan

Berkelit, Prasetio Sebut Obrolan 'Order' Pasal dengan M Taufik Hanya Candaan

AMIMAZDA.COM - Berkelit, Prasetio Sebut Obrolan 'Order' Pasal dengan M Taufik Hanya Candaan, JAKARTA; Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut obrolannya soal 'order' pasal dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, hanya candaan. Obrolan dalam sambungan telepon ini disadap KPK dan diputar dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Bercandaan saja. Serius-serius kalau ngobrol kan itu di telepon yang bukan untuk konsumsi publik," ujar Prasetio dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Jumat (22/7/2016).


Sadapan telepon tersebut diputar dalam persidangan hari Rabu (20/7). Saat itu, Prasetio dihadirkan sebagai saksi perkara suap yang membelit M Sanusi.

"Itu cuma candaan di telepon, kecuali saya bicara di tempat umum dan terbuka. Ini kan didengar dari sadapan pemeriksaan saya," jelas Prasetio.

Berikut isi rekaman sadapan telepon antara Prasetio (P) dan Taufik (T) tersebut:

P: Oh ya ya ya. Terus apa lagi?
T: Pasal yang per diorder udah beres semua. Tinggal pasal sanksi aja udah.
P: Iya iya iya kenapa lagi?
T: Besok kelar
P: Apa lagi bro?
T: Besok udah
P: Oh gitu ya
T: Hmmm
P: He eh
T: Apa ada perintah lagi?
P: Ya nanti, beresin
T: Ya lu kirimlah anjing!
P: Leh.. om!

Jaksa kemudian mengkonfirmasi ke Prasetio dan Taufik soal order pasal yang terdengar dalam rekaman sadapan tersebut. Namun, Prasetio dan Taufik sama-sama mengelak.

"Saya ini kan orangnya suka bercanda, jadi ya itu terbawa. Tidak ada itu order-order pasal," kata Prasetio.

Senada dengan Prasetio, Taufik juga membantah adanya order pasal dalam raperda reklamasi. Dia berkilah, ada keputusan fraksi yang menolak beberapa pasal usulan Pemprov DKI.

"Yang ada itu keputusan fraksi yang keberatan dengan draft yang diajukan Pemprov, kalau order tidak ada lah," ujar Taufik.


(rni/fdn/detik/amimazda.com)

Yusril: Suka Nggak Suka, Saya Penantang Ahok dengan Elektabilitas Tertinggi

Yusril: Suka Nggak Suka, Saya Penantang Ahok dengan Elektabilitas Tertinggi

AMIMAZDA.COM - Yusril: Suka Nggak Suka, Saya Penantang Ahok dengan Elektabilitas Tertinggi, Jakarta: Yusril Ihza Mahendra menjadi bakal calon gubernur terkuat menghadapi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Yusril pun kian percaya diri menghadapi Pilgub DKI.

"Semua lembaga survei hasilnya seperti itu, hanya jarak perdebatan dengan Ahok berbeda-beda. Saya pegang ini hasil survei yang ke-11, hasilnya selalu sama. Jadi suka nggak suka dengan saya, tetap posisi saya kedua," ucap Yusil kepada wartawan, Jumat (22/7/2016).

Dalam survei itu, elektabilitas Yusril 17,7 persen, sementara Ahok yang berada satu tingkat di atasnya mengantongi 54,8 persen. Yusril menyebut dengan hasil itu maka parpol tentu bisa mempertimbangkan dirinya untuk kalahkan Ahok.

"Sampai hari ini saya belum didukung partai mana pun dan kalau sekiranya secara resmi partai atau gabungan partai di DPRD DKI sudah mencukupi jumlah untuk mengajukan pasangan calon, maka akan terjadi lonjakan drastis untuk menghadapi petahana," papar Yusril.

"Lazimnya parpol dalam menentukan pilihan, kisarannya hanya apakah visi misinya sejalan, dan kedua programnya sejalan dengan mereka, dan ketiga elektabilitasnya paling tinggi untuk bisa kalahkan petahana," imbuh ahli hukum tata negara itu.

Yusril membandingkan dengan fenomena Jokowi saat Pilgub DKI 2012 melawan Fauzi Bowo (Foke) yang saat itu petahana. Elektabilitas Foke 70 persen dan Jokowi dimulai dari 6 persen, tapi akhirnya Foke tumbang.

"Sekarang perbedaan saya (dengan Ahok) nggak terlalu jauh," kata Yusril.

"Dari segi partai memang ada skala prioritas yaitu kader, bisa juga bukan kader tapi yang penting dia punya kemampuan kalahkan petahana. Saya tidak terlalu pesimis, waktu masih panjang," imbuhnya.

Berikut hasil survei SMRC yang dirilis pada Kamis (21/7) kemarin:
1. Basuki Tjahaja Purnama: 53,4%2. Yusril Ihza Mahendra: 10,4%3. Tri Rismaharini: 5,7%4. Sandiaga Uno: 5,3%5. Yusuf Mansyur: 4,6%6. Adhyaksa Dault: 2,6%7. Abraham Lunggana: 1,8%8. Rieke Diah Pitaloka: 1,5%9. Sjafrie Sjamsoeddin: 1,3%10. Djarot Saiful Hidayat: 0,8%11. Nachrowi Ramli: 0,8%12. Anis Matta: 0,7%13. Abdullah Azwar Anas: 0,6%14. Muhammad Idrus: 0,3%15. Boy Sadikin: 0,2%16. Triwisaksana: 0,2%17. Suyoto: 0,2%18. Biem Benjamin: 0,1%19. Prasetyo Edi Marsudi: 0,1%20. Mischa Hasnaeni Moein: 0,0%21. Heru Budi Hartono: 0,0%22. Ferial Sofyan: 0,0%Lainnya: 0,3%Tidak tahu/rahasia: 9,4% 
(bal/van/detik/amimazda.com)
Jumat, 22 Juli 2016

AHOK Akan Potong TKD Jika ada PNS DKI Yang Ketahuan Bermain Game Saat Jam Kerja!

AHOK Akan Potong TKD Jika ada PNS DKI Yang Ketahuan Bermain Game Saat Jam Kerja!

AMIMAZDA.COM - AHOK Akan Potong TKD Jika ada PNS DKI Yang Ketahuan Bermain Game Saat Jam Kerja!, JAKARTA; Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) para pegawai negeri sipil (PNS) yang ketahuan bermain game saat jam kerja.

"PNS DKI yang ketahuan bermain game saat jam kerja pasti akan dipotong TKD-nya. Sebetulnya yang susah itu adalah kalau PNS tidak ketahuan main game," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, besaran TKD yang diberikan kepada masing-masing PNS di lingkungan Pemprov DKI mengacu pada key performance indicator (KPI).

"Pemberian TKD para PNS itu kan berpatokan pada KPI. Jadi, bukan hanya karena bermain game saja. Tapi memang, kalau ketahuan bermain game, ya sudah pasti TKD-nya dipotong," ujar Ahok.

Ahok menuturkan permainan apapun tidak boleh dimainkan oleh seluruh pegawai selama jam kerja. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui pengawasannya memang cukup sulit untuk dilakukan.

"Saat jam kerja adalah waktunya untuk bekerja. Jadi, tidak boleh ada pegawai yang bermain game, apapun jenis game itu. Makanya, saya minta setiap atasan mengawasi bawahannya masing-masing," kata Ahok.

Meskipun demikian, dia mengakui areal kompleks Balai Kota memang tidak tertutup untuk permainan. Seluruh PNS juga memiliki waktu untuk beristirahat setiap hari selama bekerja.

"Bagaimanapun, Balai Kota ini terbuka. Semua pegawai juga punya waktu istirahat selama bekerja. Saya yakin para PNS pasti bisa memprioritaskan pekerjaannya masing-masing," ucap Ahok.

Jaksa: Keterangan Taufik soal Kontribusi Tambahan Tak Masuk Akal

Jaksa: Keterangan Taufik soal Kontribusi Tambahan Tak Masuk Akal

AMIMAZDA.COM - Jaksa: Keterangan Taufik soal Kontribusi Tambahan Tak Masuk Akal, JAKARTA; Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pengembang, diambil dari kontribusi sebesar 5 persen.

Keterangan Taufik yang disampaikan saat menjadi saksi dalam persidangan bagi terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja tersebut dianggap tak masuk akal oleh jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak masuk akal, eksekutif dari awal sampai akhir maunya 15 persen. Dia (Taufik) dan M Sanusi yang meminta 15 persen itu diambil dari 5 persen. Jadi, itu terbantahkan, tidak masuk akal kalau disebut itu usulan eksekutif," ujar jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Awalnya, Taufik membantah adanya perubahan pasal penjelasan mengenai tambahan kontribusi 15 persen dalam draf Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). 

Setelah draf kedua dihasilkan pada 22 Februari 2016, eksekutif dan legislatif sepakat bahwa tambahan kontribusi 15 persen diatur dalam peraturan gubernur.

Namun, belakangan Taufik dan Sanusi berupaya memasukkan pasal penjelasan dalam draf untuk mengatur besaran nilai kontribusi tambahan.

Taufik dan Sanusi mengubah rumusan penjelasan Pasal 110 ayat 5 yang semula "cukup jelas" menjadi "tambahan konstribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengonversi dari kontribusi (yang 5 persen), yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan pengembang".

Dengan nada tinggi, Taufik menjelaskan kepada jaksa bahwa draf tersebut dibuat oleh pihak eksekutif. "Begini, ini nih bukan hasil rapat lho. Ini yang buat eksekutif, bukan kami. Tuti (Kepala Bappeda) yang buat itu dan menyerahkannya ke kami. Jadi, bukan kami yang buat itu," kata Taufik.

Jaksa kemudian memutarkan rekaman pembicaraan antara Taufik dan adiknya M Sanusi yang juga anggota Balegda DPRD DKI Jakarta.

Dalam pembicaraan pada 4 Maret 2016 tersebut, Sanusi menyampaikan bahwa Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan khawatir jika tambahan kontribusi diatur dalam Pergub, Gubernur DKI akan menetapkan besaran nilai yang tinggi.

Berikut percakapan Sanusi kepada M Taufik:

"Kemarin kan ke Mangga Dua, jadi rupanya Mangga Dua itu dengan tambahan pasti akan kena juga, takutnya Gubernur agak melintir. Kemarin sama Podo sama Ariesman juga, dia bilang gini, Gue beli 25 lagi, dia mau kasih 25, tapi di tambahannya juga dimasukin yang konversi itu. Tapi tetap di penjelasannya itu diatur di Pergub, tapi dimasukin dikonversi dari 5 persen itu."

Meski telah dibuktikan melalui rekaman, Taufik tetap berkelit dengan mengatakan bahwa usulan tersebut sudah ada sebelum 22 Februari 2016. Taufik mengatakan, setiap anggota Balegda berhak menyampaikan usulan, termasuk Sanusi.


Ia mengakui bahwa Sanusi pernah meminta agar pengaturan tambahan kontribusi dicantumkan di pasal penjelasan.

Dalam beberapa persidangan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, selama pembahasan menganai Raperda mengenai tata ruang di pulau reklamasi, pihak eksekutif tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan adanya tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang diwajibkan kepada pengembang.

Bahkan, usulan Taufik dan Sanusi mengenai tambahan kontribusi dikonversi dari kontribusi 5 persen secara tegas ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).