Dituntut 7 Tahun, Alex Usman: Saya Tidak Pernah Usulkan UPS Tahun 2014

shares |

AMIMAZDA.COM - Dituntut 7 Tahun, Alex Usman: Saya Tidak Pernah Usulkan UPS Tahun 2014, Mantan Kasi Prasarana dan Sarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman, kecewa dengan tuntutan 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta terkait perkara korupsi uninterruptible power supply (UPS). Alex mengklaim dirinya tidak pernah mengusulkan pengadaan dengan anggaran tahun 2014 tersebut.

Dituntut 7 Tahun, Alex Usman: Saya Tidak Pernah Usulkan UPS Tahun 2014


"Bukan saya yang mengusulkan, karena saya merencanakan ini untuk (anggaran) tahun 2015, saya juga kaget kenapa muncul di anggaran 2014," ujar Alex kepada wartawan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).

Selain itu Alex juga keberatan dengan tuntutan Jaksa pada Kejari Jakbar yang menuntutnya dengan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab Alex merasa tidak pernah menikmati duit yang diduga terkait dengan korupsi pengadaan UPS. 

"Saya kaget kenapa muncul pasal 2 karena sebagai PPK cuma kewenangan saya yang disoalkan di sini. Kalau soal wewenang saya sebagai PPK seharusnya Pasal 3, gitu, karena saya juga belajar hukum," kata dia.

Alex mengakui mengusulkan anggaran pengadaan untuk tahun 2015 sebab pengadaan UPS tak mungkin lagi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2014. 

"Saya juga tidak tahu (kenapa masuk anggaran 2014) karena saya mengusulkan untuk tahun 2015. Dalam waktu yang sangat pendek, jadi tidak mungkin 2014," kata Alex.

"Dalam persidangan kan tidak terbukti kalau saya mengusulkan untuk tahun 2014 karena saya sebagai kepala perencanaan itu bertugas untuk membuat x-1, istilah kita dalam perencanaan, jadi saya mengikuti aturan melakukan kewenangan saya sebagai PPK," sambungnya. 

Karena itu Alex membantah pertemuannya dengan anggota DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan untuk meloloskan usulan anggaran UPS. Menurutnya pertemuan dengan Fahmi hanya sekadar pertemanan. 

"Saya bertemu Fahmi itu biasa, karena saya berteman dengan Fahmi sejak tahun 90-an. Lalu saya dengar dia masuk lagi jadi anggota tahun 2015. Soal adanya pembicaraan ini saya tidak tahu, karena kan dari fakta fakta persidangan yang menyebut ada seperti itu (pembicaraan mengenai (fee) saudara Fahmi," imbuhnya. 

Dia juga membantah telah memberikan uang fee kepada anggota DPRD DKI atas berhasil masuknya anggaran UPS sebagaimana yang diyakini Jaksa dalam surat tuntutannya. 

"Wah, itu bukan..dari mana saya punya uang? dan bagaimana mungkin?," kata dia kaget.

Jaksa menegaskan korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.

Pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. 
Loading...

Related Posts