Megawati Perintahkan PDIP DKI Lawan Calon Independen di Pilgub Jakarta

shares |

AMIMAZDA.COM - Megawati Perintahkan PDIP DKI Lawan Calon Independen di Pilgub Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan elite PDIP di kediamannya, Senin (7/3) malam kemarin. Hasil pertemuannya, Megawati memerintahkan PDIP DKI memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi di saat jelang Pilgub DKI 2017.

Megawati Perintahkan PDIP DKI Lawan Calon Independen di Pilgub Jakarta


"Kita diperintahkan memperkuat konsolidasi. Kita kan bisa maju sendiri (ke Pilgub DKI), waktu kita enggak terburu-buru," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetio Edi Marsudi di Ruang Pers Balai Kota-DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Penguatan konsolidasi PDIP di DKI ini ditekankan Megawati usai PDIP menggelar Rapat Koordinasi Bidang Internal di Kantor DPP PDIP pada waktu sebelumnya. Poin kedua, Megawati ingin PDIP melawan deparpolisasi, yakni usaha menjauhkan politik pemerintahan dari fungsi partai politik.

"Soal deparpolisasi. Secara tata negara, deparpolisasi adalah pelemahan. PDIP melawan deparpolisasi," kata Prasetio.

Prasetio menyatakan, deparpolisasi berakibat merugikan partai politik. Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, namun semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi. 

Apa bentuk konkret dari deparpolisasi dalam konteks Pilgub DKI? Prasetio menjelaskan, pencalonan gubernur lewat jalur independen adalah bentuk deparpolisasi. 

"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan Undang-undangnya," kata Prasetio.

Saat ini, bakal calon independen untuk Pilgub DKI 2017 adalah Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Prasetio menilai, jalur independen merupakan perwujudan paham liberal. Padahal untuk konteks Indonesia, peran parpol juga sebagai wadah pertanggung jawaban kepala daerah yang diusung.

"Kalau dia (kepala daerah) bekerja jelek, maka partainya yang kena, bukan perseorangannya. (Bila diusung independen) Masak kita menyalahkan masyarakat? Kan tidak," ujar Prasetio.

Terlebih, kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif perlu ada. Legislatif adalah DPRD DKI, yang diisi partai-partai politik. Ketiadaan usungan dari parpol berpotensi membuka konflik tak berujung antara legislatif dan eksekutif.

"Lima tahun ke depan bisa bekerjasama enggak? Pemerintahan daerah itu ada eksekutif dan legislatif," kata Prasetio.(detik)

Loading...

Related Posts