Munas Tak Jelas, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak 2017

shares |

AMIMAZDA.COM - Munas Tak Jelas, Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada Serentak 2017, Setelah kemenangan di MA, Ketum Golkar Aburizal Bakrie tak lagi bicara soal rencana menggelar munas. Tim sukses caketum Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, mengingatkan pentingnya munas untuk mengakhiri perpecahan Golkar.



"Rapat pleno yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu kemarin mendadak batal digelar. Penundaan itu jelas menimbulkan banyak spekulasi. Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016," kata Bambang Soesatyo dalam siaran pers, Minggu (6/3/2016).

Namun demikian, tim pemenangan Ade Komarudin sepakat untuk menyerahkan keputusan akhir soal munas sepenuhnya pada kebijakan Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Karena kami yakin ARB paham mana yang terbaik bagi masa depan partai Golkar," katanya. 

"Posisi kami ikut saja, apakah munas mau digelar bulan April, Juli atau Oktober tahun ini. Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader Partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," lanjutnya.

Ade Komarudin cs juga setuju adanya desakan agar pemerintah segera mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali dan penyelenggara munas adalah kepengurusan hasil Munas Bali. Namun harus dicarikan solusi manakala pemerintah tetap berkukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan baru dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau sebagai penyelenggara Munas Islah atau Munas Rekonsilasi sebagai jalan emas untuk mengakhiri dualisme di tubuh Partai Golkar.

"Sebab jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlarut-larut — di mana kepengurusan hasil Munas Ancol telah dibatalkan dan kepengurusan hasil Munas Bali tetap diambangkan  kendati telah dimenangkan secara hukum (inkrah) seperti halnya kasus PPP — maka dikhawatirkan akan muncul lagi munas tandingan kedua dengan modus penyelamatan partai. Dan ujung-ujungnya mudah ditebak. Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endors dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhirnya kemelut Partai Golkar," pungkasnya.
Loading...

Related Posts