SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu...

shares |

AMIMAZDA.COM - SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu... Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. 

SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu...

Presiden RI ke-6 itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut.  (Baca : Blusukan bareng SBY, Ibas optimis Demokrat kembali berkuasa 2019)

"Andai kata seperti pemerintahan saya dulu, 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Sabtu (12/3/2016). 

SBY melihat masalah saat ini ada pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang kerap mengambil keputusan tidak sesuai dengan azas hukum yang ada. 

Padahal, kata dia, masalah dualisme kepengurusan ini harusnya bisa diselesaikan dengan cukup simpel, yakni mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. 

Jika ada sengketa di parpol, maka Menkumham cukup merujuk pada Undang-undang tentang Partai Politik. Sementara, jika sengketa itu berlanjut ke ranah hukum, Menkumham cukup mengambil sikap berdasarkan putusan hukum yang sudah dikeluarkan pengadilan. 

"Tapi saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tidak benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah," ujarnya. 

SBY mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada aturan yang jelas, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain. (Baca: Ibas Sangat Yakin Demokrat Berjaya Lagi di 2019)

SBY mengaku ikut bicara mengenai konflik Golkar dan PPP ini karena tidak mau permasalahan berlarut-larut. Sebagai mantan presiden dan ketua umum parpol, SBY merasa bertanggung jawab untuk mendorong pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan masalah yang ada. 

"Kalau saya egois saya memimpin Partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab," ujar Jenderal Purnawirawan TNI ini. 

"Saya punya keyakinan pemimpin kita, presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, pemerintah jadi fasilitator," tambah SBY.

(Ihsanuddin/kompas.com)
Loading...

Related Posts