7 Jam Ngobok-obok Gedung DPRD DKI, KPK Bawa Oleh-oleh Dua Dus Dokumen

shares |

7 Jam Ngobok-obokGedung DPRD DKI, KPK Bawa Oleh-oleh Dua Dus Dokumen

AMIMAZDA.COM - JAKARTA  -  Selama kurang lebih 7 jam, tim penyidik KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sejak kedatangannya Jumat pukul 20.45 wib, 11 penyidik KPK yang dikawal empat orang personel Brimob baru keluar gedung DPRD pada Sabtu (2/4/2016) dini hari pukul 03.40 WIB.

saat keluar gedung DPRD DKI, tim penyidik membawa satu koper merah, satu tas jinjing dan dua dus dokumen.‎

Tidak banyak komentar dilontarkan penyidik KPK ‎Novel Baswedan yang memimpin penggeledahan.
Ia mengatakan penggeledahan telah selesai dilakukan.

"Untuk hari ini selesai, penggeledahan selesai,"  ujar Novel begitu keluar ruang Kabag Perundang-undangan kesekretariatan Dewan di lantai lima gedung lama DPRD DKI Jakarta.

Dari penyisiran di sejumlah ruang di gedung DPRD DKI, yakni ruang Komisi D, ruang Fraksi Gerindra, ruang kerja Mohamad Sanusi, ruang wakil pimpinan DPR Mohamad Taufik, ruang Kabag Perundang-undangan dan keskretariatan dewan, Ruang Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menurut Novel pihaknya membawa sejumlah berkas. (Baca: Ruang Kerja Mohammad Taufik Diobok-obok KPK)

"Ada catatan, file, dan dokumen. Untuk rincinya silahkan tanya ke bagian Humas KPK," katanya.
Ke 11 penyidik KPK  yang kebanyakan menggunakn masker dan kaos tangan tersebut langsung meninggalkan gedung DPRD menggunakan empat mobil Toyota Innova.

Mereka meninggalkan gedung DPRD secara beriringan ditemanisekretaris dewan (Sekwan) DPRD DKI‎ Muhamad Yuliadi.

Sebelum meninggalkan gedung DPRD DKI, ‎  Muhamad Yuliadi yang mendampingi penyidik selama melakukan penggeldahan mengatakan, KPK hanya membawa dua dus berkas terkait kasus yang membelit Ketua Komisi D, Mohamad Sanusi tersebut.

‎"Banyak yang dibawa ada dua dus dari 5 lokasi yang digeledah. Yang koper merah punya mereka," ujarnya. 

Berkas yang dibawa KPK tersebut menurut Yuliadi kebanyakan berasal dari lantai lima ruang bagian Perundang-undangan dan Kesekretariatan dewan.‎

Berkas yang dibawa terkait usulan dan proses pengajuan Raperda.
"Sementara di ruang ketua DPRD di lantai 10, penyidik hanya memngambil file-file milik ketua," katanya.

Lamanya penggeldahan menurut Yuliadi, karena para penyidik‎ mesti merekekapitulasi dokumen  dari lima ruangan yang digeledah.

Dokumen yang dibutuhkan dan dianggap terkait dengan kasus yang sedang ditangani dipilah terlebih dahulu di lantai lima ruang Perundang-undangan dan Kesekretariatan Dewan sebelum dibawa ke Gedung KPK.

‎"Lama karena mereka merekap semua dari semua ruangan, lalu dibuat berita acara," pungkasnya.
Penggeledahan ‎dilakukan penyidik setelah Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada kamis malam (31/3/2016).

‎Ia diduga menerima sejumlah uang dari pihak  PT Agung Podomoro Land (APL). Berdasarkan dugaan awal Sanusi terjaring OTT ‎pemberian uang kali kedua yang jumlahnya Rp2 miliar.

Uang tersebut diduga terkait suap untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang sedang digodok di DPRD DKI Jakarta.

Sanusi sebagai Ketua Komisi D yang membidangi masalah pembangunan memimpin pembahasan rancangan peraturan tersebut.

Pada kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL.

Sanusi yang diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman dan Trinanda selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

sumber: Taufik Ismail/Wahid Nurdin/tribunnews.com
Loading...

Related Posts