Alasan Ahok Ngotot Tak Mau Batalkan Proyek Reklamasi!!

shares |

Alasan Ahok Ngotot Tak Mau Batalkan Proyek Reklamasi!!

AMIMAZDA.COM - JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan alasannya tidak akan menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

Hal itu karena Pemprov DKI berpotensi digugat dalam class action.

"Saya mau terus. Sekarang kalau ada class action gimana? Class action aja batalin dia, jangan saya dong," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016) malam.

Jika proyek reklamasi dibatalkan maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi digugat karena harus membayar kerugian kepada pengembang reklamasi.

"Kalau PTUN kalah, Pemprov harus membayar gara-gara gue batalin. Kira-kira DPRD mecat gue enggak gara-gara alasan rugikan Pemprov? Pasti dipecat gue. Gue enggak mau batalin!" tegas Ahok.
Ahok juga membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya, terutama bahwa dirinya disebut-sebut sebagai pemimpin yang izinkan reklamasi karena pro pengembang.

"Tujuannya menurunkan pemilih saya. Dia cuma berharap Ahok tidak jadi gubernur lagi. Saya lebih pilih, enggak dipilih lagi. Dari pada saya harus memutuskan kalau orang menggugat di PTUN lalu menang, dibatalkan pulau ini," tutup Ahok.

Perlu anda ketahui Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan turunan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Artinya, sejak dulu pemerintah pusat, Pemda dan DPRD sudah sepakat soal reklamasi.

pada tahun 2003 sempat keluar keputusan Menteri Lingkungan Hidup bahwa reklamasi melanggar dan ijin reklamasi berdasarkan Kepres 1995 dicabut. Namun kemudian perusahaan atau pengembang protes dan menggugat ke pengadilan. Sampai di MA, perusahaan kalah. Namun setelah PK, perusahaan menang dan akhirnya Keputusan Menteri LH dicabut.

Tahun 2012 sebulan sebelum Lengser Foke keluarkan ijin, namanya ijin prinsip. Proses pelaksanaan reklamasi sebelum membuat bangunan adalah sebagai berikut:

1. Ijin prinsip
2. Ijin pelaksanaan
3. Amdal
4. Ijin pembangunan

Aturan UU Administrasi Negara yang menyatakan jika Tata Usaha Negara, dalam hal ini Ahok, tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya, maka akan otomatis dianggap setuju. Misal ijin akan diberikan 14 hari setelah permohonan diterima lengkap. Jadi kalau di hari ke 15 tidak belum ada keputusan diterima atau menolak, maka UU akan menganggap diterima tanpa syarat. Kalau Ahok menolak tanpa alasan yang kuat secara hukum, maka pihak perusahaan akan menuntut ke PTUN.

Menjadi Ahok benar-benar serba salah. Secara politik Ahok sangat rentan dijatuhkan. Katakanlah Ahok tidak beri ijin, maka otomatis Ahok akan terjerat kasus hukum yang 99.9% pasti membuatnya bersalah dan lengser dari Gubernur DKI.

Untuk itulah Ahok mau mengeluarkan ijin namun mempertahankan biaya kontribusi NJOP 15% meski pihak pengembang dan swasta membujuk 5%.

Selain Tuhan, satu-satunya manusia yang bisa membatalkan reklamasi Jakarta Kepres 1995 adalah Presiden Jokowi. Jika dibatalkan, konsekuensinya sangat tinggi, karena Presiden Jokowi harus berhadapan dengan 17 perusahaan yang sudah ditunjuk sebagai pengembang sejak 1995. Ingat ya, 17 perusahaan sekaligus. Dari 17 perusahaan ini bisa dipastikan 100% memiliki hubungan baik dengan semua partai politik yang ada di Indonesia, catat! Semuanya.

Tapi Jokowi beruntung sekarang sudah menjadi Presiden. Andai masih Gubernur, mungkin dia yang saat ini harus behadapan dengan Sanusi dan antek-anteknya yang ingin menjatuhkan atau melengserkan. Ya ini sekarang jadi urusan Ahok yang sekilas sudah nampak kelimpungan melawan opini publik dan serangan partai politik. Tapi para pendukung Ahok harus bersyukur, karena pilihan Ahok memberi ijin reklamasi adalah keputusan yang sangat tepat. Jika sok idealis menolak ijin, hari ini Ahok pasti sudah mondar-mandir ke pengadilan.

sumber: Nurmulia Rekso Purnomo/Adi Suhendi/tribunnews.com/seword.com
Loading...

Related Posts