Fahri Dilaporkan ke MKD DPR terkait penyalahgunaan fasilitas Pimpinan DPR untuk kepentingan pribadi

shares |

Fahri Dilaporkan ke MKD DPR terkait penyalahgunaan fasilitas Pimpinan DPR untuk kepentingan pribadi

AMIMAZDA.COM - JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga melanggar kode etik.

Pelaporan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB).

Ketua AMPB Suwitno menilai Fahri Hamzah melakukan penyalahgunaan fasilitas Pimpinan DPR untuk kepentingan pribadi.  

Ia lalu mengungkapkan pada tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 06.50WIB-07.00 WIB dalam tayangan stasiun televisi swasta ditampilkan Warta Parlemen. 

Tayangan tersebut menampilkan pencalonan Fahri Hamzah dalam kapasitas Wakil Ketua DPR/Korkesra/Fraksl PKS sebagai calon ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Depok.

Suwitno menilai pemberitaan Warta Parlemen yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi nasional itu dianggap tak ada kaitannya sedikitpun dengan kinerja DPR.

"Warta Parlemen yang merupakan advertorial iklan berdurasi dua menit tersebut atau 1 menit 59 detik yang diproduksi oleh Humas DPR RI dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi kegiatan DPR RI, yang biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat," kata Suwitno usai melaporkan ke Sekretariat MKD, Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Suwitno menuturkan berita wartawan parlemen itu juga ‎ditayangkan secara berkala atau rutin di berbagai TV nasional, dimana biaya iklan itu ditaksir miliaran rupiah.

Dalam laporannya ke MKD, Aliansi melampirkan rekaman video berita warta parlemen itu.‎

"Bapak Fahri Hamzah wakil Ketua DPR/Korkesra/Fraksi PKS/Dapil NTB berupa kampanye terang-terangan terkait pencalonan dirinya sebagai Ketua umum ILUNI UI," katanya.

Ia pun menuntut MKD segera menggelar sidang Fahri Hamzah secara terbuka atas laporan mereka.
Selain itu, Suwitno juga mendesak MKD menjatuhi sanksi tegas ke Fahri Hamzah, serta menuntut Fahri Hamzah mengembalikan biaya iklan warta parlemen itu.‎

"Tuntutan ini disampaikan sebagai peringatan dan pelajaran kepada semua pihak para pejabat negara, khususnya anggota DPR RI untuk tidak mudah menggunakan fasilitas negara atau segala hal yang dibiayai uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok diwaktu mendatang," katanya. (baca juga: Ogah tunggu inkrah, PKS ngotot Lengserkan Fahri dari Wakil Ketua DPR)

Ferdinand Waskita/Johnson Simanjuntak/tribunnews.com
Loading...

Related Posts