Guru Besar IPB: Jika Reklamasi Dihentikan, Jakarta Takkan Tertata

shares |

Guru Besar IPB: Jika Reklamasi Dihentikan, Jakarta Takkan Tertata

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Polemik rekmalasi pesisir utara Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan reklamasi teluk Jakarta dianggap sebagai sebuah hal yang wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi, yang menampung seluruh aspirasi rakyat.

Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Laut IPB, Rokhmin Dahuri mengimbau terutama pada pihak-pihak yang tergolong kontra agar tidak melihat reklamasi dari sebelah mata, harus melihat dari dimensi komperhensif.

Rokhmin mengatakan dirinya menolak dari sisi lingkungan dan pembangunan karena menilai tidak worthed atau tak bermanfaat. Namun, ketika dilihat dari segi ekonomi dan konteks Jakarta sebagai Ibukota negara, maka proyek ini memang sudah seharusnya dijalankan.

"Kalau tidak dikoreksi disparitas ini, ekonomi kita enggak mungkin kompetitif. Apalagi kalau investor sudah ada yang tertarik, dan ini dihentikan. Maaf-maaf, ini Jakarta enggak akan tertata," kata Rokhmin dalam diskusi bertema nasib reklamasi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April.

Dia menjelaskan perlunya dilakukan di pesisir utara. Karena reklamasi tidak bisa lagi dikerjakan di bagian selatan. Lagi pula, Jakarta perlu pelebaran wilayah. Dengan perhitungan keberlangsungan Jakarta maka populasi yang ideal seharusnya berjumlah 6 juta. Dengan pendapat perkapita rata-rata USD12 ribu per tahun, saat ini populasinya bahkan sudah dua kali lipat, mencapai sekitar 12 juta penduduk. Sehingga mau tidak mau supaya existing harus ada pelebaran wilayah.

"Di Seoul, Hong Kong, Tokyo, Dubai, semua reklamasi. Tapi di negara benar yang maju, reklamasi harus ikuti hukum. Karena sudah kadung, harusnya reklamasi Jakarta silakan diteruskan. Tapi review dulu secara menyeluruh dari aspek biofisik lingkungan dan sebagainya," ujar dia.

Lebih jauh, dia mengingatkan selagi ada pemberhentian sementara (moratorium) proyek ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni mengkaji lebih jauh dan jangan lupa untuk melibatkan banyak pihak terutama nelayan dalam mendiskusikan proyek tersebut agar tidak terjadi salah paham dan beda pendapat yang membuat polemik makin memanas.

"Lakukan review terbuka prosesnya dengan benar. Sebab kalau ngomongin dampak itu akan terus berpolemik," tutur dia.

Lalu dari segi hukum, semua pihak yang melanggar harus ditindak supaya jera, karena mereka melanggar peraturan misalnya harusnya belum mulai namun malah sudah dikerjakan padahal peraturannya tak ada.

"Ada sesuatu yang sudah start padahal belum diperbolehkan harus. Harus ditindak baik pemerintah maupun koorporasi," pungkas dia (Baca juga: Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi Kenalkan Proyek Garuda)

(SAW/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts