Ketua BPK Akui Belum Lapor Harta Kekayaan

shares |

Ketua BPK Akui Belum Lapor Harta Kekayaan

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengaku belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry Azhar mengakui setelah namanya ikut tercantum dalam dokumen Panama Papers.

"Ya saya akan lapor," kata Harry usai dipanggil Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Selain harta kekayaan, Harry Azhar juga akan melaporkan kepemilikan perusahaan offshore Sheng Yue International Limited yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak di Panama. Dia belum memastikan kapan akan mendatangi KPK.

Harry mengklaim, Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers. Menurut Harry, kepemilikan perusahaan itu tak akan menjadi masalah. (Baca: Ketua BPK Harry Azhar Merasa Tak Bersalah Meski Namanya Tercantum dalam Panama Papers)

"Kalau kata Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry," ungkap dia.

Sebelumnya, beredar hasil laporan investigasi mengenai klien firma Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak. Modus ini dimanfaatkan pengusaha, pejabat dan politikus untuk menghindari pajak.

Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak. Terdapat lebih dari 2.000 nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen itu. Beberapa nama pejabat negara yang masuk dalam daftar tersebut adalah Djan Faridz, Rini Soemarno, Oesman Sapta Odang, Rusdi Kirana dan Harry Azhar Aziz.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri bukan berasal dari laporan investigasi media ini. Bambang menjelaskan data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak negara-negara G20, namun tidak menutup kemungkinan pemerintah menggunakan informasi Panama Papers sebagai data pembanding.

(MBM/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts