Lulung: Enggak Ada yang Berani Suap Saya

shares |

Lulung: Enggak Ada yang Berani Suap Saya

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana membantah menerima suap buat meloloskan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, PPP melarang kadernya mengikuti paripurna pengesahan raperda tersebut.

Draf raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan raperda Pulau-Pulau Kecil Jakarta tinggal di paripurna. Namun, sejak awal pembahasan, DPRD sudah menunda dua rapat paripurna pengesahan raperda tersebut.

"Kalau paripurna enggak pernah kuorum, karena enggak ada yang datang. Kalau pun (PPP) ada yang datang, harus menolak," kata pria yang akrab disapa Lulung, Kamis (14/4/2016).

Lulung membantah ada iming-iming suap Rp100 juta untuk meloloskan pengesahan raperda. Menurut Lulung, selama mejadi anggota Dewan, tidak ada yang berani mendekati dan menjanjikan dirinya uang Rp100 juta.

"Enggak ada yang berani deketin saya. Takutlah dia sama Lulung. Karena Kami lurus-lurus saja," ujarnya.

Lulung mengungkapkan, ada dua anggota Balegda dari PPP yang sempat ikut pembahasan raperda. Mereka adalah Matnoor Tindoan dan Ichwan Zayadi.

Ia menjelaskan, kedatangan dua anggota itu sekadar alat kelengkapan Dewan yang harus hadir dalam pembahasan raperda. Namun, kedatangan Ichwan dan Matnoor untuk menolak proyek Teluk Jakarta.

"Anggota PPP ada dua. Kami cek, terus kami kasih tahu, kalu ikut bilang saja enggak setuju," kata Lulung.

Ia menjamin tidak ada kader PPP yang terlibat dalam pengesahan dua raperda itu. Ia melanjutkan, bila nekat hadir dalam rapat paripurna, kader pasti akan diberi sanksi dan bisa dipecat.

"Misalnya, dia nekat mau jalan sendiri bisa saja. Tapi pasti ketahuan. Pasti dipecat," kata Lulung.

Seperti ditulis Media Indonesia, Senin 11 April, uang suap diduga mengalir sejak tahun lalu. Aliran uang suap makin deras setelah rapat pimpinan fraksi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI di lantai 10 Gedung DPRD DKI pada 16 Maret 2016.

Saat itu materi rapat seharusnya membahas paripurna pengesahan kedua Raperda yang dijadwalkan 17 Maret 2016. Lantaran paripurna pengesahan berlangsung keesokan harinya, rapat berubah menjadi arena dagang sapi.

(FZN/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts