Ruhut Desak Harry Azhar Dicopot dari BPK

shares |

Ruhut Desak Harry Azhar Dicopot dari BPK

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai Harry Azhar Azis patut dicopot dari jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Ia menduga bekas politikus Golkar itu bukan orang bersih.

Ruhut juga tidak yakin seluruh anggota BPK bersih dari tindak pidana. "Beberapa komisioner itu tidak bersih. Harus dicopot," kata Ruhut, Jumat (15/4/2016).

Komisioner BPK periode 2014-2014, yakni Ketua Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Sapto Amal Damandari, anggota I Agung Firman, anggota II Agus Joko Pramono, anggota III Eddy Mulyadi Soepardi, anggota IV Rizal Djalil, anggota V Moermahadi Soerja Djanegara, anggota VI Bahrullah Akbar, anggota VII Achsanul Qosasi.

Nama Harry masuk dalam dokumen Panama Papers. Harry disebut dalam dokumen itu sebagai pemilik perusahaan offshore Sheng Yue International Limited.

Pendirian perusahaan menggunakan jasa Mossack Fonseca, firm di Panama, diduga untuk menghindari pajak kepada negara. Menurut Ruhut, seseorang ketika jadi pejabat negara harus melepaskan bisnis.

"Memimpin lembaga jangan ngomong bisnis lagi," kata Ruhut.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i meminta Harry mundur dari jabatannya. Meski belum tentu bersalah, namun menurut Syafi'i, hal itu rentan konflik kepentingan.

"Kalau sadar, ya harus mundur," ujar anggora Fraksi Partai Gerindra itu.

Harry mengakui sebagai pendiri Sheng Yue International Limited. Namun, ia membantah menghindari pajak. "Semenjak saya mendirikan perusahaan itu tidak ada transaksi," ujar Harry, Selasa 12 April.

Dia menolak mundur dari jabatannya. "Memangnya saya salah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tak bersalah untuk mundur, itu yang salah," tegasnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menyebut, penempatan dana atau pendirian perusahaan shell company di negara tax haven tidak bisa disebut sebagai upaya menghindari pajak.

Menurut Sofyan, ada banyak alasan mengapa orang melakukan praktik tersebut. "Memang ada juga yang motivasi barangkali untuk menghindari pajak, jadi tidak bisa digeneralisir dan praktik itu umum sekali," kata Sofyan, beberapa waktu lalu.

(TRK/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts