Sekda DKI Ungkap Perseteruan DPRD & Ahok saat Pembahasan Raperda Reklamasi

shares |

Sekda DKI Ungkap Perseteruan DPRD & Ahok saat Pembahasan Raperda Reklamasi

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Angka biaya kontribusi tambahan yang wajib diberikan pengembang reklamasi ke Pemerintah DKI tidak pernah menemui titik temu saat rapat raperda reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama dan DPRD selalu berseteru.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, selalu terjadi tarik menarik angka antara Pemprov DKI dan DPRD DKI dalam pembahasan ini.

"Intinya, kami (Pemda DKI) tidak pernah sepakat dengan DPRD DKI tentang biaya kontribusi tambahan," kata Saefullah di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

Ia mengungkapkan, DPRD DKI meminta agkat kontribusi tambahan sebesar 15 persen diambil dari biaya kontribusi wajib sebesar 5 persen. Namun, Pemprov DKI menolak.

Saefullah mengatakan, Pemprov DKI tetap pada usulan awal yaitu kontribusi tambahan diambil berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak x lebar area x 15 persen. Sesuai draf raperda Pasal 116.

Saefullah menerangkan, ada beberapa biaya yang wajib dipenuhi oleh pengembang terkait reklamasi. Di antaranya, kewajiban, biaya kontribusi, dan biaya kontribusi tambahan. Untuk kewajiban, pengembang dituntut menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di setiap pulau reklamasi.

Untuk biaya kontribusi wajib diambil dari lahan yang dijual oleh pengembang. "Sementara biaya kontribusi tambahan yang diajukan dalam draf dari eksekutif itu 15 persen," katanya.

Saefullah mengakui sempat menemui kata sepakat. Kesepakatannya, hal itu diatur dalam peraturan Gubernur.

"Kita sudah laporkan kepada pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama). Tadinya tidak setuju diatur di Pergub, tapi karena alot, beliau sempat setuju. Maka lahirlah draf kedua pada tanggal 22 Februari (2016)," kata Saefullah.

Terjadi beberapa perubahan pasal di draf kedua. Pasal yang masuk dalam draf kedua ialah terkait biaya kontribusi tambahan.

"Jadi Pasal 110 ayat 13 berbunyi mengenai besaran dan tata cara kontribusi tambahan diatur dalam Pergub," ujarnya.

Tapi pada akhirnya, kata dia, DPRD DKI tetap tidak sepakat dengan besaran biaya kontribusi tambahan yang mencapai 15 persen. Padahal, kata Saefullah, usulan biaya kontribusi tambahan itu telah masuk dalam draf kedua yang disusun.

Seperti diketahui, Saefullah diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda yang mengatur reklamasi. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan terkait kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi.

"Hari ini mendapat panggilan untuk jadi saksi tersangka suap reklamasi. Jadi saya tadi sudah datang dari jam 09.00 WIB," kata Saefullah usai menjalani pemeriksaan.

Selain Saefullah, penyidik KPK beberapa waktu lalu juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati, Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat, Kepala Sub Bidan Penataan Ruang, Pertamanan dan Pemakaman Bapedda DKI Feirully Irzal.

Kemudian, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M Taufik, Anggota DPRD DKI M Sangaji atau Ongen Sangaji,  serta Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK mencokok Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro pada Kamis malam, 31 Maret 2016. Sanusi baru saja menerima uang dari Trinanda melalui seorang perantara.

Lembaga Antikorupsi mengamankan uang sebesar Rp1,140 miliar yang diduga merupakan suap untuk Sanusi. Politikus Gerindra ini diketahui telah menerima sekitar Rp2 miliar dari PT APL secara bertahap.

Uang diduga sebagai suap terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Selain itu, fulus juga terkait raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

KPK akhirnya menetapkan tiga tersangka pada kasus ini. Mereka adalah M. Sanusi, Trinanda, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

Sanusi pun dijadikan tersangka penerima suap. Dia disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara, Trinanda dan Ariesman jadi tersangka pemberi suap. Keduanya diganjar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Para tersangka ini sudah ditahan KPK untuk 20 hari ke depan. Sanusi kini meringkuk di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan, Trinanda di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan Ariesman di Rutan Polres Jakarta Pusat.

(FZN/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts