Tim Pemburu Koruptor Bidik Buron Eddy Tansil

shares |

Tim Pemburu Koruptor Bidik Buron Eddy Tansil

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Tim Terpadu Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung masih mencari sejumlah narapidana yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Salah satu buron yang dibidik ialah Eddy Tansil, terpidana 20 tahun yang diduga melarikan diri ke Tiongkok dari LP Cipinang pada Mei 1996.

Eddy Tansil membobol Bank Bapindo Rp1,3 triliun melalui perusahaan Golden Key Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan lokasi persembunyian Eddy Tansil saat ini. "Namun, kami akan terus mengejarnya," kata Amir, di Jakarta, Jumat 22 April 2016.

Menurut Amir, upaya keras yang dilakukan tim terpadu tersebut sekaligus memberi pesan tidak ada tempat aman bagi koruptor meskipun memilih negara orang sebagai lokasi persembunyian mereka.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyatakan, sampai sekarang pihaknya masih memburu 28 buron terpidana korupsi. (baca: Kepala BIN: Warning 28 Koruptor yang Masih Sembunyi di Luar Negeri)

"Mereka bisa saja bersembunyi di mana pun, tetapi aparat tetap memburu. Lebih terhormat bila mereka menyerahkan diri," ujarnya.

Pencarian atas terpidana korupsi yang buron, lanjutnya, bukan sekadar mengembalikan uang negara, tetapi juga kewibawaan pemerintah.

buronan

Di sisi lain, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Oce Madril mengatakan pas capenangkapan Samadikun Hartono dan buron Bank Century, Hartawan Aluwi, aparat penegak hukum harus melacak dan merampas aset para koruptor tersebut untuk mengembalikan kerugian negara.

Untuk memudahkan melacak aset para koruptor itu, Madril mendorong agar RUU Perampasan Aset lebih diutamakan dalam kebijakan legislasi Presiden Jokowi.

Terkait permintaan Tiongkok agar Indonesia mengekstradisi empat warganya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah belum menyetujui permintaan itu.

"Karena kasus hukum mereka berbeda, yakni berhubungan dengan Islamic State (IS) di Sulawesi," ujar Luhut.

(MBM/metrotvnews.com)
Loading...

Related Posts