Wali Kota Bogor (Bima Arya) Minta Penangguhan Penahanan Kepala Dinas Koperasi atas dugaan korupsi

shares |

Wali Kota Bogor (Bima Arya) Minta Penangguhan Penahanan Kepala Dinas Koperasi atas dugaan korupsi

AMIMAZDA.COM - Pemerintah Kota Bogor berencana memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Priyatna, yang ditahan Kejaksaan Negeri Kota Bogor atas dugaan korupsi.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, termasuk Bagian Hukum Pemkot Bogor untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Salah satu yang dibahas soal fasilitas bantuan hukum.

"Karena sebagai aparat sipil negara dan anggota Korpri, yang bersangkutan dapat difasilitasi pendampingan dan bantuan hukum dari pemerintah daerah," kata Bima, Kamis (7/4/2016).

Bima menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Bogor. Ia berharap agar kasus yang cukup lama menyita perhatian publik ini segera mendapat kepastian hukum.

Politisi Partai Amanat Nasional itu telah menandatangani surat permohonan penangguhan penahanan dan telah dibawa oleh Kabag Hukum Pemkot Bogor untuk disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bogor.

"Saya juga telah meminta Sekdakot dan Kepala BKPP untuk segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) sehingga fungsi-fungsi Dinas UMKM tetap berjalan dengan baik," katanya.

Kemarin, Kejari Kota Bogor menahan Yudha atas kasus dugaan korupsi penggelembungan nilai atau mark up pembebasan lahan Pasar Jambu Dua.

Yudha adalah satu dari tiga orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejari Bogor dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 7.302 meter persegi senilai Rp 43,1 miliar.

Kasus ini mencuat pada 2014 lalu. Saat itu, Pemkot Bogor melalui Dinas UMKM mengusulkan lahan untuk proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) MA Salmun yang terkena gusur.

Namun, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah, mulai dari harga tanah yang tak wajar hingga riwayat status tanah yang bermasalah.

Yudha disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

sumber: Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah/Laksono Hari Wiwoho/kompas.com
Loading...

Related Posts