Komnas HAM: Sanksi Kebiri merupakan Kekerasan HAM

shares |

Komnas HAM: Sanksi Kebiri merupakan Kekerasan HAM

AMIMAZDA.COM - Jakarta: Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu ini bertujuan memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Salah satu sanksi tambahan ialah kebiri kimia.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga tak setuju adanya sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Menurut dia, kebiri merupakan kekerasan dan menghilangkan hak reproduksi seseorang.

"Pada intinya kami setuju memerangi kejahatan seksual, tapi kebiri itu sudah bentuk kekerasan, kami tidak sependapat, karena tidak ada bukti akan menambah efek jera terhadap kejahatan," kata Sandra kepada Metrotvnews.com, Kamis (26/5/2016).

Dia menyarankan pemerintah memaksimalkan sanksi bagi pelaku kajahatan seksual seperti pembinaan di dalam Lapas. Sandra juga memandang perlu ada kontrol ketat tentang pornografi yang kini marak dan sangat mudah diunggah melalui internet.

"Ini yang harus dimaksimalkan," ujar Sandra.

Namun, Sandra menyetujui adanya sanksi diumumkannya identitas pelaku. Sanksi ini diyakini membuat malu pelaku. Konsekuensi logisnya, pelaku akan dijauhi masyarakat.

"Mendukung publikasi nama itu perlu, supaya mereka keluar itu di sekitar itu tahu, ada penjahat seksual," ujar Sandra.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2002, Rabu 25 Mei. Perppu berisi sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Perppu segera dikirim ke DPR untuk disahkan.

Sanksi yang diatur ialah pidana mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun paling lama 20 tahun. Perppu juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut Perppu memberi ruang seluas-luasnya bagi hakim menjatuhkan hukuman kepada penjahat seksual. Hakim tak akan sembarangan menjatuhkan sanksi kebiri.

Sanksi kebiri hanya akan diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan berulang dan bergerombol. Hakim juga bisa memilih apakah memberi hukuman kebiri kimia atau memasang alat deteksi elektronik. Hakim juga bisa memberi dua hukuman itu sekaligus. Perppu tak berlaku surut. Perppu juga hanya diperuntukkan bagi pelaku dewasa.

(OJE/METROTVNEWS/AMIMAZDA.COM)
Loading...

Related Posts