Ramos Horta: Masyarakat Papua Sangat Percaya dengan Presiden Jokowi

shares |

Ramos Horta: Masyarakat Papua Sangat Percaya dengan Presiden Jokowi

AMIMAZDA.COM - Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, diundang oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ke Papua pada tanggal 2 hingga 4 Mei lalu. Undangan tersebut bertujuan untuk kegiatan dialog dengan warga setempat. 

Ramos Horta memenuhi undangan tersebut. Selama berada di Jayapura, Ramos Horta menemui sejumlah pihak mulai dari tokoh adat setempat, Kepala Polda Papua, Panglima Kodam Cenderawasih, Gubernur Papua hingga tokoh penting lainnya. 

Lalu, pada Rabu (4/5), penerima Nobel Perdamaian tahun 1996 tersebut datang ke Jakarta sebagai pembicara kunci dalam pembukaan Festival Literatur ASEAN (ALF) 2016 di Taman Ismail Marzuki. 

Kepada beberapa media, termasuk CNNIndonesia.com, Ramos Horta menjelaskan perihal kunjungan ke Papua dan latar belakang mengapa dia mau terlibat dalam upaya pemerintah Indonesia mengatasi persoalan di Papua. Berikut wawancara selengkapnya yang dilakukan Kamis (5/5) malam. 

Mengapa Anda bersedia memenuhi undangan Menkopolhukam RI?

Saya ke Jayapura tidak punya agenda apa-apa, kecuali membantu teman saya, Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun situasi Indonesia sangat penting dan bisa memengaruhi kondisi di regional bahkan dunia.

Saat di Jayapura, Anda berkata mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI. Alasan Anda?

Saya tahu, Presiden Jokowi sangat berkomitmen untuk memperbaiki situasi di Papua dan Papua Barat. Sudah terlalu lama masyarakat di sana terabaikan dan tidak merasakan pembangunan yang dilakukan negara. Mereka menelan frustasi dan kebencian. Namun saat ini, Presiden Jokowi datang dan mau mendengarkan mereka.

Presiden Joko Widodo telah berkunjung lebih dari tiga kali ke Papua sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kedatangannya lebih banyak untuk meresmikan proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya dan peresmian bandar udara. Selain urusan pembangunan, Jokowi juga menyempatkan diri ke Papua saat memberikan grasi kepada lima tahanan politik yang diduga terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Mei 2015. 

Posisi saya (saat berkunjung ke Papua) adalah mendorong Indonesia untuk memperbaiki situasi dua provinsi di Papua dan memperbaiki penegakan HAM di Papua. Pemerintah Indonesia harus mengembalikan martabat masyarakat Papua dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang sudah semakin rumit saat ini. Indonesia harus mau berdialog.

Indonesia harus memahami, kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada. Menyelesaikan masalah di Papua tidak mudah, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Menurut Anda, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia?

Indonesia memiliki pengalaman keluar dari berbagai situasi sulit. Indonesia bisa menyelesaikan masalah di Aceh. Indonesia juga berhasil melangsungkan transisi kepemimpinan dari era Soeharto. Indonesia bisa berubah, 15 tahun yang lalu, tentara di Indonesia masih menghiasi panggung politik, tapi sekarang sudah tidak.

Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media, di Indonesia sangat aktif. Sekitar 15 tahun yang lalu, umat Kristiani dan Muslim di Kota Ambon konflik, tapi Indonesia berhasil menyelesaikannya.

Bagaimana cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua?

Indonesia memiliki Komisi Nasional (Komnas) HAM dan berbagai lembaga swadaya masyarakat di bidang HAM yang sangat aktif. Pemerintah seharusnya tinggal memanfaatkan itu untuk melakukan penelusuran. Seperti di negara lain, lembaga-lembaga itu diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memeberikan informasi.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa bekerja sama dengan gereja di Papua. Tidak perlu lembaga asing untuk menyelesaikan masalah itu.

Peranan kelompok gereja di Papua cukup besar bagi masyarakat Papua. Tak hanya urusan religi, persekutuan gereja-gereja di Papua juga fokus terhadap isu sosial dan hak asasi manusia. Ketika kekerasan terjadi, pihak gereja biasanya yang paling lantang bersuara. Beberapa dari persekutuan ini bahkan rajin mencatat data-data kekerasan yang terjadi di Papua, seperti misalnya di Painai dan Kalome, Tingginambut, yang diduga dilakukan aparat.  

Menurut Anda bagaimana mengatasi persoalan separatisme di Papua?

Walaupun mereka (kelompok separatis) berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara. Saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu. Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi. Saya percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu. Indonesia punya banyak ekonom, sosiolog, antropolog, serta Presiden yang berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua dan Papua Barat.

Masyarakat Papua masih percaya sama pemerintah Indonesia?

Masih. Mereka percaya kepada Presiden Jokowi untuk mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Masalah yang harus diprioritaskan Pemerintah adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat di dua provinsi di Papua. (Dengan demikian) Tidak ada tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan. Tidak boleh lagi terjadi pelanggaran HAM.

Ini adalah kesempatan baru bagi masyarakat Papua bersama Presiden Indonesia yang baru.

Papua harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Masyarakat Papua suatu saat dapat menjadi Presiden, bisa menguasai dunia industri dan perbankan juga suatu saat nanti. Pemimpin di Papua harus menekankan pentingnya pendidikan karena sekarang kesempatan begitu banyak.

Indonesia telah menggelontorkan banyak dana untuk Papua, sampai US$10 miliar. Namun, itu tidak lantas memperbaiki kehidupan di sana, perlu pengajaran dan pelatihan kepada masyarakat Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka harus meningkatkan kualitas pendidikannya.

Apakah Presiden Jokowi mampu?

Untuk mengubah situasi di sana butuh waktu, karena sudah terlalu lama kelalaian ini terjadi. Bila melihat visi dan misi pemerintahan saat ini, saya percaya pemerintah Indonesia mampu mengatasinya dan saya lihat ini kesempatan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat mengubah kehidupannya.

Hal yang harus dilakukan adalah mendengarkan masyarakat Papua, mendengarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan melakukan suatu langkah baru dalam pembangunan Papua. Mereka mau berbicara dan mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Ini bukan era Soeharto, tapi ini adalah era demokrasi terbuka.

Hasil kunjungan Anda ke Papua sudah disampaikan ke pemerintah Indonesia?

Saya sudah telepon Pak Luhut tapi dia sedang berkumpul dengan keluarganya saat itu. Kami akan segera bertemu dalam waktu dekat.

Anda menjadi pembicara di ALF 2016. Salah satu materi terkait Tragedi 1965. Pandangan Anda soal isu kontroversial ini?

Saya rasa wajar jika terjadi banyak pandangan, terjadi kontroversi, ada yang menolak dan ada yang mendukung hal itu normal bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak lapisan masyarakat. Di belahan dunia mana pun, bahkan Amerika Serikat yang telah lama mendukung sistem demokrasi sejak lama, juga akan bungkam ketika dibahas masalah sensitif, seperti perbudakan. Memutuskan meninggalkan masa lalu, bukan berarti lupa peristiwa tersebut, tetapi meninggalkan luka dan menatap ke depan.

Saat Timor Leste memutuskan berpisah dari Indonesia, saya dikritik oleh berbagai pihak, tetapi Timor Leste berusaha menghadapi masa lalunya. Sejarah itu meski kelam tetap kami ceritakan kepada anak sekolah agar tidak terulang pada masa depan. (utd)
Loading...

Related Posts