Strategi Cerdas Mengelola Ekonomi dan Investasi Presiden JOKOWI

shares |

Strategi Cerdas Mengelola Ekonomi dan Investasi Ala Presiden JOKOWI

AMIMAZDA.COM - Berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya diberikan pada pelaku ekonomi nasional. Sementara bidang usaha yang belum berkembang didorong dengan investasi asing dalam porsi besar.

Visi-misi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK adalah panduan pembangunan ekonomi yang akan terus relevan dalam waktu cukup lama. Menggunakan perspektif jangka panjang, perwujudan Nawacita mesti dilakukan secara bertahap.

Sebagai ilustrasi, untuk membangun proyek infrastruktur seperti dijanjikan Nawacita, dibutuhkan dana Rp5.000 hingga Rp6.000 triliun dalam 5 tahun. Mengingat APBN di tahun 2016 saja Rp2.095,7 triliun, maka perlu strategi yang tepat dan juga kecerdikan untuk mewujudkan Nawacita.

Tantangan pertama adalah keterbatasan anggaran. Untuk itu ada beberapa pilihan yang bisa diambil: menambah utang untuk dialirkan ke sektor-sektor produktif – agar pengembaliannya bisa lebih pasti, mengundang investasi dari dalam dan luar negeri, atau meningkatkan penerimaan negara. Pilihan yang terakhir sangat tergantung dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi, yang efektivitas didorong oleh pilihan pertama dan kedua.

Pilihan pertama tidak terlalu populer, tetap bisa dilakukan namun dengan perhitungan yang matang dan penuh kehati-hatian. Risiko dari berutang adalah gagal bayar dan bahkan bangkrut. Oleh karena itu, sama halnya dengan meminjam ke bank, kita harus memastikan bahwa pinjaman tersebut harus digunakan untuk membiayai usaha yang produktif dengan risiko seminimal mungkin.

Pilihan kedua mengundang investor dari dalam dan luar negeri, namun ini juga mengandung risiko bahwa kepemilikan negara terhadap proyek-proyek yang dibuka untuk investasi tentu akan berkurang. Kelebihannya, negara tidak harus terbebani lagi dengan pembayaran cicilan dan bunga.

Pilihan kedua ini memiliki banyak variasi skema. Umumnya adalah dengan memberikan pembatasan persentase kepemilikan asing dalam proyek-proyek pemerintah. Untuk proyek yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki potensi memperkuat pelaku ekonomi nasional, maka porsi terbesar tak boleh diberikan pada pihak asing.

Namun, ada juga sektor tertentu yang bisa dibuka hingga 100% kepada asing. Yaitu sektor yang selama ini tidak berkembang atau tidak pernah dimasuki oleh pelaku ekonomi dalam negeri. Contohnya sektor farmasi yang sejak Februari tahun 2016 dibuka 100% untuk investasi asing. Mengapa demikian? Karena selama ini dengan aturan 75% kepemilikan asing pada tahun 2010 dan naik menjadi 85% di tahun 2014 pun, industri ini tetap saja kurang berkembang.

Persoalannya, seperti dikemukakan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, 95% bahan baku obat untuk industri farmasi masih diimpor. Dengan membuka keran investasi hingga 100% diharapkan investor sekaligus akan mendirikan industri bahan baku di dalam negeri, sehingga tak perlu mengandalkan impor bahan baku. Harga produksi obat akan turun dan harga beli obat oleh masyarakat juga bisa lebih murah. Analisis dampak semacam inilah yang mendasari setiap kebijakan pemerintah dalam mengelola investasi.

Kebijakan investasi pun tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri dan terlepas dari visi besar Nawacita. Pada saat bersamaan, di samping menarik dana investor, pemerintah perlu melindungi, meningkatkan kapasitas dan memberikan insentif bagi pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga membuka akses pembiayaan yang cukup besar dengan cakupan usaha yang lebih luas bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tahun ini kita beri subsidi APBN Rp10 triliun agar subsidi bunga KUR jatuh pada angka 9% dari 22% di tahun 2014. Kita ingin agar yang kecil-kecil ini meloncat naik. Ini yang akan terus kita koneksikan agar kita tidak lupa di desa pada usaha mikro, di kampung, daerah, arahnya ke sana,” ungkap Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin sektor jasa keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016.

Dampak gabungan dari kebijakan investasi dan penguatan pelaku ekonomi nasional ini diharapkan mampu mengakselerasi kemajuan ekonomi nasional. Perlahan-lahan industri nasional harus diperkuat agar kita bisa mendapatkan nilai tambah tertinggi dari rantai pasok perdagangan global.

Pada saat itulah kita berpeluang melompat menjadi negara besar, yang memimpin dunia selain dengan kekuatan ekonomi, juga karena keunikan lainnya. Secara geografis karena kita merupakan negara maritim terbesar di dunia, secara budaya karena menjadi negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang toleran, dan melalui revolusi mental kita bertransformasi menjadi manusia dengan karakter unggul.
Loading...

Related Posts