Fadli Zon: 1 Juta KTP Harus Disensus

shares |

Fadli Zon: 1 Juta KTP Harus Disensus

AMIMAZDA.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon cukup puas dengan hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan.

Ia menaruh perhatian terhadap aturan baru mengenai verifikasi kartu tanda penduduk bagi pasangan calon yang akan maju melaui jalur perseorangan atau independen.

Aturan ini terdapat dalam Pasal 48 UU Pilkada. Berdasarkan ketentuan pasal itu, KTP yang sudah dikumpulkan oleh calon independen akan diverifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS.

Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Kalau ada satu juta KTP, artinya satu juta KTP itu harus disensus. Kalau KTP itu palsu atau orang yang bersangkutan tidak pernah menyatakan dukungan ke calon tertentu, ya batal," kata Fadli saat dihubungi, Sabtu (2/6/2016).

Fadli menilai, tidak menutup kemungkinan calon independen menggunakan KTP abal-abal saat mendaftar pilkada.

Oleh karena itu, verifikasi KTP ini dinilainya sangat berguna untuk menyaring calon independen yang berkualitas.

"Jangan sampai ada calo pengumpul KTP. Diperjualbelikan fotokopi KTP, sebenarnya masyarakat tidak mendukung," kata Politisi Partai Gerindra ini.
Loading...

Related Posts