Ini Pasal di Raperda Terkait Reklamasi yang 'Dimainkan' Sanusi

shares |

Ini Pasal di Raperda Terkait Reklamasi yang 'Dimainkan' Sanusi

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) menjadi penyebab utama terjadinya kasus korupsi yang menjerat eks anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Adapun pasal yang menjadi ujung pangkal permasalahan adalah Pasal 116.

Pasal 116 ayat (6) dalam Raperda RTRKSP ini mengatur tentang sistem pengenaan kewajiban. Pengenaan kewajiban ini dijelaskan dalam pasal (5), yang meliputi:
1. Kewajiban
2. Kontribusi
3. Tambahan kontribusi

Sementara di Pasal 116 ayat (11) dijelaskan bahwa tambahan kontribusi seperti yang dimaksud dalam ayat (10) dihitung sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual di tahun tambahan kontribusi dikenakan.

Nah, Bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja rupanya terganggu dengan tambahan kontribusi 15 persen ini. Agar tambahan kontribusi 15 persen ini dihilangkan atau 'dimainkan' dalam Raperda tersebut, dia menyuap M Sanusi yang dijanjikan uang Rp 2,5 miliar. 

Sanusi yang setuju kemudian berusaha memainkan lobi politiknya. Dalam pembahasan Raperda tanggal 15 dan 16 Februari 2016, dia menolak agar tambahan 15 persen itu tak dicantumkan dalam Raperda. Laporan tersebut kemudian sampai ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menyetujui, bahwa tambahan kontribusi sebesar 15 persen ini diatur selengkapnya di dalam Pergub.

Tanggal 4 Maret 2016, Sanusi menghubungi Taufik sambil membicarakan keberatan Ariesman dengan tambahan kontribusi 15 persen ini. Setelah itu Sanusi mengubah rumusan penjelasan Pasal 110 ayat (5) huruf e yang semula "cukup jelas" menjadi "tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5 persen) yang akan diatur dengan perjanjian kerjasama antara gubernur dengan pengembang".

Sanusi mengubah pasal tersebut dengan cara menyerahkan kertas berisi tulisan tangannya mengenai kalimat perubahan tersebut kepada Heru Wiyanto selaku Kabag Perundang-undangan Sekretariat Dewan DPRD DKI untuk dimasukkan ke dalam tabel "Masukkan dalam rangka penyelarasan pasal-pasal Raperda tengan rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara".

Dokumen masukan tersebut tiba di tangan Ahok yang serta merta menolak. Dia menuliskan disposisi dan memerintahkan agar disposisi itu diserahkan ke Mohamad Taufik selaku Ketua Balegda DPRD DKI. "Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi," tulis Ahok dalam disposisinya.

Setelah membaca disposisi itu, Taufik kemudian meminta Dameria Hutagalung selaku Kasubag Raperda Setwan mengubah penjelasan terkait tambahan kontribusi yang semula berbunyi "cukup jelas" menjadi "yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Pemda dan Pemegang Izin Reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi".

"Tanggal 11 Maret, Sanusi menghubungi Trinanda dan mengatakan bahwa Taufik, Ahok dan Saefullah sudah melakukan pembahasan tentang nilai tambahan kontribusi, yang mana seolah-olah sudah diperoleh kesepakatan bahwa nilai kontribusi tetap 5 persen dari NJOP sementara tambahan kontribusi adalah 15 persen dari NJOP kontribusi yang 5 persen bukan dari NJOP keseluruhan tanah yang dijual," ujar Jaksa KPK saat membacakan dakwaan di PN Tipikor, Kamis (23/6/2016).


(rni/Hbb/detik/amimazda.com)
Loading...

Related Posts