Lulung: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dosa Pemprov DKI, Kemendagri, dan DPRD

shares |

Lulung: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Dosa Pemprov DKI, Kemendagri, dan DPRD

AMIMAZDA.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyebut Pemprov DKI Jakarta berdosa karena melakukan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Dia menyebut pembelian lahan itu tidak melalui persetujuan DPRD DKI.

"Ini dosa besar Pemprov DKI, saya tidak nyebut Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). Pepmrov DKI membeli lahan itu tidak dengan kesepakatan atau keputusan DPRD," ujar Lulung dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Menurut dia, persoalan ini bermula saat APBD perubahan anggaran 2014. Saat itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI mengevaluasi anggaran agar Pemprov DKI tidak membeli lahan RS Sumber Waras dan pengadaan printer dan scanner. Namun, Pemprov DKI tidak mengevaluasinya dan mengirim surat ke DPRD, meminta APBD perubahan itu ditandatangani.

"Hebatnya lagi DPRD bales dengan surat keputusan itu kami sahkan di DPRD. Semua pimpinan (DPRD) paraf, hanya saya yang tidak paraf," kata dia.

Pemprov DKI, kata Lulung, juga mengirim surat elektronik kepada Kemendagri untuk meminta persetujuan pembelian lahan RS Sumber Waras tanpa persetujuan dari DPRD. Kemendagri pun menyetujuinya.

Oleh karena itu, Lulung menganggap pembelian RS Sumber Waras ini bukan hanya dosa Pemprov DKI, tetapi juga dosa Kemendagri dan rekan-rekannya di DPRD.

"Ini dosanya Kemendagri, dosa Pemprov DKI, dosa temen-temen saya di DPRD," ucap Lulung.

Dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras, audit BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara. Namun, pada Selasa (14/6/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.
Loading...

Related Posts