Dinas Pelayanan Pajak DKI Permalukan Restoran Penunggak Pajak

shares |

Dinas Pelayanan Pajak DKI Permalukan Restoran Penunggak Pajak

AMIMAZDA.COM - JAKARTA; Dinas Pelayanan Pajak DKI Permalukan Restoran Penunggak Pajak, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta akan memasang memasang label khusus pada restoran-restoran di wilayah ibu kota yang menunggak pajak. Pemasangan label khusus diharapkan membuat pemilik restoran menanggung rasa malu.

"Rencananya, ada tanda plang yang akan kami pasang di restoran-restoran yang menunggak pajak. Namun pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari Pak Gubernur," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Bambang Setyowidodo di Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Saat ini, menurut dia, instruksi dari gubernur tersebut masih dalam proses. Meskipun demikian, apabila pihak restoran tetap tidak membayar pajak, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha.

"Saat ini, kami juga masih harus melakukan inventarisasi wajib pajak yang menunggak pajak, karena ada juga wajib pajak yang sudah tutup tetapi tidak melapor," ujar Agus.

Dia menuturkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI serta Satpol PP DKI mengingat izin restoran dikeluarkan oleh kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Sebelum plang atau label itu dipasang, kata dia, pihaknya akan mengirimkan surat imbauan terlebih dahulu kepada para penunggak pajak. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, maka akan diambil langkah berikutnya, yaitu pemasangan label.

"Kalau para penunggak pajak itu bandel, tidak membayar pajak, maka akan dicabut izin usahanya oleh Disbudpar DKI dan Satpol PP akan mengeluarkan Undang-Undang Gangguan," tutur Agus.

Dia mengungkapkan, apabila instruksi gubernur tersebut sudah diterbitkan, maka pihaknya akan segera melakukan pemasangan tanda plang atau label di restoran-restoran yang menunggak pajak.

"Dengan pemsangan tanda plang itu, kami berharap seluruh wajib pajak segera menunaikan kewajibannya membayar pajak. Restoran 'kan sudah mengambil pajak dari masyarakat, jadi harus dibayarkan juga kepada negara," ungkap Agus. 
(Sammy/hanter/amimazda.com)
Loading...

Related Posts