DPR Tolak Usulan Menteri Susi untuk Beli Pesawat Patroli dan Kapal Markas

shares |

DPR Tolak Usulan Menteri Susi untuk Beli Pesawat Patroli dan Kapal Markas

AMIMAZDA.COM - Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Rapat tersebut membahas pengesahan perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 10,57 triliun.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR juga secara resmi menolak anggaran pengadaan 6 pesawat patroli sebesar Rp 900 miliar, dan 1 kapal markas senilai Rp 600 miliar, yang diajukan Susi pada rapat sebelumnya.

"Setelah melalui perdebatan yang cukup alot pada rapat sebelumnya, secara resmi pembelian pesawat patroli dan kapal markas ditolak Komisi IV," kata ketua sidang yang juga Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Diungkapkan Susi, ongkos operasional patroli laut memakai pesawat patroli bisa lebih murah ketimbang dengan menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp 500 miliar lebih per tahun.

"Total kita hitung setahun dengan jam kerja 5 hari untuk 6 pesawat biaya hanya Rp 35 miliar, sementara kalau dengan patroli kapal laut dengan jam operasi 3 hari kerja selama 50 jam bisa mencapai Rp 600 miliar," kata Susi.

Susi mengungkapkan, hitungan tersebut terutama dihitung dari perbandingan konsumsi BBM antara pesawat udara dan kapal laut.

Lewat penghematan setidaknya Rp 500 miliar tersebut, pihaknya bisa mengalihkannya ke pembelian speedboat untuk pengawasan di pulau-pulau kecil.

"Penghematan Rp 500 miliar jadi kita bisa tambah buat beli speedboat. Kemarin saya ke NTT terumbu karang rusak karena bom ikan, setelah ditanya ternyata mereka kurang perahu untuk pengawasan," jelas Susi.

Sementara untuk usulan kapal markas, Susi ingin agar dirinya maupun pejabat eselon I kementeriannya bisa berkantor di mana pun di atas laut.

"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial, ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," ucapnya.

"Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," tambahnya.
(feb/feb/detik/amimazda.com)
Loading...

Related Posts