Saut: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal Rekaman "ORDER" Pasal

shares |

Saut Situmorang: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal "ORDER" Pasal

AMIMAZDA.COM - Saut Situmorang: Penyidik KPK itu Profesional, Mereka Tahu Apa Yang Harus Di Lakukan Soal Rekaman "ORDER" Pasal, JAKARTA; Penuntut umum pada KPK memutar rekaman sadapan telepon antara Prasetio Edi Marsudi dan M Taufik dalam sidang lanjutan perkara suap di balik pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta. Dalam rekaman itu, Prasetio dan Taufik bicara soal 'order' pasal dalam raperda tersebut.

Bahkan nama bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan turut masuk dalam rekaman. Namun suara Aguan saat itu masuk dalam rekaman mengenai pembahasan harga NJOP tanah reklamasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa penyidik KPK profesional. Saut menyebut bahwa penyidik KPK tahu apa yang harus ditindaklanjuti terhadap fakta persidangan tersebut.

"Penyidik KPK itu profesional," kata Saut saat dihubungi, Jumat (22/7/2016).

"Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan berikutnya (terkait dengan rekaman yang diputar di sidang Ariesman)," sambung Saut menegaskan.

Namun Saut tak merinci apa yang akan dilakukan KPK tersebut. Apakah nantinya bakal ada penyelidikan baru terkait hal tersebut atau tidak, KPK belum memastikannya.

Dalam persidangan dengan terdakwa eks Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, Rabu (20/7) terungkap adanya percakapan antara Prasetio Edi dan M Taufik yang membicarakan tentang order pasal. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK memutar rekaman sadapan telepon antara Prasetio dan Taufik.

Berikut isi rekaman sadapan telepon antara Prasetyo dan Taufik:

P: Oh ya ya ya. Terus apa lagi?
T: Pasal yang per diorder udah beres semua. Tinggal pasal sanksi aja udah.
P: Iya iya iya kenapa lagi?
T: Besok kelar
P: Apa lagi bro?
T: Besok udah
P: Oh gitu ya
T: Hmmm
P: He eh
T: Apa ada perintah lagi?
P: Ya nanti, beresin
T: Ya lu kirimlah anjing!
P: Leh.. om!

Jaksa kemudian mengkonfirmasi ke Prasetyo dan Taufik soal order pasal yang terdengar dalam rekaman sadapan tersebut. Namun, Prasetyo dan Taufik sama-sama mengelak.

"Saya ini kan orangnya suka bercanda, jadi ya itu terbawa. Tidak ada itu order-order pasal," kata Prasetyo.

Senada dengan Prasetyo, Taufik pun membantah adanya order pasal dalam raperda reklamasi. Dia berkilah, ada keputusan fraksi yang menolak beberapa pasal usulan Pemprov DKI.

"Yang ada itu keputusan fraksi yang keberatan dengan draft yang diajukan Pemprov, kalau order tidak ada lah," ungkap Taufik.

Dalam dakwaan Ariesman Widjaja, terungkap adanya satu pasal dalam raperda yang menjadi akar masalah alotnya pembahasan. Pasal itu adalah pasal yang mengatur tentang kewajiban kontribusi tambahan yang dibebankan kepada perusahaan pengembang yang mendapatkan izin reklamasi.

Adapun pasal yang menjadi ujung pangkal permasalahan adalah Pasal 116. Pasal 116 ayat (6) dalam Raperda RTRKSP ini mengatur tentang sistem pengenaan kewajiban. Pengenaan kewajiban ini dijelaskan dalam pasal (5), yang meliputi:
1. Kewajiban
2. Kontribusi
3. Tambahan kontribusi

Sementara di Pasal 116 ayat (11) dijelaskan bahwa tambahan kontribusi seperti yang dimaksud dalam ayat (10) dihitung sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual di tahun tambahan kontribusi dikenakan. 
(dhn/rvk)
Loading...

Related Posts