Terungkapnya Percakapan Prasetio Edi dan M Taufik Soal 'Order' Pasal

shares |

Terungkapnya Percakapan Prasetio Edi dan M Taufik Soal 'Order' Pasal

AMIMAZDA.COM - Terungkapnya Percakapan Prasetio Edi dan M Taufik Soal 'Order' Pasal, Jakarta - Dalam persidangan kasus suap pembahasan raperda reklamasi dengan terdakwa mantan Presdir PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja terungkap adanya 'permainan'. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum dari KPK memutar rekaman sadapan telepon antara Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dengan Wakil Ketua DPRD DKI yang sekaligus Ketua Balegda M Taufik.

Pada persidangan Rabu (20/7/2016) yang digelar di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Prasetio dan Taufik dihadirkan sebagai saksi. Sejak awal persidangan, jaksa dan hakim mencecar Prasetio dan Taufik soal pembahasan 2 raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta yang berjalan alot dan berujung suap.

Di tengah persidangan, jaksa penuntut umum kemudian memutarkan rekaman sadapan telepon antara Prasetio Edi dan M Taufik. Dalam rekaman sadapan itu terungkap adanya 'order pasal'.

Berikut isi rekaman sadapan telepon antara Prasetio (P) dan Taufik (T):

P: Oh ya ya ya. Terus apa lagi?
T: Pasal yang per diorder udah beres semua. Tinggal pasal sanksi aja udah.
P: Iya iya iya kenapa lagi?
T: Besok kelar
P: Apa lagi bro?
T: Besok udah
P: Oh gitu ya
T: Hmmm
P: He eh
T: Apa ada perintah lagi?
P: Ya nanti, beresin
T: Ya lu kirimlah anjing!
P: Leh.. om!

Jaksa kemudian mengkonfirmasi ke Prasetio dan Taufik soal order pasal yang terdengar dalam rekaman sadapan tersebut. Namun, Prasetio dan Taufik sama-sama mengelak.

"Saya ini kan orangnya suka bercanda, jadi ya itu terbawa. Tidak ada itu order-order pasal," kata Prasetio.

Senada dengan Prasetio, Taufik pun membantah adanya order pasal dalam raperda reklamasi. Dia berkilah, ada keputusan fraksi yang menolak beberapa pasal usulan Pemprov DKI.

"Yang ada itu keputusan fraksi yang keberatan dengan draft yang diajukan Pemprov, kalau order tidak ada lah," ungkap Taufik.

Dalam dakwaan Ariesman Widjaja, terungkap adanya satu pasal dalam raperda yang menjadi akar masalah alotnya pembahasan. Pasal itu adalah pasal yang mengatur tentang kewajiban kontribusi tambahan yang dibebankan kepada perusahaan pengembang yang mendapatkan izin reklamasi.

Adapun pasal yang menjadi ujung pangkal permasalahan adalah Pasal 116. Pasal 116 ayat (6) dalam Raperda RTRKSP ini mengatur tentang sistem pengenaan kewajiban. Pengenaan kewajiban ini dijelaskan dalam pasal (5), yang meliputi:
1. Kewajiban
2. Kontribusi
3. Tambahan kontribusi

Sementara di Pasal 116 ayat (11) dijelaskan bahwa tambahan kontribusi seperti yang dimaksud dalam ayat (10) dihitung sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual di tahun tambahan kontribusi dikenakan. 
(kha/dhn)
Loading...

Related Posts