Teken Inpres, Jokowi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Rp64,7 Triliun

shares |

Teken Inpres, Jokowi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Rp64,7 Triliun

AMIMAZDA.COM - Teken Inpres, Jokowi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Rp64,7 Triliun, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Inpres ini ditandatangani pada 26 Agustus 2016 yang bertujuan melanjutkan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBNP 2016.

Instruksi itu ditujukan kepada, para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Sekretaris Kabinet, Kepala Kantor Staf Presiden, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka penghematan belanja K/L Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking).

“Besaran rincian penghematan per K/L sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini,” bunyi diktum kedua poin kedua Inpres tersebut seperti dilansir Setkab, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dalam lampiran itu disebutkan rincian penghematan anggaran dari 84 K/L dengan total penghematan mencapai Rp64,712 triliun.

Dalam Inpres itu disebutkan, dalam melakukan penghematan, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya

“Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) self blocking dengan mencantumkannya pada Catatan Halaman IV DIPA kepada Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk disahkan paling lambat tujuh hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku,” bunyi diktum kedua poin keempat Inpres Nomor 8 Tahun 2016 itu.

Tembusan usulan revisi DIPA self blocking sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kepala Kantor Staf Presiden.

Demikian Tentang Teken Inpres, Jokowi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Rp64,7 Triliun

(dni/okezone/amimazda.com)
Loading...

Related Posts