Tolak Permintaan Turki Tutup 9 Sekolah, Mendikbud Jamin Lindungi Hak Siswa

shares |

Tolak Permintaan Turki Tutup 9 Sekolah, Mendikbud Jamin Lindungi Hak Siswa

AMIMAZDA.COM - Tolak Permintaan Turki Tutup 9 Sekolah, Mendikbud Jamin Lindungi Hak Siswa, JAKARTA; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menolak keras permintaan pemerintah Turki yang ingin menutup sembilan sekolah di Indonesia karena dituding terkait jaringan kelompok Fethullah Gulen, rival Presiden Turki Recep Tayyip Erdo─čan.

"Merujuk amanat UU, hal-hal yang menyangkut dengan siswa akan kita lindungi, khususnya hak dasar siswa untuk terus mengikuti proses belajar mengajar di sekolah,” kata Muhadjir dalam siaran persnya, Sabtu (30/7).

Sebelumnya dalam situs resmi Kedutaan Besar Turki di Indonesia disebutkan, pemerintah Turki meminta Indonesia menutup sembilan sekolah yang berkaitan dengan kelompok Fethullah Gulen, melalui lembaga the Pacific Nations Social and Economic Development Association (PASIAD). Adapun sembilan sekolah itu Pribadi Bilingual Boarding School, Depok, Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Sragen, Fatih Boy's School, Aceh, Fatih Girl's School, Aceh, dan Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.

Menyikapi hal itu, Muhadjir langsung melakukan kunjungan ke Sekolah Kharisma Bangsa, di Tangerang Selatan,Banten, Jumat (29/7). Setelah dipelajari dan diskusi dengan pihak sekolah, dia menegaskan, tidak cukup alasan untuk menutup sekolah yang dianggap dalam naungan PASIAD itu. Sekolah tersebut tidak berkaitan dengan lembaga yang dianggap bermasalah dengan pemerintah Turki. "Sekolah-sekolah tersebut tidak ada indikasi terkait dengan PASIAD, Kemdikbud menjamin tidak ada sekolah yang akan ditutup,” ujarnya.

Sejak 2015, kata dia, sekolah-sekolah ini sudah berdiri sendiri. Adapun guru-guru asal Turki sudah tidak dalam naungan PASIAD, tetapi atas nama pribadi yang bekerja sama dengan yayasan sekolah sesuai prosedur izin sebagai pekerja asing.

Mendikbud menegaskan, meski pendidikan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). “Kita tetap akan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri karena ini berkaitan dengan urusan antar negara," kata dia.
Loading...

Related Posts