Tolak Status WNI Arcandra, Politikus Demokrat: Dia Pengkhianat!

shares |

Tolak Status WNI Arcandra, Politikus Demokrat: Dia Pengkhianat!

AMIMAZDA.COM - Jakarta - Reaksi keras soal pengembalian status WNI Arcandra Tahar datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Politikus Partai Demokrat (PD) ini menyebut Arcandra sebagai pengkhianat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016), Menkum HAM Yasonna Laoly mengumumkan telah menetapkan status WNI Arcandra. Yasonna beralasan dirinya akan melanggar Undang-Undang jika membuat Arcandra menjadi stateless, atau tanpa kewarganegaraan. Benny merespons keras pernyataan ini.

"Jangan karena untung di sebelah dia keluar sebagai WNI, lalu untung di sini kembali lagi jadi WNI. Pak Menteri mengukuhkan, aturan dari mana? Kan bukan kita yang buat stateless," kata Benny.

"Kalau negara yang buat stateless masuk akal. Dia kan pengkhianat! Yang sudah lama hidup di sini minta kewarganegaraan dipersulit. Ini jelas-jelas pengkhianat, kok tiba-tiba ada peneguhan," sambungnya.

Benny juga menyinggung saat Presiden Joko Widodo memilih Arcandra sebagai Menteri ESDM. Dia mempertanyakan bagaimana bisa pemerintah kecolongan dan tidak tahu soal dwi kewarganegaraan Arcandra.

"Kita hanya ingin tahu, Presiden tahu tidak soal ini? Karena saya yakin tahu. Ada yang mengatakan Arcandra ini karena dia menipu presiden, kasih data-data palsu atau presiden sengaja membuat WNA jadi menteri?" cecar Benny.

Yasonna pun tampak sedikit tidak terima dengan istilah pengkhianat yang disampaikan Benny. Sebab ada banyak anak bangsa yang berada di luar negeri dan tidak semua melepas status WNI-nya.

"Pengkhianatan itu kan belum tentu. Teman-teman diaspora di sana akan sangat tersinggung kalau begitu. Memilih WN negara lain belum tentu pengkhianatan dengan bangsanya," jawab Yasonna.

"Saya bertemu temen-temen diaspora di AS yang saat pemerintah Presiden SBY menggalakkan diaspora. Ada juga yang harus bekerja di sana atas kerja sama atau kontrak-kontrak dengan lembaga. Ada mungkin yang karena alasan pengkhianatan, tapi not all of them," sambung Yasonna.

Kemudian Benny mengoreksi makna dari pengkhianat yang dia sampaikan. Menurutnya siapapun berhak untuk menjadi warga negara asing. Namun Arcandra disebut Benny sebagai pengkhianat karena tidak jujur. 

"Konteksnya pengkhianatan adalah memberi informasi gelap ke Presiden. Itu pengkhianat. Kalau mau menjadi WN Asing silakan," tuturnya.

Yasonna pun memastikan presiden dan pemerintah tidak mengetahui status dwi kewarganegaraan Arcandra saat proses seleksi pemilihan menteri. Dia juga memastikan bahwa Arcandra tidak mencantumkan status kewarganegaraannya dalam CV yang diberikan kepada pemerintah.

Selesai rapat, Benny kembali menegaskan pernyataannya. Dia mengaku sangat memahami isi UU Kewarganegaraan, sebab dia merupakan ketua Panitia Kerja penyusunan UU itu. 

Saat ini Arcandra menurutnya tak bisa kembali menjadi WNI karena berdasarkan undang-undang seseorang yang hendak kembali menjadi WNI harus menunggu waktu selama lima tahun.

"Saya dulu Ketua Panja UU Kewarganegaraan. Jadi saya mengerti, mulai dari pasal 1 sampai selesai. Kalau dia menjadi warga asing seketika itu juga kehilangan WNI-nya," sebut Benny.

"Lalu gimana kalau masuk WNI lagi? Kita kasih lagi pasalnya. Karena dia sudah jadi pengkhianat, jangan hanya 1 bulan atau 1 tahun. Maka kita kasih waktu 5 tahun untuk menguji kesetiaannya," papar mantan wartawan ini.

Oleh karena tak mengakui status WNI Arcandra, Benny menegaskan akan menolak jika pria kelahiran Padang itu diangkat lagi jadi menteri.

"Nggak bisa, karena dia bukan WNI. Padahal persyaratan dia menjadi menteri wajib WNI. Simpel kok. Tidak ada kepentingan saya di sini. Bukan karena tidak suka, ini soal negara. Tidak bisa dengan pengukuhan itu," ujar Benny.
Loading...

Related Posts