121 Ribu Orang Lebih Teken Petisi Proses Hukum Buni Yani Pengedit Transkrip dan Provokator

shares |

AMIMAZDA.COM - Sejak digulirkan dalam beberapa pekan terakhir, hari ini, Minggu 6 November 2016, sudah ada 121.394 orang netizen yang meneken petisi untuk memproses Buni Yani. Petisi yang diunggah melalui laman web Change.org itu berjudul "Jalankan Proses Hukum Buni Yani, Pengedit Transkrip dan Provokator". bisa anda lihat disini

121 Ribu Orang Lebih Teken Petisi Proses Hukum Buni Yani Pengedit Transkrip dan Provokator


Permintaan itu digulirkan menyusul tindakan Buni Yani yang mentranskrip pernyataan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu dan Ahok menyebut soal surat Al Maidah 51. Namun, belakangan diketahui ada kata yang tidak dimasukkan Buni yang aktif di media sosial tersebut.

Buni Yani saat hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne bahkan pernah mengakui, dia melakukan kesalahan terkait transkrip yang videonya kemudian tersebar di publik tersebut.


Transkrip editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya.

Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada dua hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu:

1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan.

Bila yang bersangkutan adalah seorang dosen, jurnalis dan pengamat media, tentu ia mengetahui bahwa membuat transkrip yang tidak lengkap adalah kontaminasi dari pernyataan narasumber dan tidak dapat diberlakukan sebagai data yang valid, apalagi untuk disebarluaskan.

2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan.

3. Tindakan yang bersangkutan juga menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. demikian isi petisi Proses Hukum Buni Yani Pengedit Transkrip dan Provokator. atau bisa anda lihat disini (Link Petisi)


Petisi tersebut meminta Presiden Jokowi, Kapolri Tito Karnavian, dan Kabareskrim untuk memproses orang yang diduga menyebarkan transkrip rekaman dengan tidak lengkap.

Bagaimana Menurut anda??
Loading...

Related Posts